Biak (Antara Papua) - Anggota Komisi VII DPR RI Tony Wardoyo meminta warga kabupaten Biak Numfor dapat membantu aparat berwenang unuk mengawasi distribusi pemberlakuan kebijakan program bahan bakar minyak satu harga.
Pada kunjugan kerja di Biak, Sabtu, anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo mengajak masyarakat Biak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika dalam fakta di lapangan menemukan praktik penyalagunaan distribusi BBM satu harga dilakukan oknum tertentu.
"Saya harap warga Biak Numfor sebagai bagian pelaksanaan BBM satu harga harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat peduli terhadap pembangunan di wilayah Timur NKRI ini," ujar politisi PDIP itu.
Ia mengatakan BBM satu harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, terdepan dan terluar di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang hingga Merauke.
Tony berharap program BBM satu harga berlangsung di seluruh wilayah terpencil, terdepan dan terluar Negara Kesatuan republik Indonesia dapat menjawab keperluan masyarakat setempat.
Menyinggung program konversi gas bagi masyarakat Papua, menurut Tny Wardoyo, hal ini sudah menjadi program pemerintah karena untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak tanah.
Pelaksanaan konversi ke bahan gas, menurut Tony Wardoyo, sangat bagus karena masyarakat tidak perlu antre membeli gas dan makanan yang dimasak bersih dan tidak kotor dibanding menggunakan bahan bakar minyak tanah.
"Hanya saja untuk pelaksanaan konversi minyak tanah ke bahan bakar gas perlu dilakukan sosialisasi dengan baik sehingga warga dapat menikmati rencana pengalihan bakan bakar gas," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala bidang minyak dan gas Dinas Pertambangan Energi Provinsi Papua K Nububa meminta aparat berwenang perlu melakukan pengawasan khusus terhadap penyaluran distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan BBM satu harga yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Aparat penegak hukum harus dapat melakukan penindakan tegas sesuai aturan terhadap penyalagunaan bahan bakar minyak bersubsidi dan program BBM satu harga yang diberlakukan," katanya.
Nububa mengharapkan perlu dibentuk satuan tugas khusus Kepolisian untuk melakukan pengawasan distribusi penyaluran bahan bakar minyak dalam rangka menyukseskan program satu harga BBM di wilayah Papua.
Berdasarkan data wilayah distrik kepulauan Aururi Kabupaten Supiori akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan BBM satu harga. (*)
Pada kunjugan kerja di Biak, Sabtu, anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo mengajak masyarakat Biak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika dalam fakta di lapangan menemukan praktik penyalagunaan distribusi BBM satu harga dilakukan oknum tertentu.
"Saya harap warga Biak Numfor sebagai bagian pelaksanaan BBM satu harga harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat peduli terhadap pembangunan di wilayah Timur NKRI ini," ujar politisi PDIP itu.
Ia mengatakan BBM satu harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, terdepan dan terluar di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang hingga Merauke.
Tony berharap program BBM satu harga berlangsung di seluruh wilayah terpencil, terdepan dan terluar Negara Kesatuan republik Indonesia dapat menjawab keperluan masyarakat setempat.
Menyinggung program konversi gas bagi masyarakat Papua, menurut Tny Wardoyo, hal ini sudah menjadi program pemerintah karena untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak tanah.
Pelaksanaan konversi ke bahan gas, menurut Tony Wardoyo, sangat bagus karena masyarakat tidak perlu antre membeli gas dan makanan yang dimasak bersih dan tidak kotor dibanding menggunakan bahan bakar minyak tanah.
"Hanya saja untuk pelaksanaan konversi minyak tanah ke bahan bakar gas perlu dilakukan sosialisasi dengan baik sehingga warga dapat menikmati rencana pengalihan bakan bakar gas," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala bidang minyak dan gas Dinas Pertambangan Energi Provinsi Papua K Nububa meminta aparat berwenang perlu melakukan pengawasan khusus terhadap penyaluran distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan BBM satu harga yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Aparat penegak hukum harus dapat melakukan penindakan tegas sesuai aturan terhadap penyalagunaan bahan bakar minyak bersubsidi dan program BBM satu harga yang diberlakukan," katanya.
Nububa mengharapkan perlu dibentuk satuan tugas khusus Kepolisian untuk melakukan pengawasan distribusi penyaluran bahan bakar minyak dalam rangka menyukseskan program satu harga BBM di wilayah Papua.
Berdasarkan data wilayah distrik kepulauan Aururi Kabupaten Supiori akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan BBM satu harga. (*)