Jayapura (Antara Papua) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Papua memprediksi realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada di Provinsi Papua pada 2017 akan mencapai 92,30 persen.
"Perkiraan ini diukur dengan mempertimbangkan tren penyerapan APBD selama tiga tahun terakhir, persiapan pilkada serentak 2018, serta upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan," ujar Kepala Kanwil DJPB Papua Syarwan di Jayapura, Sabtu.
Ia menyebut realisasi APBD hingga triwulan III 2017 tergolong masih rendah, pada triwulan IV penyerapan anggaran akan terdorong dengan akan dibayarkannya pelaksanaan proyek pembangunan fisik.
"Realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan III-2017 tergolong masih rendah. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing sebesar 52,77 persen dan 39,26 persen dari total pagu," kata dia.
Kemudian belanja daerah berdasarkan klasifikasi urusan dengan pagu tertinggi sekaligus persentase realisasi tertinggi adalah pemerintahan umum dengan realisasi 48,28 persen dari pagu sebesar Rp24,75 triliun, disusul dengan pekerjaan umum dengan realisasi 17,01 persen dari pagu sebesar Rp6,91 triliun.
Syarwan menambahkan, berdasarkan data konsolidasian APBN dan APBD, sampai dengan triwulan III-2017 tercatat pengeluaran konsumsi pemerintah di Provinsi Papua mencapai Rp24,32 triliun, investasi Rp5,07 triliun, dan PDRB mencapai Rp51,39 triliun.
"Dari data tersebut, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 47,33 persen terhadap PDRB, sementara investasi berkontribusi 9,87 persen terhadap PDRB," katanya.
Ia mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pemerintah perlu meningkatkan investasi melalui peningkatan alokasi belanja modal pada sektor-sektor produktif yang dapat mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. (*)
"Perkiraan ini diukur dengan mempertimbangkan tren penyerapan APBD selama tiga tahun terakhir, persiapan pilkada serentak 2018, serta upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan," ujar Kepala Kanwil DJPB Papua Syarwan di Jayapura, Sabtu.
Ia menyebut realisasi APBD hingga triwulan III 2017 tergolong masih rendah, pada triwulan IV penyerapan anggaran akan terdorong dengan akan dibayarkannya pelaksanaan proyek pembangunan fisik.
"Realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan III-2017 tergolong masih rendah. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing sebesar 52,77 persen dan 39,26 persen dari total pagu," kata dia.
Kemudian belanja daerah berdasarkan klasifikasi urusan dengan pagu tertinggi sekaligus persentase realisasi tertinggi adalah pemerintahan umum dengan realisasi 48,28 persen dari pagu sebesar Rp24,75 triliun, disusul dengan pekerjaan umum dengan realisasi 17,01 persen dari pagu sebesar Rp6,91 triliun.
Syarwan menambahkan, berdasarkan data konsolidasian APBN dan APBD, sampai dengan triwulan III-2017 tercatat pengeluaran konsumsi pemerintah di Provinsi Papua mencapai Rp24,32 triliun, investasi Rp5,07 triliun, dan PDRB mencapai Rp51,39 triliun.
"Dari data tersebut, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 47,33 persen terhadap PDRB, sementara investasi berkontribusi 9,87 persen terhadap PDRB," katanya.
Ia mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pemerintah perlu meningkatkan investasi melalui peningkatan alokasi belanja modal pada sektor-sektor produktif yang dapat mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. (*)