Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya untuk segera menuntaskan program dan kegiatan tahun anggaran (TA) 2017 yang belum diselesaikan.
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Selasa, mengatakan pada akhir 2017, ada beberapa kegiatan yang mungkin atau belum diselesaikan oleh OPD sehingga diharapkan segera dituntaskan.
"Atas nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengharapkan ada koordinasi dan laporan dari masing-masing OPD," katanya.
Menurut Elysa, pihaknya berharap ada tahapan-tahapan penyelesaian laporan keuangan dari masing-masing OPD sejak dini sehingga ini tidak mengganggu opini BPK untuk Provinsi Papua ke depannya.
"Kami berharap pada 2018 ini, kekurangan di 2017 tidak lagi dibawa, namun harus dijadikan cerminan dan bahan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin baik dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan pada 2018 ini pihaknya tetap akan memulai pemberlakuan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk menaikkan tunjangan kinerja dari seluruh pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua.
"Untuk itu program dan kegiatan yang belum diselesaikan OPD harus segera dituntaskan sehingga dapat mengejar ketertinggalan pada 2018," katanya lagi.
Dia menambahkan dengan diselesaikan secara baik dan tepat waktu maka ke depannya dapat pula memberikan dampak yang positif bagi penilaian laporan keuangan atau opini dari BPK. (*)
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Selasa, mengatakan pada akhir 2017, ada beberapa kegiatan yang mungkin atau belum diselesaikan oleh OPD sehingga diharapkan segera dituntaskan.
"Atas nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengharapkan ada koordinasi dan laporan dari masing-masing OPD," katanya.
Menurut Elysa, pihaknya berharap ada tahapan-tahapan penyelesaian laporan keuangan dari masing-masing OPD sejak dini sehingga ini tidak mengganggu opini BPK untuk Provinsi Papua ke depannya.
"Kami berharap pada 2018 ini, kekurangan di 2017 tidak lagi dibawa, namun harus dijadikan cerminan dan bahan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin baik dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan pada 2018 ini pihaknya tetap akan memulai pemberlakuan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk menaikkan tunjangan kinerja dari seluruh pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua.
"Untuk itu program dan kegiatan yang belum diselesaikan OPD harus segera dituntaskan sehingga dapat mengejar ketertinggalan pada 2018," katanya lagi.
Dia menambahkan dengan diselesaikan secara baik dan tepat waktu maka ke depannya dapat pula memberikan dampak yang positif bagi penilaian laporan keuangan atau opini dari BPK. (*)