Wamena (Antaranews Papua) - Kapolres Jayawijaya, Provinsi Papua, AKBP Yan Pieter Reba menilai partai politik di daerah itu lebih memilih uang sebagai ukuran untuk merekrut calon kepala daerah dan mengabaikan sumber daya manusia sehingga sering terjadi konflik saat pilkada.
"Persoalan yang sangat merugikan kita adalah partai politik zaman sekarang menggunakan uang sebagai ukuran dan lebih mengukur kepada banyaknya uang yang dibayar oleh para kandidat yang akan menggunakan partai itu sehingga mengabaikan kualitas. Ini yang membuat sering terjadi konflik," katanya.
Seharusnya, menurut Yan Pieter, partai-partai memberikan pemahaman kepada calon yang akan menggunakan partai tersebut untuk maju sebagai kepala daerah tentang toleransi umat beragama, cinta Tanah Air serta tidak menjadi provokator di masyarakat.
"Ini yang belum dilakukan oleh partai-partai seluruhnya sehingga membiarkan para pasangan ini bebas melakukan aksi politik praktis untuk mencapai tujuan," katanya.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah pembinaan dari pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kepada partai dan juga calon yang hendak maju sebagai peserta pemilu.
"Saya menganalisis bahwa ini bukan saja kejadian, tetapi dari indikator-indikator persoalan mulai dari partai politik, pengawasan pemerintah, kemudian individu dalam partai politik, kemudian individu calon, akumulasi ini yang `output`nya menghasilkan kekacauan itu. Dan sangat besar sekali menimbulkan konflik suku, ras dan agama," katanya.
Sebagai pengalaman, menurut dia, dari beberapa kali orasi politik, adanya pemetaan wilayah-wilayah tertentu sebagai basis massa milik calon tertentu.
"Seenaknya mereka mengatakan bahwa wilayah ini punya calon ini dan sebagainya, jadi yang lain (calon lain) tidak boleh, ini `kan masuk kategori intimidasi dan masuk pelanggaran HAM sebab semua orang punya hak untuk tinggal di seluruh wilayah Indonesia," katanya. (*)
"Persoalan yang sangat merugikan kita adalah partai politik zaman sekarang menggunakan uang sebagai ukuran dan lebih mengukur kepada banyaknya uang yang dibayar oleh para kandidat yang akan menggunakan partai itu sehingga mengabaikan kualitas. Ini yang membuat sering terjadi konflik," katanya.
Seharusnya, menurut Yan Pieter, partai-partai memberikan pemahaman kepada calon yang akan menggunakan partai tersebut untuk maju sebagai kepala daerah tentang toleransi umat beragama, cinta Tanah Air serta tidak menjadi provokator di masyarakat.
"Ini yang belum dilakukan oleh partai-partai seluruhnya sehingga membiarkan para pasangan ini bebas melakukan aksi politik praktis untuk mencapai tujuan," katanya.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah pembinaan dari pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kepada partai dan juga calon yang hendak maju sebagai peserta pemilu.
"Saya menganalisis bahwa ini bukan saja kejadian, tetapi dari indikator-indikator persoalan mulai dari partai politik, pengawasan pemerintah, kemudian individu dalam partai politik, kemudian individu calon, akumulasi ini yang `output`nya menghasilkan kekacauan itu. Dan sangat besar sekali menimbulkan konflik suku, ras dan agama," katanya.
Sebagai pengalaman, menurut dia, dari beberapa kali orasi politik, adanya pemetaan wilayah-wilayah tertentu sebagai basis massa milik calon tertentu.
"Seenaknya mereka mengatakan bahwa wilayah ini punya calon ini dan sebagainya, jadi yang lain (calon lain) tidak boleh, ini `kan masuk kategori intimidasi dan masuk pelanggaran HAM sebab semua orang punya hak untuk tinggal di seluruh wilayah Indonesia," katanya. (*)