Timika (Antaranews Papua) - Tokoh masyarakat Suku Amungme di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Yosep Yopi Kilangin mengingatkan lembaga penyelenggara pilkada menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok selama penyelenggaraan pesta demokrasi itu.

"Penyelenggara apakah itu KPU, Panwaslu, Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus benar-benar lepas dari segala kepentingan apapun. Mereka harus memiliki integritas, memiliki moral yang teruji sehingga bisa menjadi penyelenggara dan pengawas yang benar," kata Yopi Kilangin di Timika, Jumat.

Mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu menilai konflik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama di Papua, lebih banyak dipicu oleh ulah oknum penyelenggara yang tidak netral dan independen.

"Saya cukup mengkhawatirkan hal ini sebab dari pengalaman-pengalaman selama ini hampir tidak pernah ada penyelenggara pemilu yang benar-benar netral di Mimika. Akibatnya, setiap kali ada penyelenggaraan Pemilu, pntah pemilu legislatif maupun pilkada, ujung-ujungnya pasti bermasalah sebab yang menentukan seseorang duduk di kursi kekuasaan itu bukan semata-mata rakyat tetapi juga karena peran penyelenggara," ujar Yopi.

Yopi menilai sangat aneh jika kemenangan salah satu kandidat dalam kontestasi pilkada justru ditentukan oleh campur tangan penyelenggara.

"Itulah yang aneh, tapi nyata. Yang lebih aneh lagi, banyak pihak merasa hal seperti itu wajar-wajar saja," ujarnya.

Ia berharap semua penyelenggara pilkada serentak di Mimika agar belajar dari pengalaman masa lalu sehingga mampu menghasilkan sebuah pilkada yang berkualitas di Mimika.

"Saya ingatkan para penyelenggara mulai dari KPU, Panwaslu sampai di tingkat Tempat Pemugutan Suara/TPS, kamu orang jangan main-main. Semua orang sudah tahu permainan kalian selama ini. Jadi, tidak perlu bermain-main lagi dengan aturan," kata Yopi mengingatkan.

Ketua KPU Mimika Theodora Ocepina Magal menegaskan jajarannya berpegang teguh pada semua peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan KPU dalam penyelenggaraan pilkada di Mimika.

Sebuah penyelenggaraan pilkada yang baik dan demokratis, katanya, juga berpulang pada kesiapan para kandidat.

"Kami akan melaksanakan semua tahapan sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU sehingga tidak ada satupun paslon yang merasa dirugikan," janji Ocepina.

Adapun Ketua Panwaslu Mimika Yohanes Wato secara khusus meminta dukungan aparat keamanan baik Polri maupun TNI agar memberikan jaminan rasa aman selama proses penyelenggaraan Pilkada mengingat potensi kerawanan di Mimika sangat tinggi.

KPU Mimika menetapkan tujuh pasangan bakal calon bupati-wakil bupati Mimika memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Dari ketujuh bakal paslon tersebut, enam paslon diantaranya berasal dari jalur perseorangan dan hanya satu paslon yang diusung oleh koalisi parpol.

Keenam paslon dari jalur perseorangan yaitu Hans Magal-Abdul Muis (HAM), Mus Pigai-Allo Rafra (MUSA), Robertus Waraopea-Albert Bolang (RnB), Petrus Yanwarin-Alpius Edowai (Petraled), Philipus Wakerkwa-H Basri (PhilBas), dan Maria Florida Kotorok-Yustus Wai (MarYus).

Adapun paslon yang diusung koalisi sembilan parpol yaitu petahana Eltinus Omaleng-Johanes Rettob (Omtob). (*)