Momentum perjuangan rakyat Papua untuk memiliki saham atas PT Freeport Indonesia akhirnya terjawab juga ketika pemerintah pusat bersama pemprov setempat, pemda Kabupaten Mimika dan PT Inalum menandatangani perjanjian tentang pengambilan saham divestasi perusahaan pertambangan besar tersebut.
Penandatanganan perjanjian tentang pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia tersebut berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/1).
Sedangkan pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Dirut PT Inalum Budi Gunadi dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kementerian BUMN serta perwakilan dari Kementerian terkait, Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan jajaran kepala OPD provinsi setempat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan stategis dalam rangka pengambilan sahan divestasi PTFI setelah tercapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada tanggal 27 Agustus 2017.
"Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI," katanya.
Berdasarkan perjanjian, kata Sri Mulyani, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah disvestasi. Porsi hak ulayat atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.
Pengambilan saham divestasi PTFI ini, akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membenahi APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN industri pertambangan.
"Keseluruhan proses divestasi saham PTFI menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan," ujarnya.
Harapan pemerintah, kepemilikan 51 persen saham PTFI oleh peserta Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.
Pada akhirnya, pengambilan saham disvetasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua.
Momentum penandatangan perjanjian ini menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham disvetasi PTFI ini harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, masyarakat Papua, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.
Pembagian Deviden Freeport
Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan deviden atas kepemilikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia, juga akan diperuntukkan kepada pemilik hak ulayat.
Dalam siaran pers Bupati Mimika yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu, disebutkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan menerima deviden atas kepemilian saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen.
Dari 10 persen saham itu, dibagi sebesar empat persen untuk pemerintah pusat, dan enam persen bagi Provinsi Papua.
"Dari enam persen itu, dibagi lagi satu persen untuk provinsi, 2,5 persen untuk 27 kabupaten dan sisanya 2,5 persen untuk Kabupaten Mimika," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk 10 persen saham yang kini dikuasai Papua, tiga persennya akan dikelola pemerintah provinsi, sementara tujuh persen sisanya dikelola Pemkab Mimika.
Dari tujuh persen yang dikelola Pemkab Mimika, tiga persen diantaranya akan dibagi ke 27 kabupaten.
"Kemudian, tiga persen lagi akan diserahkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, sedangkan satu persen sisanya menjadi saham tetap, di mana yang pasti untuk sisa satu persen, kami tidak mau mengambil semua, pasalnya jangan sampai kosong saham di Freeport," kata Eltinus.
Dia menambahkan 10 persen saham yang nantinya diberikan ke Papua, akan dikelola bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya dibentuk bersama dengan pemerintah provinsi.
"Dengan demikian, akan diatur sedemikian rupa, agar semua pihak yang nantinya duduk sebagai direksi maupun lainnya pada BUMD itu, benar-benar berkompeten serta mampu mengemban tugas besar mengelola dana hasil tambang, untuk selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di atas negeri ini," ujarnya.
Namun, hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan harga divestasi 51 persen saham Freeport yang akan dikuasai oleh Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengusulkan penetapan harga saham Freeport berdasarkan penghitungan aset dan cadangan hingga 2021. Sedangkan, Freeport menghendaki penetapan harga saham yang memperhitungkan aset dan cadangan hingga 2041.
Pada saat Freeport menawarkan divestasi 10,64 persen tahun lalu, Freeport memasukan aset dan cadangan hingga 2041. Dengan asumsi tersebut, Freeport mentapkan nilai saham 10,64 persen sebesar 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 22,95 triliun (kurs Rp13.500 per dolar AS).
Berdasarkan penghitungan Freeport itu, harga 100 persen saham ditetapkan sebesar 10,70 miliar dolar AS atau sekitar Rp144,45 triliun.
Dengan demikian, harga 41,36 persen saham, untuk mencapai divestasi saham 51 persen, diperkirakan sekitar sekitar 4,43 miliar dolar AS atau sekitar Rp58,32 triliun.
Sedangkan versi Kementerian ESDM, kalkulasi harga harga 10,64 persen saham sebesar 630 juta dolar AS atau sekitar Rp8,19 triliun. Asumsinya, ESDM memasukan penghitungan aset dan cadangan hingga 2021.
Berdasarkan penghitungan itu, harga 100 persen saham Freeport diperkirakan sekitar 5,90 miliar dolar AS atau Rp79,65 triliun.
Jika menggunakan penghitungan tersebut, harga 41,36 persen saham diperkirakan sebesar 2,44 miliar dolar AS atau Rp32,94 triliun.
Namun Menteri ESDM Ignasius Jonan menghitung harga saham dengan penggunaan dasar yang berbeda yakni tidak memasukan variabel aset dan cadangan.
Jonan menetapkan fair market price yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar saham Freeport McMoran (FCX) di bursa New York, dan kontribusi keuntungan Freeport Indonesia terhadap induk perusahaan.
Jonan memperkirakan nilai kapitalisasi pasar FCX senilai 20,74 miliar dolar AS saat penutupan perdagangan 9 Oktober 2017.
Sedangkan, kontribusi keuntungan Freeport Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun terakhir diperkirakan rata-rata sebesar 40 persen.
Dengan penghitungan tersebut, Jonan memperkirakan nilai 100 persen saham Freeport Indonesia sebesar 8,01 miliar dolar AS atau sekitar Rp108 triliun.
Untuk mendapatkan 41,36 persen saham, Jonan memeperkirakan harganya sebesar 3,31 miliar dolar AS atau setara dengan Rp44,67 triliun.
Kalau dibandingkan besaran harga saham ditetapkan oleh Freeport dan ESDM, ada selisih harga 41,36 persen saham sekitar 4,80 miliar dolar AS atau setara Rp26,80 triliun.
Namun, jika dibandingkan penetapan harga saham oleh Freeport dan Jonan, selisihnya relatif kecil yakni sekitar 2,70 miliar dollar AS atau Rp15,07 triliun.
Dengan demikian harga 10 persen saham Freeport yang akan dikelola Provinsi Papua mencapai belasan triliun rupiah.
Miliki Saham setelah 54 tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan apresiasi atas kepemilikan saham Freeport sebesar 10 persen bagi Bumi Cenderawasih setelah 54 tahun keberadaan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut di wilayah setempat.
Ketua DPRP Yunus Wonda mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, pasalnya selama 54 tahun PT Freeport beroperasi di Papua, pemprov setempat akhirnya resmi memiliki saham.
"Ini perjuangan yang panjang dan perhatian yang sangat luar besar dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya dengan memberikan 10 persen dari 51 persen saham divestasi PT Freeport," katanya.
Bagi Yunus, sejak Lukas Enembe-Klemen Tinal dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, DPR Papua memberikan dukungan penuh untuk memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan tambang tersebut.
Oleh karena itu, DPR Papua bersama gubernur berkomitmen dan membuat regulasi-regulasi, di mana ada 17 item yang diajukan kepada PT Freeport Indonesia.
Perjuangan yang panjang dan di akhir masa kepemimpinan Gubernur Papua, perjanjian saham divestasi PT Freeport sudah ditandatangani, di mana ini tentunya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Papua mendapat 10 persen saham Freeport tidak terlepas dari komitmen dari Presiden Jokowi, di mana, hal tersebut menyatakan komitmennya untuk membangun Bumi Cenderawasih," katanya lagi.
Selain itu, Legisator Papua pun mendorong Gubernur Papua untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengelola saham Freeport yang dimiliki oleh pemprov setempat.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Carolus Bolly, mengatakan pihaknya berharap kepada gubernur agar personil yang nantinya ditempatkan pada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yakni PT. Papua Divestasi Mandiri adalah orang-orang yang menguasai bidang pertambangan.
"Orang-orang ini juga harus profesional dan memiliki kemampuan agar perusahaan ini ke depan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Paskapenandatangan perjanjian dengan Freeport, maka secara teknis kedepan DPR Papua bersama BUMD akan duduk bersama dan menghitung berapa besaran total keikutsertaan saham Papua pada PT INALUM tersebut.
Dari tiga persen saham itu, berapa besar kewajiban dari Pemprov Papua yang akan disetor, itu yang harus diketahui total nilainya.
Setelah penyertaan saham tersebut, lalu dihitung lagi kira-kira berapa tahun Pemprov Papua mendapat deviden (pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki).
Besaran inilah yang nanti ke depan akan menjadi pendapatan Pemprov Papua, perkiraan keuntungan yang akan didapat bisa lebih besar dari dana Otsus yang diperoleh setiap tahun anggaran dari Pemerintah Pusat. (*)
Penandatanganan perjanjian tentang pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia tersebut berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/1).
Sedangkan pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Dirut PT Inalum Budi Gunadi dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kementerian BUMN serta perwakilan dari Kementerian terkait, Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan jajaran kepala OPD provinsi setempat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan stategis dalam rangka pengambilan sahan divestasi PTFI setelah tercapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada tanggal 27 Agustus 2017.
"Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI," katanya.
Berdasarkan perjanjian, kata Sri Mulyani, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah disvestasi. Porsi hak ulayat atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.
Pengambilan saham divestasi PTFI ini, akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membenahi APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN industri pertambangan.
"Keseluruhan proses divestasi saham PTFI menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan," ujarnya.
Harapan pemerintah, kepemilikan 51 persen saham PTFI oleh peserta Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.
Pada akhirnya, pengambilan saham disvetasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua.
Momentum penandatangan perjanjian ini menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham disvetasi PTFI ini harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, masyarakat Papua, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.
Pembagian Deviden Freeport
Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan deviden atas kepemilikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia, juga akan diperuntukkan kepada pemilik hak ulayat.
Dalam siaran pers Bupati Mimika yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu, disebutkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan menerima deviden atas kepemilian saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen.
Dari 10 persen saham itu, dibagi sebesar empat persen untuk pemerintah pusat, dan enam persen bagi Provinsi Papua.
"Dari enam persen itu, dibagi lagi satu persen untuk provinsi, 2,5 persen untuk 27 kabupaten dan sisanya 2,5 persen untuk Kabupaten Mimika," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk 10 persen saham yang kini dikuasai Papua, tiga persennya akan dikelola pemerintah provinsi, sementara tujuh persen sisanya dikelola Pemkab Mimika.
Dari tujuh persen yang dikelola Pemkab Mimika, tiga persen diantaranya akan dibagi ke 27 kabupaten.
"Kemudian, tiga persen lagi akan diserahkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, sedangkan satu persen sisanya menjadi saham tetap, di mana yang pasti untuk sisa satu persen, kami tidak mau mengambil semua, pasalnya jangan sampai kosong saham di Freeport," kata Eltinus.
Dia menambahkan 10 persen saham yang nantinya diberikan ke Papua, akan dikelola bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya dibentuk bersama dengan pemerintah provinsi.
"Dengan demikian, akan diatur sedemikian rupa, agar semua pihak yang nantinya duduk sebagai direksi maupun lainnya pada BUMD itu, benar-benar berkompeten serta mampu mengemban tugas besar mengelola dana hasil tambang, untuk selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di atas negeri ini," ujarnya.
Namun, hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan harga divestasi 51 persen saham Freeport yang akan dikuasai oleh Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengusulkan penetapan harga saham Freeport berdasarkan penghitungan aset dan cadangan hingga 2021. Sedangkan, Freeport menghendaki penetapan harga saham yang memperhitungkan aset dan cadangan hingga 2041.
Pada saat Freeport menawarkan divestasi 10,64 persen tahun lalu, Freeport memasukan aset dan cadangan hingga 2041. Dengan asumsi tersebut, Freeport mentapkan nilai saham 10,64 persen sebesar 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 22,95 triliun (kurs Rp13.500 per dolar AS).
Berdasarkan penghitungan Freeport itu, harga 100 persen saham ditetapkan sebesar 10,70 miliar dolar AS atau sekitar Rp144,45 triliun.
Dengan demikian, harga 41,36 persen saham, untuk mencapai divestasi saham 51 persen, diperkirakan sekitar sekitar 4,43 miliar dolar AS atau sekitar Rp58,32 triliun.
Sedangkan versi Kementerian ESDM, kalkulasi harga harga 10,64 persen saham sebesar 630 juta dolar AS atau sekitar Rp8,19 triliun. Asumsinya, ESDM memasukan penghitungan aset dan cadangan hingga 2021.
Berdasarkan penghitungan itu, harga 100 persen saham Freeport diperkirakan sekitar 5,90 miliar dolar AS atau Rp79,65 triliun.
Jika menggunakan penghitungan tersebut, harga 41,36 persen saham diperkirakan sebesar 2,44 miliar dolar AS atau Rp32,94 triliun.
Namun Menteri ESDM Ignasius Jonan menghitung harga saham dengan penggunaan dasar yang berbeda yakni tidak memasukan variabel aset dan cadangan.
Jonan menetapkan fair market price yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar saham Freeport McMoran (FCX) di bursa New York, dan kontribusi keuntungan Freeport Indonesia terhadap induk perusahaan.
Jonan memperkirakan nilai kapitalisasi pasar FCX senilai 20,74 miliar dolar AS saat penutupan perdagangan 9 Oktober 2017.
Sedangkan, kontribusi keuntungan Freeport Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun terakhir diperkirakan rata-rata sebesar 40 persen.
Dengan penghitungan tersebut, Jonan memperkirakan nilai 100 persen saham Freeport Indonesia sebesar 8,01 miliar dolar AS atau sekitar Rp108 triliun.
Untuk mendapatkan 41,36 persen saham, Jonan memeperkirakan harganya sebesar 3,31 miliar dolar AS atau setara dengan Rp44,67 triliun.
Kalau dibandingkan besaran harga saham ditetapkan oleh Freeport dan ESDM, ada selisih harga 41,36 persen saham sekitar 4,80 miliar dolar AS atau setara Rp26,80 triliun.
Namun, jika dibandingkan penetapan harga saham oleh Freeport dan Jonan, selisihnya relatif kecil yakni sekitar 2,70 miliar dollar AS atau Rp15,07 triliun.
Dengan demikian harga 10 persen saham Freeport yang akan dikelola Provinsi Papua mencapai belasan triliun rupiah.
Miliki Saham setelah 54 tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan apresiasi atas kepemilikan saham Freeport sebesar 10 persen bagi Bumi Cenderawasih setelah 54 tahun keberadaan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut di wilayah setempat.
Ketua DPRP Yunus Wonda mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, pasalnya selama 54 tahun PT Freeport beroperasi di Papua, pemprov setempat akhirnya resmi memiliki saham.
"Ini perjuangan yang panjang dan perhatian yang sangat luar besar dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya dengan memberikan 10 persen dari 51 persen saham divestasi PT Freeport," katanya.
Bagi Yunus, sejak Lukas Enembe-Klemen Tinal dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, DPR Papua memberikan dukungan penuh untuk memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan tambang tersebut.
Oleh karena itu, DPR Papua bersama gubernur berkomitmen dan membuat regulasi-regulasi, di mana ada 17 item yang diajukan kepada PT Freeport Indonesia.
Perjuangan yang panjang dan di akhir masa kepemimpinan Gubernur Papua, perjanjian saham divestasi PT Freeport sudah ditandatangani, di mana ini tentunya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Papua mendapat 10 persen saham Freeport tidak terlepas dari komitmen dari Presiden Jokowi, di mana, hal tersebut menyatakan komitmennya untuk membangun Bumi Cenderawasih," katanya lagi.
Selain itu, Legisator Papua pun mendorong Gubernur Papua untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengelola saham Freeport yang dimiliki oleh pemprov setempat.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Carolus Bolly, mengatakan pihaknya berharap kepada gubernur agar personil yang nantinya ditempatkan pada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yakni PT. Papua Divestasi Mandiri adalah orang-orang yang menguasai bidang pertambangan.
"Orang-orang ini juga harus profesional dan memiliki kemampuan agar perusahaan ini ke depan bisa berjalan dengan baik," katanya.
Paskapenandatangan perjanjian dengan Freeport, maka secara teknis kedepan DPR Papua bersama BUMD akan duduk bersama dan menghitung berapa besaran total keikutsertaan saham Papua pada PT INALUM tersebut.
Dari tiga persen saham itu, berapa besar kewajiban dari Pemprov Papua yang akan disetor, itu yang harus diketahui total nilainya.
Setelah penyertaan saham tersebut, lalu dihitung lagi kira-kira berapa tahun Pemprov Papua mendapat deviden (pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki).
Besaran inilah yang nanti ke depan akan menjadi pendapatan Pemprov Papua, perkiraan keuntungan yang akan didapat bisa lebih besar dari dana Otsus yang diperoleh setiap tahun anggaran dari Pemerintah Pusat. (*)