Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berupaya meningkatkan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada Bumi Cenderawasih itu sebagai upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Aristoteles Ap di Jayapura, Rabu, mengatakan pengelolaan HHBK masih menjadi program unggulan sehingga pihaknya terus mendorong.
"HHBK ini memiliki prospek karena kekayaan alam Provinsi Papua ini cukup tersedia tinggal bagaimana terus mengelola agar lebih menarik lagi," katanya.
Menurut Aristoteles, HHBK di Provinsi Papua sendiri ada getah,kulit kayu, tanaman obat, minyak, dan beberapa hasil lainnya yang bernilai ekonomis.
"Kami terus berusaha untuk melatih masyarakat, penguatan SDM, pemahaman kepada lembaga masyarakat melalui cabang dinas dan hingga kini DKLH akan berupaya mendorong pengelolaan HHBK di Bumi Cenderawasih," ujarnya.
Dia menjelaskan Provinsi Papua kini memiliki hutan lindung seluas 8 juta hektare setelah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di mana sebelumnya 31 juta hektare sehingga agar hutan tersebut bisa terus bertahan maka harus dilakukan HHBK.
"Selain memberikan pelatihan, kami juga menyediakan tempat penjualannya dan itu tersebar pada sembilan kabupaten kota setempat. Oleh sebab itu di 2025, pemerintah akan terus mendorong pengelolaan HHBK ini sehingga diharapkan dapat meminimalkan keinginan masyarakat untuk melakukan penebangan liar," katanya lagi
Dia menambahkan program HHBK ini sendiri telah berjalan, namun belum optimal sehingga ini menjadi tugas utama DKLH agar di 2025 dapat lebih dioptimalkan lagi.
"Saat ini kami telah memiliki 100 kelompok HHBK, yang mana setiap cabang DKLH memiliki 20-30 kelompok binaan HHBK tersebut," ujarnya lagi.
