Jayapura (Antaranews Papua) - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua berharap Satuan Tugas (Satgas) BBM Satu Harga yang pernah dibentuk Polda Papua bisa aktif kembali dan mengawal pelaksanaan program tersebut.
Manager Fuel Retail Marketing Pertamina MOR VIII, Zibali Hisbul Masih, di Jayapura, Minggu, memandang keberadaan Satgas tersebut sangat membantu pihaknya dalam menjalankan program yang merupakan penugasan dari pemerintah tersebut.
Namun, ia juga menyampaikan bila selama ini pihak kepolisian, yakni Polda Papua, sudah aktif mengawasi penyaluran BBM, khususnya yang terkait dengan BBM Satu Harga.
"Mudah-mudahan Satgas BBM satu Harga bisa diaktifkan kembali dan sebenarnya sudah secara rutin dari kepolisian meminta data penyaluran BBM Satu harga," ujar dia.
Zibali pun mengakui bila belum semua masyarakat memahami peran dan tugas, serta tanggung jawab Pertamina dalam implementasi program tersebut.
Menurut dia, masih banyak pandangan bila mahalnya harga BBM eceran masih menjadi tanggung jawab Pertamina, padahal kewenangan pihaknya hanya sampai pada penyaluran di lembaga penyalur resmi.
Karena hal tersebut Pertamina tengah berusaha agar jenis BBM yang dijual para pengecer diganti menggunakan BBM non subsidi.
"Wamena sudah menjadi `pilot project` dimana yang dijual di eceran adalah BBM non subsidi (pertalite)," kata dia.
Sementara Anggota DPD RI asal Papua, Charles Simare-Mare sempat menyatakan ia akan mendorong Polda Papua untuk kembali mengaktifkan Satgas BBM Satu Harga.
"Kita juga akan lakukan pertemuan dengan Polda Papua supaya Polda betul-betul menghidupkan fungsi Satgas BBM Satu Harga dan menindak tegas apa bila ada anggotanya yang bermain karena ini menyangkut harkat banyak orang," ujar dia. (*)
Manager Fuel Retail Marketing Pertamina MOR VIII, Zibali Hisbul Masih, di Jayapura, Minggu, memandang keberadaan Satgas tersebut sangat membantu pihaknya dalam menjalankan program yang merupakan penugasan dari pemerintah tersebut.
Namun, ia juga menyampaikan bila selama ini pihak kepolisian, yakni Polda Papua, sudah aktif mengawasi penyaluran BBM, khususnya yang terkait dengan BBM Satu Harga.
"Mudah-mudahan Satgas BBM satu Harga bisa diaktifkan kembali dan sebenarnya sudah secara rutin dari kepolisian meminta data penyaluran BBM Satu harga," ujar dia.
Zibali pun mengakui bila belum semua masyarakat memahami peran dan tugas, serta tanggung jawab Pertamina dalam implementasi program tersebut.
Menurut dia, masih banyak pandangan bila mahalnya harga BBM eceran masih menjadi tanggung jawab Pertamina, padahal kewenangan pihaknya hanya sampai pada penyaluran di lembaga penyalur resmi.
Karena hal tersebut Pertamina tengah berusaha agar jenis BBM yang dijual para pengecer diganti menggunakan BBM non subsidi.
"Wamena sudah menjadi `pilot project` dimana yang dijual di eceran adalah BBM non subsidi (pertalite)," kata dia.
Sementara Anggota DPD RI asal Papua, Charles Simare-Mare sempat menyatakan ia akan mendorong Polda Papua untuk kembali mengaktifkan Satgas BBM Satu Harga.
"Kita juga akan lakukan pertemuan dengan Polda Papua supaya Polda betul-betul menghidupkan fungsi Satgas BBM Satu Harga dan menindak tegas apa bila ada anggotanya yang bermain karena ini menyangkut harkat banyak orang," ujar dia. (*)