Timika (Antaranews Papua) - Legislator di DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mendorong pengerjaan proyek fisik menggunakan dana otonomi khusus (otsus) di pemkab setempat, dilakukan oleh pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP).
"Kita dorong dan laksanakan paripurna untuk membahas hal ini bersama dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar pengusaha kita yang asli Papua ini diberdayakan," kata Ketua Komisi B DPRD Mimika Viktor Kabey, di Timika, Rabu.
Menurut dia, dengan adanya Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 tahun 2017 tentang KAPP, maka menjadi landasan hukum bagi Pemkab Mimika untuk terus mendukung dan mengembangkan pengusaha Papua agar dapat bersaing dengan pengusaha lain di wilayah itu.
"Intinya proyek fisik yang bersumber dari dana Otsus 2018 ini harus dikerjakan oleh pengusaha Papua," ujar Viktor.
Anggota Komisi B DPRD Mimika Hadi Wiyono mengatakan bahwa gagasan tersebut tidaklah mudah, untuk itu perlu adanya pendekatan terlebih dahulu dengan Bupati Mimika sehingga apa yang diinginkan tersebut dapat terjawab.
Selain itu, pengerjaan proyek fisik oleh KAPP juga merupakan bentuk pembinaan kepada pengusaha asli Papua di wilayah itu.
Ketua KAPP Mimika Welem Howai menyambut baik dan mendukung inisiatif kalangan legislator tersebut.
Menurut dia, sudah seharusnya dana Otsus yang dikhususkan bagi orang asli Papua dikerjakan oleh pengusaha orang asli Papua untuk kesejahteraan orang asli Papua.
"Sejak 2015-2016, proyek fisik dari OPD (sebelumnya SKPD) pengelolah dana Otsus tidak dikerjakan oleh pengusaha asli Papua bahkan proyek yang bernilai Rp500 juta ke bawah yang seharusnya melalui penunjukan langsung," kata Welem.
Ia juga mengungkapkan sejumlah pengalaman pengusaha Papua yang tidak diakomodir oleh para Pimpinan OPD.
Menurut Welem, banyak Pimpinan OPD yang memberikan proyek fisik kepada pengusaha bukan orang asli Papua menggunakan badan usaha milik pengusaha Papua.
"Kami berharap pada tahun anggaran 2018 ini ada perbahan untuk pengusaha Papua di Kabupaten ini. Banyak pengusaha asli Papua yang mampu untuk mengerjakan proyek-proyek fisik maupun non fisik namun tidak diberikan kesempatan," kata Welem.
Ia menambahkan, pengusaha Papua dapat bersaing dengan pengusaha lain bukan Papua, hanya saja mereka tidak diberikan kesempatan bahkan tidak ada peluang bagi pengusaha Papua untuk berkembang. (*)
"Kita dorong dan laksanakan paripurna untuk membahas hal ini bersama dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar pengusaha kita yang asli Papua ini diberdayakan," kata Ketua Komisi B DPRD Mimika Viktor Kabey, di Timika, Rabu.
Menurut dia, dengan adanya Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 tahun 2017 tentang KAPP, maka menjadi landasan hukum bagi Pemkab Mimika untuk terus mendukung dan mengembangkan pengusaha Papua agar dapat bersaing dengan pengusaha lain di wilayah itu.
"Intinya proyek fisik yang bersumber dari dana Otsus 2018 ini harus dikerjakan oleh pengusaha Papua," ujar Viktor.
Anggota Komisi B DPRD Mimika Hadi Wiyono mengatakan bahwa gagasan tersebut tidaklah mudah, untuk itu perlu adanya pendekatan terlebih dahulu dengan Bupati Mimika sehingga apa yang diinginkan tersebut dapat terjawab.
Selain itu, pengerjaan proyek fisik oleh KAPP juga merupakan bentuk pembinaan kepada pengusaha asli Papua di wilayah itu.
Ketua KAPP Mimika Welem Howai menyambut baik dan mendukung inisiatif kalangan legislator tersebut.
Menurut dia, sudah seharusnya dana Otsus yang dikhususkan bagi orang asli Papua dikerjakan oleh pengusaha orang asli Papua untuk kesejahteraan orang asli Papua.
"Sejak 2015-2016, proyek fisik dari OPD (sebelumnya SKPD) pengelolah dana Otsus tidak dikerjakan oleh pengusaha asli Papua bahkan proyek yang bernilai Rp500 juta ke bawah yang seharusnya melalui penunjukan langsung," kata Welem.
Ia juga mengungkapkan sejumlah pengalaman pengusaha Papua yang tidak diakomodir oleh para Pimpinan OPD.
Menurut Welem, banyak Pimpinan OPD yang memberikan proyek fisik kepada pengusaha bukan orang asli Papua menggunakan badan usaha milik pengusaha Papua.
"Kami berharap pada tahun anggaran 2018 ini ada perbahan untuk pengusaha Papua di Kabupaten ini. Banyak pengusaha asli Papua yang mampu untuk mengerjakan proyek-proyek fisik maupun non fisik namun tidak diberikan kesempatan," kata Welem.
Ia menambahkan, pengusaha Papua dapat bersaing dengan pengusaha lain bukan Papua, hanya saja mereka tidak diberikan kesempatan bahkan tidak ada peluang bagi pengusaha Papua untuk berkembang. (*)