Timika (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2024.
Kepala BPS Kabupaten Mimika Euceu Seryadipura di Timika, Kamis, mengatakan hakekat pembangunan zona integritas yakni instansi dapat mengimplementasikan program reformasi dan birokrasi dengan baik.
"Dengan implementasi yang baik maka akan mampu menumbuhkan budaya kerja antikorupsi dan birokrasi melayani publik yang baik pada satuan kerja," katanya.
Menurutnya semakin tinggi jabatan yang diemban maka kewajiban melayani juga ikut meningkat, karena tugas utama yakni sebagai pelayan masyarakat.
"Kita tidak bisa lagi memposisikan diri sebagai bos, sebab semakin tinggi jabatan seseorang maka kewajibannya melayani juga semakin banyak," ujarnya.
Dia menjelaskan sejak terbitnya Permenpan-RB nomor 60 tahun 2012 dan diperbaharui melalui Permenpan-RB nomor 52 tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK - WBBM, maka BPS cepat melakukan adaptasi terhadap instruksi ini.
"Reformasi BPS dan keterkaitan dengan zona integritas telah sinergi dengan membuat suatu deskripsi yakni implementasi program yang bersinergi dengan visi dan misi BPS," katanya.
Dia menambahkan melalui pencanangan zona integritas BPS RI pada 2014, reformasi dan birokrasi yang dibangun mengalami beberapa perubahan yakni terdapat delapan areal perubahan, secara garis besar BPS berupaya mengubah sistem kerja, pelayanan dan sumber daya manusia (SDM).
"Kami telah melakukan pengukuran eksternal melalui survei, untuk melihat sejauh mana BPS berguna bagi masyarakat dan pemerintah," ujarnya.
