Jayapura (Antaranews Papua) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai menyatakan ada batasan kewenangan terkait penanganan kesehatan antara pemerintah kabupaten dan provinsi di daerah ini.
Menurut Aloysius, di Jayapura, Jumat, setelah pemberlakukan dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan ke daerah, Dinkes Papua sebenarnya hanya mengendalikan dan mengawasi.
"Kami tidak melaksanakan program langsung di lapangan," kata mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura itu pula.
Karena itu, menurut dia, sesuai dengan jadwal pengawasan dan pengendalian, sudah maksimal dilakukan.
"Kini ada batasan-batasan kewenangan yang diatur, kewenangan di pemerintah kabupaten, kewenangan di pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah pusat," katanya lagi.
Namun Aloysius juga menyatakan, ada sharing dana atau program-program tertentu yang sifatnya ditanggulangi bersama.
"Kami telah melaksanakan sesuai dengan aturan, bahkan sebenarnya terkait imunisasi, di provinsi sifatnya hanya siaga dan siap membantu kabupaten, demikian juga dengan farmasi dan lainnya," ujarnya.
"Hanya saja, saya melihat bahwa komunikasi dari teman-teman kabupaten, apalagi dari puskesmas tidak segera disampaikan ke kami sehingga langkah-langkah yang mau diambil oleh Dinkes Papua menjadi lambat," ujarnya pula.
Selanjutnya, kata dia, informasi itu baru diketahui akhir tahun sehingga Dinkes provinsi tidak bisa berbuat banyak karena belum ada dana, karena semua kegiatan membutuhkan biaya.
"Ini hal-hal yang menjadi faktor penghambat," kata Aloysius yang kini juga menjabat Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura itu.
Banyak Penyebab
Kepala Dinkes Papua itu juga menyebutkan banyak faktor menyebabkan terjadi masalah kesehatan di masing-masing daerah.
Aloysius Giyai mengemukakan setelah pihaknya mengikuti berbagai rangkaian kejadian-kejadian di sejumlah daerah di Papua disebabkan oleh banyak faktor.
Berbagai faktor itu, di antaranya penyediaan air bersih susah. "Air bersih itu sebenarnya tugasnya siapa, kita tahu bersama," katanya pula.
Faktor berikutnya yaitu perumahan sehat, begitu juga dengan gizi, semua pihak harus terlibat.
"Kalau kita bicara kesehatan oke ditangani, tetapi di dalamnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, ini juga perlu diperhatikan," ujar dia.
Dia menyebutkan ada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), ada dana desa, dan juga dana prospek.
"Sebenarnya di beberapa kabupaten sudah ada program Gerbangmashasrat Papua dan juga Program Seribu Hari Kehidupan, nah yang menjadi pertanyaan kenapa tidak maksimal dilaksanakan, faktornya kenapa," ujarnya pula.
"Saya selaku orang manajemen menyimpulkan bahwa memang ada daerah-daerah tertentu yang kurang adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan teman-teman teknis di Dinas Kesehatan atau lintas sektor," katanya.
Ia menambahkan, jika koordinasi dan komunikasi terputus, maka yang menjadi korban adalah masyarakat di daerah-daerah dan kampung-kampung. (*)
Menurut Aloysius, di Jayapura, Jumat, setelah pemberlakukan dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan ke daerah, Dinkes Papua sebenarnya hanya mengendalikan dan mengawasi.
"Kami tidak melaksanakan program langsung di lapangan," kata mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura itu pula.
Karena itu, menurut dia, sesuai dengan jadwal pengawasan dan pengendalian, sudah maksimal dilakukan.
"Kini ada batasan-batasan kewenangan yang diatur, kewenangan di pemerintah kabupaten, kewenangan di pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah pusat," katanya lagi.
Namun Aloysius juga menyatakan, ada sharing dana atau program-program tertentu yang sifatnya ditanggulangi bersama.
"Kami telah melaksanakan sesuai dengan aturan, bahkan sebenarnya terkait imunisasi, di provinsi sifatnya hanya siaga dan siap membantu kabupaten, demikian juga dengan farmasi dan lainnya," ujarnya.
"Hanya saja, saya melihat bahwa komunikasi dari teman-teman kabupaten, apalagi dari puskesmas tidak segera disampaikan ke kami sehingga langkah-langkah yang mau diambil oleh Dinkes Papua menjadi lambat," ujarnya pula.
Selanjutnya, kata dia, informasi itu baru diketahui akhir tahun sehingga Dinkes provinsi tidak bisa berbuat banyak karena belum ada dana, karena semua kegiatan membutuhkan biaya.
"Ini hal-hal yang menjadi faktor penghambat," kata Aloysius yang kini juga menjabat Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura itu.
Banyak Penyebab
Kepala Dinkes Papua itu juga menyebutkan banyak faktor menyebabkan terjadi masalah kesehatan di masing-masing daerah.
Aloysius Giyai mengemukakan setelah pihaknya mengikuti berbagai rangkaian kejadian-kejadian di sejumlah daerah di Papua disebabkan oleh banyak faktor.
Berbagai faktor itu, di antaranya penyediaan air bersih susah. "Air bersih itu sebenarnya tugasnya siapa, kita tahu bersama," katanya pula.
Faktor berikutnya yaitu perumahan sehat, begitu juga dengan gizi, semua pihak harus terlibat.
"Kalau kita bicara kesehatan oke ditangani, tetapi di dalamnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, ini juga perlu diperhatikan," ujar dia.
Dia menyebutkan ada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), ada dana desa, dan juga dana prospek.
"Sebenarnya di beberapa kabupaten sudah ada program Gerbangmashasrat Papua dan juga Program Seribu Hari Kehidupan, nah yang menjadi pertanyaan kenapa tidak maksimal dilaksanakan, faktornya kenapa," ujarnya pula.
"Saya selaku orang manajemen menyimpulkan bahwa memang ada daerah-daerah tertentu yang kurang adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan teman-teman teknis di Dinas Kesehatan atau lintas sektor," katanya.
Ia menambahkan, jika koordinasi dan komunikasi terputus, maka yang menjadi korban adalah masyarakat di daerah-daerah dan kampung-kampung. (*)