Jayapura (Antaranews Papua) - Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengatakan kandidat petahana di Papua cenderung memborong partai politik (parpol) untuk mendapatkan kemenangan yang mudah dalam pilkada 2018
"Dari tujuh kabupaten dan satu provinsi yang melaksanakan pilkada tercatat empat kabupaten diantaranya yang kandidat petahananya borong parpol," kata Adam saat menerima kunjungan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli, di kantor KPU Papua di Jayapura, Jumat.
Ia menyebut kecenderungan memborong parpol itu terlihat dalam proses pilkada di Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Puncak dan Kabupaten Paniai.
Hanya Mamberamo Tengah, Deiyai, dan Biak Numfor, yang tidak terjadi aksi borong parpol pendukung pilkada.
Adam yang didampingi Kabag Hukum KPU Papua Ruslan mengatakan akibat aksi borong parpol itu menyebabkan kandidat lain tidak dapat mengikuti pilkada dengan dukungan parpol.
"Karena kesulitan mendapat parpol menyebabkan para calon dan pendukungnya melakukan aksi demo ke kpu," ujarnya.
Ia menambahkan, dari verifikasi yang dilakukan KPU di kabupaten terungkap ada parpol yang memberikan dukungan ganda.
Sementara itu Kapolda Papua yang didampingi Waka Polda Papua Kombes Jacobus Marzuki dan sejumlah pejabat utama mengatakan, kedatangannya untuk mendengar langsung sejauh mana kesiapan KPU dalam melaksanakan pilkada.
Polda Papua akan menempatkan perwira yang akan menjadi penghubung guna memudahkan komunikasi dengan KPU.
"Pewira pendukung akan ditugaskan mulai Jumat (19/1)," kata Boy Rafli. (*)
"Dari tujuh kabupaten dan satu provinsi yang melaksanakan pilkada tercatat empat kabupaten diantaranya yang kandidat petahananya borong parpol," kata Adam saat menerima kunjungan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli, di kantor KPU Papua di Jayapura, Jumat.
Ia menyebut kecenderungan memborong parpol itu terlihat dalam proses pilkada di Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Puncak dan Kabupaten Paniai.
Hanya Mamberamo Tengah, Deiyai, dan Biak Numfor, yang tidak terjadi aksi borong parpol pendukung pilkada.
Adam yang didampingi Kabag Hukum KPU Papua Ruslan mengatakan akibat aksi borong parpol itu menyebabkan kandidat lain tidak dapat mengikuti pilkada dengan dukungan parpol.
"Karena kesulitan mendapat parpol menyebabkan para calon dan pendukungnya melakukan aksi demo ke kpu," ujarnya.
Ia menambahkan, dari verifikasi yang dilakukan KPU di kabupaten terungkap ada parpol yang memberikan dukungan ganda.
Sementara itu Kapolda Papua yang didampingi Waka Polda Papua Kombes Jacobus Marzuki dan sejumlah pejabat utama mengatakan, kedatangannya untuk mendengar langsung sejauh mana kesiapan KPU dalam melaksanakan pilkada.
Polda Papua akan menempatkan perwira yang akan menjadi penghubung guna memudahkan komunikasi dengan KPU.
"Pewira pendukung akan ditugaskan mulai Jumat (19/1)," kata Boy Rafli. (*)