Timika (Antaranews Papua) - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paumako milik Pemkab Mimika, Papua, dinilai memiliki potensi yang besar dan bila dikelola secara maksimal maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.
Kepala Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Hariyadi Nugroho di Timika, Senin, mengatakan potensi yang dimiliki PPI Paumako Timika sangat besar, namun hingga kini belum dikelola secara baik.
"Potensi PPI Paumako untuk dapat menyedot PAD sangat besar, tinggal bagaimana mengelolanya. Sebuah pelabuhan merupakan administratif sekaligus kawasan bisnis," kata Hariyadi.
Ia mengatakan meskipun saat ini pengelolaan sumber daya laut dialihkan ke pemerintah provinsi, namun tidak menutup peluang bagi Pemkab Mimika untuk mendulang pemasukan daerah dari pengelolaan PPI Paumako di sisi darat melalui penyediaan berbagai fasilitas untuk menarik retribusi daerah.
Hariyadi menyarankan agar Pemkab Mimika membuka peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi di kawasan PPI Paumako.
"Pemda bisa menarik swasta untuk masuk ke kawasan PPI dengan menyewakan lahan untuk tempat usaha mereka. Semua di daerah lain begitu juga seperti di Muara Baru dimana Pemda menyewakan lahan ke swasta, tapi Pemda setempat menerima pemasukan dari sewa lahan itu untuk PAD," jelas Hariyadi.
Saat ini sedikitnya terdapat 35 kapal berlabuh di Dermaga PPI Paumako Timika dengan perkiraan jumlah awak kapal (termasuk kapten kapal) mencapai lebih dari 1.000 orang.
Dengan semakin tingginya aktivitas bongkar muat ikan di kawasan PPI Paumako Timika itu, katanya, dibutuhkan ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih, pusat jual beli bahan kebutuhan pokok, tempat ibadah, fasilitas pembekuan ikan (cold storage), rumah makan serta fasilitas kesehatan.
Menurut Hariyadi, hal mendesak yang perlu segera dibenahi oleh Pemkab Mimika yaitu pengerukan kolam bandar di sekitar Dermaga PPI Paumako Timika serta perpanjangan dermaga agar mampu menampung lebih banyak kapal ikan.
Adapun keberadaan fasilitas pembekuan ikan di PPI Paumako Timika yang berkapasitas 100 ton kini tidak bisa lagi digunakan karena pengelolaannya tidak tepat.
Akibatnya, kapal-kapal ikan harus berlabuh lebih dari sepekan di PPI Paumako sambil menunggu datangnya konteiner pendingin untuk dapat menampung ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal tersebut.
"Jumlah kontainer pendingin juga masih sangat terbatas. Ini tentu tidak efisien dari segi bisnis. Sementara di luar, puluhan kapal masih menunggu giliran berlabuh akibat sempit dan dangkalnya kolam bandar PPI Paumako," jelas Hariyadi.
Ia mengatakan fasilitas pendingin ikan yang dibutuhkan di PPI Paumako saat ini minimal berkapasitas 1.000 hingga 1.200 ton.
"Pemerintah bisa menyewakan lahan dan mendorong pihak swasta untuk menyediakan berbagai fasilitas itu. Kalau tidak dilakukan seperti itu, kapal-kapal yang sandar bisa merugi jutaan rupiah. Akibat lanjutannya, kapal-kapal tersebut bisa berlabuh di pelabuhan perikanan yang lain. Diharapkan semua fasilitas itu disediakan oleh pemerintah agar para pengusaha nyaman melakukan usaha di bidang perikanan," ujar Hariyadi. (*)
Kepala Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Hariyadi Nugroho di Timika, Senin, mengatakan potensi yang dimiliki PPI Paumako Timika sangat besar, namun hingga kini belum dikelola secara baik.
"Potensi PPI Paumako untuk dapat menyedot PAD sangat besar, tinggal bagaimana mengelolanya. Sebuah pelabuhan merupakan administratif sekaligus kawasan bisnis," kata Hariyadi.
Ia mengatakan meskipun saat ini pengelolaan sumber daya laut dialihkan ke pemerintah provinsi, namun tidak menutup peluang bagi Pemkab Mimika untuk mendulang pemasukan daerah dari pengelolaan PPI Paumako di sisi darat melalui penyediaan berbagai fasilitas untuk menarik retribusi daerah.
Hariyadi menyarankan agar Pemkab Mimika membuka peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi di kawasan PPI Paumako.
"Pemda bisa menarik swasta untuk masuk ke kawasan PPI dengan menyewakan lahan untuk tempat usaha mereka. Semua di daerah lain begitu juga seperti di Muara Baru dimana Pemda menyewakan lahan ke swasta, tapi Pemda setempat menerima pemasukan dari sewa lahan itu untuk PAD," jelas Hariyadi.
Saat ini sedikitnya terdapat 35 kapal berlabuh di Dermaga PPI Paumako Timika dengan perkiraan jumlah awak kapal (termasuk kapten kapal) mencapai lebih dari 1.000 orang.
Dengan semakin tingginya aktivitas bongkar muat ikan di kawasan PPI Paumako Timika itu, katanya, dibutuhkan ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih, pusat jual beli bahan kebutuhan pokok, tempat ibadah, fasilitas pembekuan ikan (cold storage), rumah makan serta fasilitas kesehatan.
Menurut Hariyadi, hal mendesak yang perlu segera dibenahi oleh Pemkab Mimika yaitu pengerukan kolam bandar di sekitar Dermaga PPI Paumako Timika serta perpanjangan dermaga agar mampu menampung lebih banyak kapal ikan.
Adapun keberadaan fasilitas pembekuan ikan di PPI Paumako Timika yang berkapasitas 100 ton kini tidak bisa lagi digunakan karena pengelolaannya tidak tepat.
Akibatnya, kapal-kapal ikan harus berlabuh lebih dari sepekan di PPI Paumako sambil menunggu datangnya konteiner pendingin untuk dapat menampung ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal tersebut.
"Jumlah kontainer pendingin juga masih sangat terbatas. Ini tentu tidak efisien dari segi bisnis. Sementara di luar, puluhan kapal masih menunggu giliran berlabuh akibat sempit dan dangkalnya kolam bandar PPI Paumako," jelas Hariyadi.
Ia mengatakan fasilitas pendingin ikan yang dibutuhkan di PPI Paumako saat ini minimal berkapasitas 1.000 hingga 1.200 ton.
"Pemerintah bisa menyewakan lahan dan mendorong pihak swasta untuk menyediakan berbagai fasilitas itu. Kalau tidak dilakukan seperti itu, kapal-kapal yang sandar bisa merugi jutaan rupiah. Akibat lanjutannya, kapal-kapal tersebut bisa berlabuh di pelabuhan perikanan yang lain. Diharapkan semua fasilitas itu disediakan oleh pemerintah agar para pengusaha nyaman melakukan usaha di bidang perikanan," ujar Hariyadi. (*)