Jayapura (Antaranews Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua bupati di wilayahnya yakni Bupati Asmat dan Nduga untuk dimintai penjelasannya terkait kasus KLB wabah campak dan gizi buruk di daerah tersebut.
"Presiden Jokowi ingin mendengar langsung penjelasan dari kedua bupati terkait kasus kematian puluhan anak akibat gizi buruk dan wabah campak," katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Lukas, dirinya akan menemani Bupati Asmat dan Nduga untuk menghadap langsung Presiden Jokowi dan menjelaskan kondisi daerah yang terkena campak dan gizi buruk.
"Meninggalnya puluhan masyarakat terjadi bukan hanya di Asmat saja, namun daerah seperti Kabupaten Yahukimo, Nduga, Deiyai, Dogiyai, dan Pegunungan Bintang juga pernah terjadi hal yang sama," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya akan menjelaskan secara rinci kepada presiden mengenai kondisi masing-masing daerah, agar dapat dicarikan solusi sehingga ke depan tidak terjadi hal serupa.
"Secara garis besar kebijakan anggaran di Papua sudah benar, di mana 80 persen dana Otonomi Khusus di dalamnya ada 15 persen yang diperuntukan untuk kesehatan, selain itu ada juga KPA sebesar 20 persen dari provinsi, kemudian dari bidang keagamaan 10 persen," katanya lagi.
Dia menambahkan mungkin program kerja bupati berhasil, tapi bisa saja stafnya yang tidak pernah ada di lapangan sehingga terjadi hal seperti ini.
"Sehubungan dengan adanya evaluasi kerja, hal ini akan ditanyakan kepada bupati terkait karena yang bersangkutanlah, yang memiliki petugas kesehatan untuk bekerja di lapangan, apalagi jangkauan ke setiap wilayah harus melewati sungai," ujarnya lagi. (*)
"Presiden Jokowi ingin mendengar langsung penjelasan dari kedua bupati terkait kasus kematian puluhan anak akibat gizi buruk dan wabah campak," katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Lukas, dirinya akan menemani Bupati Asmat dan Nduga untuk menghadap langsung Presiden Jokowi dan menjelaskan kondisi daerah yang terkena campak dan gizi buruk.
"Meninggalnya puluhan masyarakat terjadi bukan hanya di Asmat saja, namun daerah seperti Kabupaten Yahukimo, Nduga, Deiyai, Dogiyai, dan Pegunungan Bintang juga pernah terjadi hal yang sama," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya akan menjelaskan secara rinci kepada presiden mengenai kondisi masing-masing daerah, agar dapat dicarikan solusi sehingga ke depan tidak terjadi hal serupa.
"Secara garis besar kebijakan anggaran di Papua sudah benar, di mana 80 persen dana Otonomi Khusus di dalamnya ada 15 persen yang diperuntukan untuk kesehatan, selain itu ada juga KPA sebesar 20 persen dari provinsi, kemudian dari bidang keagamaan 10 persen," katanya lagi.
Dia menambahkan mungkin program kerja bupati berhasil, tapi bisa saja stafnya yang tidak pernah ada di lapangan sehingga terjadi hal seperti ini.
"Sehubungan dengan adanya evaluasi kerja, hal ini akan ditanyakan kepada bupati terkait karena yang bersangkutanlah, yang memiliki petugas kesehatan untuk bekerja di lapangan, apalagi jangkauan ke setiap wilayah harus melewati sungai," ujarnya lagi. (*)