Timika (Antaranews Papua) - Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika, Papua hingga akhir Desember 2017 mencapai Rp2,5 triliun atau minus Rp200 miliar dari target sebesar Rp2,7 triliun.
Pelaksana Tugas Kepala KPP Pratama Timika Muhammad Naya di Timika, Rabu, mengatakan ada beberapa faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2017, antara lain karena ada banyak dana APBN dan APBD yang tidak terserap.
"Dana APBN dan APBD yang tidak terserap seluruhnya itu tidak hanya terjadi di pemda-pemda wilayah kerja KPP Pratama Timika, tetapi juga secara umum di wilayah Indonesia timur. Padahal target penerimaan pajak terbesar KPP Pratama Timika mengarah pada penyerapan dana APBN dan APBD," kata Muhammad.
Faktor lain yang ikut mempengaruhi penurunan penerimaan pajak KPP Pratama Timika yaitu adanya gejolak di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia selama 2017.
Muhammad mengakui bahwa hingga sekarang PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya menjadi penyumbang pajak terbesar bagi KPP Pratama Timika.
Sepanjang 2017, Freeport diganggu dengan berbagai persoalan seperti penghentian izin ekspor konsentrat oleh Pemerintah RI pada pertengahan Januari-April 2017, pengurangan dan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK lebih dari 8.000 orang karyawan yang berlanjut dengan adanya aksi demonstrasi dan mogok kerja.
Belum lagi terkait semakin seringnya aksi penembakan oleh kelompok bersenjata di area Tembagapura dan sekitarnya ikut memicu terganggunya aktivitas produksi penambangan Freeport.
"Berbagai persoalan itu tentu ikut mengganggu penerimaan pajak dari Freeport. Kalau ada karyawan yang di-PHK maka sudah tentu penerimaan pajak akan berkurang. Kalau situasi di internal perusahaan normal, maka pasti penerimaan pajak KPP Pratama Timika bisa tercapai," jelas Muhammad.
Ia tidak menyebut secara rinci berapa besar sumbangsih PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Timika pada 2017.
"Lumayan besar. Kami tidak bisa menyebutkan secara detil, tapi dari total sumbangan PT Freeport, merupakan salah satu yang terbesar. Itu bukan hanya dari satu jenis pajak saja, tapi dari banyak jenis pajak," kata Muhammad.
Sejauh ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua-Maluku belum menetapkan target penerimaan pajak 2018 untuk setiap KPP Pratama di wilayah Papua-Maluku.
Rencananya hal itu akan dibahas dalam rapat koordinasi daerah yang akan berlangsung pada 31 Januari-1 Februari 2018.
"Yang jelas pasti targetnya tetap naik dari tahun lalu karena disesuaikan dengan kenaikan target APBN 2018. Untuk 2017, penerimaan pajak KPP Pratama Timika merupakan yang tertinggi untuk Kanwil DJP Papua-Maluku," ujar Muhammad. (*)
Pelaksana Tugas Kepala KPP Pratama Timika Muhammad Naya di Timika, Rabu, mengatakan ada beberapa faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2017, antara lain karena ada banyak dana APBN dan APBD yang tidak terserap.
"Dana APBN dan APBD yang tidak terserap seluruhnya itu tidak hanya terjadi di pemda-pemda wilayah kerja KPP Pratama Timika, tetapi juga secara umum di wilayah Indonesia timur. Padahal target penerimaan pajak terbesar KPP Pratama Timika mengarah pada penyerapan dana APBN dan APBD," kata Muhammad.
Faktor lain yang ikut mempengaruhi penurunan penerimaan pajak KPP Pratama Timika yaitu adanya gejolak di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia selama 2017.
Muhammad mengakui bahwa hingga sekarang PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya menjadi penyumbang pajak terbesar bagi KPP Pratama Timika.
Sepanjang 2017, Freeport diganggu dengan berbagai persoalan seperti penghentian izin ekspor konsentrat oleh Pemerintah RI pada pertengahan Januari-April 2017, pengurangan dan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK lebih dari 8.000 orang karyawan yang berlanjut dengan adanya aksi demonstrasi dan mogok kerja.
Belum lagi terkait semakin seringnya aksi penembakan oleh kelompok bersenjata di area Tembagapura dan sekitarnya ikut memicu terganggunya aktivitas produksi penambangan Freeport.
"Berbagai persoalan itu tentu ikut mengganggu penerimaan pajak dari Freeport. Kalau ada karyawan yang di-PHK maka sudah tentu penerimaan pajak akan berkurang. Kalau situasi di internal perusahaan normal, maka pasti penerimaan pajak KPP Pratama Timika bisa tercapai," jelas Muhammad.
Ia tidak menyebut secara rinci berapa besar sumbangsih PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Timika pada 2017.
"Lumayan besar. Kami tidak bisa menyebutkan secara detil, tapi dari total sumbangan PT Freeport, merupakan salah satu yang terbesar. Itu bukan hanya dari satu jenis pajak saja, tapi dari banyak jenis pajak," kata Muhammad.
Sejauh ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua-Maluku belum menetapkan target penerimaan pajak 2018 untuk setiap KPP Pratama di wilayah Papua-Maluku.
Rencananya hal itu akan dibahas dalam rapat koordinasi daerah yang akan berlangsung pada 31 Januari-1 Februari 2018.
"Yang jelas pasti targetnya tetap naik dari tahun lalu karena disesuaikan dengan kenaikan target APBN 2018. Untuk 2017, penerimaan pajak KPP Pratama Timika merupakan yang tertinggi untuk Kanwil DJP Papua-Maluku," ujar Muhammad. (*)