Jayapura (Antaranews Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) berharap Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempatkan dokter di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua, guna menutupi kekurangan daerah.
"SDM kesehatan terutama dokter di seluruh kabupaten/kota di Papua masih minim terutama di wilayah pedalaman, sehingga butuh bantuan PPSDM Kemenkes untuk menempatkan dokter di Papua," kata Kepala Bidang Respon dan Emergensi UP2KP Darwin Rumbiak di Jayapura, Sabtu.
Menurut Darwin, pada 1-8 Mei 2017 pihaknya melakukan pemantauan dan pendataan SDM kesehatan di 18 kabupaten di Provinsi Papua yang kondisi geografisnya sulit dijangkau pelayanan kesehatan.
Hasilnya, jumlah SDM kesehatan masih sangat kurang, terutama tenaga dokter.
"Kami bertanya, mengapa petugas kesehatan terutama dokter ini tidak mau ditempatkan di daerah pedalaman?. Rata-rata menjawab karena gaji kontrak mereka kecil jika dibandingkan dengan biaya hidup di Papua," ujarnya tanpa merinci nilai upah para dokter kontrak di Papua.
"Nah, para bupati dan dinas kesehatan kabupaten/kota harus memperhatikan hal ini kedepan," sambungnya.
Persoalan lainnya, kata Darwin, UP2KP selaku lembaga pengawal bidang kesehatan di Provinsi Papua sudah berulangkali menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebesar 15 persen yang diperuntukkan untuk membiayai pelayanan dasar di puskesmas.
"Kenyataan yang ditemukan UP2KP di 18 kabupaten/kota rata-rata hanya delapan persen saja. Faktor-faktor ini, yang ikut mempengaruhi puskesmas sehingga belum maksimal pelayanan kesehatannya pada tingkat dasar seperti imunisasi dan lain-lain," ujarnya. (*)
"SDM kesehatan terutama dokter di seluruh kabupaten/kota di Papua masih minim terutama di wilayah pedalaman, sehingga butuh bantuan PPSDM Kemenkes untuk menempatkan dokter di Papua," kata Kepala Bidang Respon dan Emergensi UP2KP Darwin Rumbiak di Jayapura, Sabtu.
Menurut Darwin, pada 1-8 Mei 2017 pihaknya melakukan pemantauan dan pendataan SDM kesehatan di 18 kabupaten di Provinsi Papua yang kondisi geografisnya sulit dijangkau pelayanan kesehatan.
Hasilnya, jumlah SDM kesehatan masih sangat kurang, terutama tenaga dokter.
"Kami bertanya, mengapa petugas kesehatan terutama dokter ini tidak mau ditempatkan di daerah pedalaman?. Rata-rata menjawab karena gaji kontrak mereka kecil jika dibandingkan dengan biaya hidup di Papua," ujarnya tanpa merinci nilai upah para dokter kontrak di Papua.
"Nah, para bupati dan dinas kesehatan kabupaten/kota harus memperhatikan hal ini kedepan," sambungnya.
Persoalan lainnya, kata Darwin, UP2KP selaku lembaga pengawal bidang kesehatan di Provinsi Papua sudah berulangkali menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebesar 15 persen yang diperuntukkan untuk membiayai pelayanan dasar di puskesmas.
"Kenyataan yang ditemukan UP2KP di 18 kabupaten/kota rata-rata hanya delapan persen saja. Faktor-faktor ini, yang ikut mempengaruhi puskesmas sehingga belum maksimal pelayanan kesehatannya pada tingkat dasar seperti imunisasi dan lain-lain," ujarnya. (*)