Timika (Antaranews Papua) - Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang mengatakan PT Freeport Indonesia harus terlibat aktif dalam penanganan penyakit malaria di wilayah itu.
"Aneh, kita hidup di atas emas tapi masyarakat kita sakit terus, ironis. Saya harap Dinkes lebih proaktif menggalang komunikasi dengan PT Freeport," kata Wabup Mimika saat membuka program pekan kelambu malaria di Kampung Gimbi Distrik Kuala Kencana, Timika, Jumat.
Lebih dari pada itu, PT Freeport diharapkan lebih proaktif untuk mendukung program Pemerintah terutawa dalam hal penanganan penyakit malaria di wilayah itu yang masuk dalam lima Kabupaten di Papua sebagai penyumbang kasus malaria terbesar tingkat nasional.
"Freeport adakan kelambu dan langsung bagi sendiri ke masyarakat, tidak perlu serahkan ke Pemerintah baru dibagikan ke masyarakat, silahkan bagikan sendiri," kata Yohanis.
Tahun 2018, Kabupaten Mimika mendapat jatah kelambu sebanyak 112.400 buah dari program yang didanai Global Fund. Kelambu yang dibagikan tersebut berukuran panjang 190 cm, lebar dan tingginya 180 cm.
Kelambu yang rencanya dibagikan kepada seluruh masyarakat Mimika tersebut, menurut Wabup Yohanes, ukurannya terlalu kecil atau belum memadai. Selain itu jumlah kelambu yang diberikan oleh Kemenkes tersebut juga dinilai terlalu sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Mimika.
"Bikin telaah ke Kementerian Kesehatan bahwa kita butuh ukuran yang lebih besar dan kita butuh lebih banyak kelambu," katanya.
Ketua Panitia, Usman La Ali Muda dalam laporannya mengatakan ribuan kelambu tersebut dibagikan gratis dan dilarang diperjualbelikan. Pembagiannya berdasarkan kelompok tidur sehingga anggota keluarga di dalam rumah bisa terlindungi. (*)
"Aneh, kita hidup di atas emas tapi masyarakat kita sakit terus, ironis. Saya harap Dinkes lebih proaktif menggalang komunikasi dengan PT Freeport," kata Wabup Mimika saat membuka program pekan kelambu malaria di Kampung Gimbi Distrik Kuala Kencana, Timika, Jumat.
Lebih dari pada itu, PT Freeport diharapkan lebih proaktif untuk mendukung program Pemerintah terutawa dalam hal penanganan penyakit malaria di wilayah itu yang masuk dalam lima Kabupaten di Papua sebagai penyumbang kasus malaria terbesar tingkat nasional.
"Freeport adakan kelambu dan langsung bagi sendiri ke masyarakat, tidak perlu serahkan ke Pemerintah baru dibagikan ke masyarakat, silahkan bagikan sendiri," kata Yohanis.
Tahun 2018, Kabupaten Mimika mendapat jatah kelambu sebanyak 112.400 buah dari program yang didanai Global Fund. Kelambu yang dibagikan tersebut berukuran panjang 190 cm, lebar dan tingginya 180 cm.
Kelambu yang rencanya dibagikan kepada seluruh masyarakat Mimika tersebut, menurut Wabup Yohanes, ukurannya terlalu kecil atau belum memadai. Selain itu jumlah kelambu yang diberikan oleh Kemenkes tersebut juga dinilai terlalu sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Mimika.
"Bikin telaah ke Kementerian Kesehatan bahwa kita butuh ukuran yang lebih besar dan kita butuh lebih banyak kelambu," katanya.
Ketua Panitia, Usman La Ali Muda dalam laporannya mengatakan ribuan kelambu tersebut dibagikan gratis dan dilarang diperjualbelikan. Pembagiannya berdasarkan kelompok tidur sehingga anggota keluarga di dalam rumah bisa terlindungi. (*)