Timika (Antaranews Papua) - Seribuan guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pendidikan Eme Neme Yauware mengusung peti mati ke Kantor Bupati Mimika, Papua, Selasa, sebagai simbol matinya dunia pendidikan di daerah itu.
Dalam tuntutannya, Forum Solidaritas Pendidikan Eme Neme Yauware yang merupakan gabungan guru-guru sekolah negeri dan sekolah yayasan swasta di Mimika itu juga mendesak Bupati Mimika Eltinus Omaleng segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Jeni O Usmani.
Ketua Forum Solidaritas Pendidikan Eme Neme Yauware John Giyai menegaskan desakan untuk mencopot Jeni O Usmani dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika lantaran berbagai kebijakan yang diputuskannya justru membuat pendidikan anak-anak asli Suku Amungme dan Kamoro yang bermukim di pesisir dan pedalaman Mimika kini terbengkalai.
"Kami menilai saudari Jeni Usmani tidak mampu menjadi pemimpin dan pendidik. Dia justru merusak tatanan pendidikan di Mimika. Kami minta Bupati Mimika segera mencopot yang bersangkutan dari jabatan kepala dinas pendidikan dan digantikan oleh orang lain yang punya hati untuk memperhatikan pendidikan anak-anak asli Papua terutama dari Suku Amungme dan Kamoro," kata John Giyai.
Para guru yang sebagian besar berasal dari Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Keuskupan Timika, Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja Indonesia (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) itu memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk segera mencopot Jeni Usmani.
Seribuan guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pendidikan Eme Neme Yauware mengusung peti mati ke Kantor Bupati Mimika, Papua, Selasa (6/2), sebagai simbol matinya dunia pendidikan di Mimika. Para guru juga menuntut Bupati Mimika mencopot Kepala Dinas Pendidikan Menengah Jeni O Usmani. (Foto: Antaranews Papua/Evarianus Supar) (Foto: Antaranews Papua/Evarianus Supar/)
"Kami beri waktu satu minggu untuk Bupati Mimika mengambil keputusan. Selama satu minggu itu, peti mati tetap kami taruh di Kantor Bupati mimika," kata John Giyai.
Para guru mengancam akan menghentikan seluruh aktivitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah swasta atau sekolah yayasan di Mimika jika Bupati Omaleng tidak segera mencopot Jeni Usmani dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika.
"Kami tidak akan menggelar try out, tidak akan terlibat dalam penyusunan soal ujian sekolah bahkan tidak akan menggelar ujian nasional kalau sampai Bupati Mimika tidak mau mencopot Jeni Usmani agar masalah ini menjadi perhatian pusat. Kami akan bawa masalah ini sampai ke provinsi dan pusat di Jakarta kalau Bupati Mimika tidak bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Mimika," ancam John Giyai yang merupakan Direktur YPPK Tillemans Keuskupan Timika.
John mengatakan kebijakan Jeni Usmani yang dinilai mencederai dunia pendidikan di Mimika bermula dari keputusannya untuk tidak memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada para guru kontrak dan honor yayasan dan sekolah-sekolah sejak Juni 2017.
Buntut dari kebijakan itu, sekitar 800 lebih guru kontrak dan honor yayasan swasta dan sekolah negeri di Mimika menggelar aksi demonstrasi beberapa kali ke Kantor Dinas Pendidikan maupun ke Kantor Bupati Mimika.
"Kami sangat heran, masalah ini sudah berlangsung hampir satu tahun, tapi tidak pernah ada penyelesaian sampai tuntas. Padahal akibat kebijakan itu, sekolah-sekolah di pesisir dan pedalaman Mimika yang hampir seluruhnya ditangani oleh yayasan kini tidak lagi beraktivitas secara normal. Dampak lanjutannya, pendidikan anak-anak asli Papua dari Suku Amungme dan Kamoro kini terancam," tutur John.
Koordinator aksi, Alex Rahawarin menegaskan persoalan pendidikan di Mimika sekarang ini bukan karena kesalahan Bupati Eltinus Omaleng, tetapi semata-mata akibat ketidakmampuan Jeni Usmani sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika.
Para guru datang ke Kantor Bupati Mimika dengan membawa serta sejumlah tokoh masyarakat Suku Kamoro dan anak-anak sekolah.
Setiba di Kantor Bupati Mimika, para tokoh masyarakat Suku Kamoro menggelar ritual adat sebagai bentuk keprihatinan atas matinya dunia pendidikan di Mimika.
Para guru mengenakan pakaian serba hitam sebagai ekspresi duka cita.
Mewakili Bupati Mimika, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika Dionisius Mameyao mengatakan tuntutan para guru merupakan persoalan prioritas yang harus diambil oleh pimpinan daerah.
"Jangankan para guru, kami yang ada di Pemda Mimika merasakan hal yang sama karena masalah ini sudah berlangsung hampir satu tahun, tapi tidak juga bisa diselesaikan. Kami akan dorong tuntutan saudara-saudara kepada Bupati Mimika untuk segera diambil keputusan yang tegas guna menyelesaikan persoalan ini," kata Dionisius.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak dapat menemui para guru yang menggelar demonstrasi lantaran sedang berada di Jayapura untuk mengikuti kegiatan rapat kerja para bupati-walikota se Provinsi Papua dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. (*)
Dalam tuntutannya, Forum Solidaritas Pendidikan Eme Neme Yauware yang merupakan gabungan guru-guru sekolah negeri dan sekolah yayasan swasta di Mimika itu juga mendesak Bupati Mimika Eltinus Omaleng segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Jeni O Usmani.
Ketua Forum Solidaritas Pendidikan Eme Neme Yauware John Giyai menegaskan desakan untuk mencopot Jeni O Usmani dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika lantaran berbagai kebijakan yang diputuskannya justru membuat pendidikan anak-anak asli Suku Amungme dan Kamoro yang bermukim di pesisir dan pedalaman Mimika kini terbengkalai.
"Kami menilai saudari Jeni Usmani tidak mampu menjadi pemimpin dan pendidik. Dia justru merusak tatanan pendidikan di Mimika. Kami minta Bupati Mimika segera mencopot yang bersangkutan dari jabatan kepala dinas pendidikan dan digantikan oleh orang lain yang punya hati untuk memperhatikan pendidikan anak-anak asli Papua terutama dari Suku Amungme dan Kamoro," kata John Giyai.
Para guru yang sebagian besar berasal dari Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Keuskupan Timika, Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja Indonesia (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) itu memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk segera mencopot Jeni Usmani.
Seribuan guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pendidikan Eme Neme Yauware mengusung peti mati ke Kantor Bupati Mimika, Papua, Selasa (6/2), sebagai simbol matinya dunia pendidikan di Mimika. Para guru juga menuntut Bupati Mimika mencopot Kepala Dinas Pendidikan Menengah Jeni O Usmani. (Foto: Antaranews Papua/Evarianus Supar) (Foto: Antaranews Papua/Evarianus Supar/)
"Kami beri waktu satu minggu untuk Bupati Mimika mengambil keputusan. Selama satu minggu itu, peti mati tetap kami taruh di Kantor Bupati mimika," kata John Giyai.
Para guru mengancam akan menghentikan seluruh aktivitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah swasta atau sekolah yayasan di Mimika jika Bupati Omaleng tidak segera mencopot Jeni Usmani dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika.
"Kami tidak akan menggelar try out, tidak akan terlibat dalam penyusunan soal ujian sekolah bahkan tidak akan menggelar ujian nasional kalau sampai Bupati Mimika tidak mau mencopot Jeni Usmani agar masalah ini menjadi perhatian pusat. Kami akan bawa masalah ini sampai ke provinsi dan pusat di Jakarta kalau Bupati Mimika tidak bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Mimika," ancam John Giyai yang merupakan Direktur YPPK Tillemans Keuskupan Timika.
John mengatakan kebijakan Jeni Usmani yang dinilai mencederai dunia pendidikan di Mimika bermula dari keputusannya untuk tidak memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada para guru kontrak dan honor yayasan dan sekolah-sekolah sejak Juni 2017.
Buntut dari kebijakan itu, sekitar 800 lebih guru kontrak dan honor yayasan swasta dan sekolah negeri di Mimika menggelar aksi demonstrasi beberapa kali ke Kantor Dinas Pendidikan maupun ke Kantor Bupati Mimika.
"Kami sangat heran, masalah ini sudah berlangsung hampir satu tahun, tapi tidak pernah ada penyelesaian sampai tuntas. Padahal akibat kebijakan itu, sekolah-sekolah di pesisir dan pedalaman Mimika yang hampir seluruhnya ditangani oleh yayasan kini tidak lagi beraktivitas secara normal. Dampak lanjutannya, pendidikan anak-anak asli Papua dari Suku Amungme dan Kamoro kini terancam," tutur John.
Koordinator aksi, Alex Rahawarin menegaskan persoalan pendidikan di Mimika sekarang ini bukan karena kesalahan Bupati Eltinus Omaleng, tetapi semata-mata akibat ketidakmampuan Jeni Usmani sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika.
Para guru datang ke Kantor Bupati Mimika dengan membawa serta sejumlah tokoh masyarakat Suku Kamoro dan anak-anak sekolah.
Setiba di Kantor Bupati Mimika, para tokoh masyarakat Suku Kamoro menggelar ritual adat sebagai bentuk keprihatinan atas matinya dunia pendidikan di Mimika.
Para guru mengenakan pakaian serba hitam sebagai ekspresi duka cita.
Mewakili Bupati Mimika, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika Dionisius Mameyao mengatakan tuntutan para guru merupakan persoalan prioritas yang harus diambil oleh pimpinan daerah.
"Jangankan para guru, kami yang ada di Pemda Mimika merasakan hal yang sama karena masalah ini sudah berlangsung hampir satu tahun, tapi tidak juga bisa diselesaikan. Kami akan dorong tuntutan saudara-saudara kepada Bupati Mimika untuk segera diambil keputusan yang tegas guna menyelesaikan persoalan ini," kata Dionisius.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak dapat menemui para guru yang menggelar demonstrasi lantaran sedang berada di Jayapura untuk mengikuti kegiatan rapat kerja para bupati-walikota se Provinsi Papua dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. (*)