Jayapura (Antaranews Papua) - DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Papua melibatkan para profesional dan akademisi sebagai tim juri independen dalam merekrut calon legislatif (caleg) 2019.
Ketua Bappilu DPW PSI Papua Syaifudin M Songyanan mewakili Ketua PSI Papua Karmin Lasuliha di sekretariat partai di Kompleks Pasar Lama Abepura, Kota Jayapura, Selasa, mengatakan tim juri independen itu memang sengaja disiapkan untuk menyeleksi caleg sesuai dengan aturan main partai.
"Tim juri ini, terdiri dari empat orang, satu dari partai, tiga lainnya dari profesional dan akademisi," katanya ketika didampingi ketua tim juri seleksi bakal caleg PSI Papua, Abdul Munib.
Menurut dia, penggunaan tim juri independen itu adalah upaya PSI dalam memperbaiki kualitas politik di Indonesia ke depannya, khususnya di Papua, yang tidak mementingkan apapun selain ingin memperbaiki gerakan dan cara berpolitik yang santun dan demokratis.
Sebab, pengambilan keputusan ada di tingkat level legislatif, sehingga PSI menganggap bahwa keterlibatan para juri independen sangat berpengaruh pada kualitas, kompetensi, serta kapabilitas caleg yang nantinya duduk di parlemen.
"Proses uji kompetensi ini akan dilakukan secara terbuka. Di mana ada tiga juri independen dan satu wakil dari pengurus partai, yang akan berdialog langsung dengan para bakal caleg untuk evaluasi enam indikator, diantaranya soal visi dan misi, sikap profesionalitas, kreatifitas dan kepemimpinan," katanya.
Syaifudin yang akrab disapa Faten juga mengemukakan bahwa dalam proses pendaftaran atau perekrutan, PSI memberlakukan transparansi dan profesional dengan tidak memungut biaya atau mahar politik, karena yang diutamakan adalah kompetensi dan integritas.
"Dan disini ada tiga tahapan evaluasi kepada bakal caleg agar lolos sebagai caleg PSI. Tiga tahapan itu adalah tahapan evaluasi dokumen, evaluasi kompetensi dan evaluasi sosialisasi," kata Syaifudin.
Sementara itu, ketua tim juri independen Abdul Munib mengatakan ini adalah hal baru yang ditemui pada sebuah partai.
"Ini hal baru dan luar biasa pada sebuah partai, khususnya di PSI Papua, dimana melibatkan juri independen dari berbagai latar belakang dalam menyeleksi bakal caleg," katanya.
Menurut dia, seorang wakil rakyat itu bukan sekedar mencari lowongan pekerjaan atau pencari kerja, tapi harus ada nilai dan kelayakan dalam menyuarakan aspirasi rakyat saat menjadi anggota parlemen.
"Para wakil rakyat inikan akan membuat banyak hal, seperti perda, lakukan fungsi kontrol pada OPD dan terobosan, dengan diseleksi, maka akan menghasilkan caleg yang mempunyai visi dan misi jelas, terutama punya kreatifitas dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan partai," katanya.
Abdul mengatakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai juri independen, akan didampingi Marinus Yaung dan Meliana Pugu, akademisi dari Universitas Cenderawasih. (*)
Ketua Bappilu DPW PSI Papua Syaifudin M Songyanan mewakili Ketua PSI Papua Karmin Lasuliha di sekretariat partai di Kompleks Pasar Lama Abepura, Kota Jayapura, Selasa, mengatakan tim juri independen itu memang sengaja disiapkan untuk menyeleksi caleg sesuai dengan aturan main partai.
"Tim juri ini, terdiri dari empat orang, satu dari partai, tiga lainnya dari profesional dan akademisi," katanya ketika didampingi ketua tim juri seleksi bakal caleg PSI Papua, Abdul Munib.
Menurut dia, penggunaan tim juri independen itu adalah upaya PSI dalam memperbaiki kualitas politik di Indonesia ke depannya, khususnya di Papua, yang tidak mementingkan apapun selain ingin memperbaiki gerakan dan cara berpolitik yang santun dan demokratis.
Sebab, pengambilan keputusan ada di tingkat level legislatif, sehingga PSI menganggap bahwa keterlibatan para juri independen sangat berpengaruh pada kualitas, kompetensi, serta kapabilitas caleg yang nantinya duduk di parlemen.
"Proses uji kompetensi ini akan dilakukan secara terbuka. Di mana ada tiga juri independen dan satu wakil dari pengurus partai, yang akan berdialog langsung dengan para bakal caleg untuk evaluasi enam indikator, diantaranya soal visi dan misi, sikap profesionalitas, kreatifitas dan kepemimpinan," katanya.
Syaifudin yang akrab disapa Faten juga mengemukakan bahwa dalam proses pendaftaran atau perekrutan, PSI memberlakukan transparansi dan profesional dengan tidak memungut biaya atau mahar politik, karena yang diutamakan adalah kompetensi dan integritas.
"Dan disini ada tiga tahapan evaluasi kepada bakal caleg agar lolos sebagai caleg PSI. Tiga tahapan itu adalah tahapan evaluasi dokumen, evaluasi kompetensi dan evaluasi sosialisasi," kata Syaifudin.
Sementara itu, ketua tim juri independen Abdul Munib mengatakan ini adalah hal baru yang ditemui pada sebuah partai.
"Ini hal baru dan luar biasa pada sebuah partai, khususnya di PSI Papua, dimana melibatkan juri independen dari berbagai latar belakang dalam menyeleksi bakal caleg," katanya.
Menurut dia, seorang wakil rakyat itu bukan sekedar mencari lowongan pekerjaan atau pencari kerja, tapi harus ada nilai dan kelayakan dalam menyuarakan aspirasi rakyat saat menjadi anggota parlemen.
"Para wakil rakyat inikan akan membuat banyak hal, seperti perda, lakukan fungsi kontrol pada OPD dan terobosan, dengan diseleksi, maka akan menghasilkan caleg yang mempunyai visi dan misi jelas, terutama punya kreatifitas dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan partai," katanya.
Abdul mengatakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai juri independen, akan didampingi Marinus Yaung dan Meliana Pugu, akademisi dari Universitas Cenderawasih. (*)