Jayapura (Antaranews Papua) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua fokus pada penguatan sebanyak 300 kampung keluarga berencana (KB) pada tahun anggaran 2018.
Kepala BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar di Jayapura, Kamis, mengatakan tahun ini pihaknya fokus melakukan penguatan di 300 kampung sekaligus dicanangkan sebagai kampung KB, karena 300 kampung itu belum dicanangkan sebagai kampung KB pada 2017.
"Kita sudah punya terget kampung KB di setiap distrik di Papua itu sejak 2016, minimal satu kampung KB di satu distrik," ujarnya.
Sampai 2017, kata Charles, pihaknya sudah mencanangkan sebanyak
258 kampung KB dari sekitar 558 distrik di Provinsi Papua.
Oleh karena itu, penguatan kampung KB diupayakan dilakukan di setiap kampung yang belum dicanangkan di 2017.
"Akan tetapi upaya penguatan sekaligus pencanangan program kampung KB ini harus didukung oleh pemerintah kabupaten (pemkab) yang kampungnya hendak dicanangkan sebagai kampung KB," ujarnya.
Jika tak ada dukungan dari pemkab, kata dia, maka diyakini kampung yang sudah dicanangkan untuk menerapkan program kampung KB melalui surat keputusan (SK) yang dibacakan, tidak berjalan dengan baik.
"Kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat dan juga intervensi dari pemkab maka program yang direncanakan guna mewujudkan kampung KB tidak berjalan," ujarnya.
"Jadi kami khawatir, jangan sampai kami mengejar kuantitatifnya tapi kualitasnya tidak ada," tambah Charles. (*)
Kepala BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar di Jayapura, Kamis, mengatakan tahun ini pihaknya fokus melakukan penguatan di 300 kampung sekaligus dicanangkan sebagai kampung KB, karena 300 kampung itu belum dicanangkan sebagai kampung KB pada 2017.
"Kita sudah punya terget kampung KB di setiap distrik di Papua itu sejak 2016, minimal satu kampung KB di satu distrik," ujarnya.
Sampai 2017, kata Charles, pihaknya sudah mencanangkan sebanyak
258 kampung KB dari sekitar 558 distrik di Provinsi Papua.
Oleh karena itu, penguatan kampung KB diupayakan dilakukan di setiap kampung yang belum dicanangkan di 2017.
"Akan tetapi upaya penguatan sekaligus pencanangan program kampung KB ini harus didukung oleh pemerintah kabupaten (pemkab) yang kampungnya hendak dicanangkan sebagai kampung KB," ujarnya.
Jika tak ada dukungan dari pemkab, kata dia, maka diyakini kampung yang sudah dicanangkan untuk menerapkan program kampung KB melalui surat keputusan (SK) yang dibacakan, tidak berjalan dengan baik.
"Kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat dan juga intervensi dari pemkab maka program yang direncanakan guna mewujudkan kampung KB tidak berjalan," ujarnya.
"Jadi kami khawatir, jangan sampai kami mengejar kuantitatifnya tapi kualitasnya tidak ada," tambah Charles. (*)