Wamena (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, segera menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting dalam pemerintahan yang dijadwalkan peluncurannya pada 9 Maret 2018.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jayawijaya Petrus Mahuze di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan Jayawijaya siap menjadi pusat unggulan penerapan aplikasi tersebut untuk wilayah pegunungan Papua.
"Penginputan data dari SKPD baru akan dimulai setelah `launching` (peluncuran)tanggal 9 Maret. Jadi setiap SKPD sekaligus kita meminta untuk menyampaikan rencana awal renja-nya(rencana kerjanya), untuk diinput setelah `launching`, tanggal 9-12 Maret untuk melakukan penginputan usulan program, kegiatan," katanya.
Pada tanggal 13 hingga 15 di bulan yang sama, semua organisasi perangkat daerah (OPD) diharuskan memanfaatkan e-planning yang ada di Bappeda.
"Sehingga nanti setelah itu, tanggal 20-21 kita akan melakukan Musrenbang RKPD 2019," katanya.
Untuk penerapan awal e-planning dan e-budgeting baru dilakukan di Bappeda, berbasis dalam jaringan sehingga bisa diakses oleh SKPD untuk menginput program dan kegiatan.
"Jadi untuk tahap awal, SKPD masih menginput mungkin ke Bappeda, tetapi kalau dia (SKPD) sudah menggunakan internet, bisa mengakses langsung dari perangkat SKPD masing-masing untuk masuk ke website bappeda, ke aplikasi e-plenning, bisa menginput langsung," katanya.
Saat pemerintah Jayawijaya memaparkan kemajuan aplikasi tersebut di Jayapura pada 23 Februari lalu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) meminta Jayawijaya sebagai pusat unggulan di pegunungan Papua.
"Kita berharap dengan dibangunnya e-planning bisa juga kita menjalin, membantu teman-teman di kabupaten pemekaran yang ada di pegunungan Papua," katanya. (*)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jayawijaya Petrus Mahuze di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan Jayawijaya siap menjadi pusat unggulan penerapan aplikasi tersebut untuk wilayah pegunungan Papua.
"Penginputan data dari SKPD baru akan dimulai setelah `launching` (peluncuran)tanggal 9 Maret. Jadi setiap SKPD sekaligus kita meminta untuk menyampaikan rencana awal renja-nya(rencana kerjanya), untuk diinput setelah `launching`, tanggal 9-12 Maret untuk melakukan penginputan usulan program, kegiatan," katanya.
Pada tanggal 13 hingga 15 di bulan yang sama, semua organisasi perangkat daerah (OPD) diharuskan memanfaatkan e-planning yang ada di Bappeda.
"Sehingga nanti setelah itu, tanggal 20-21 kita akan melakukan Musrenbang RKPD 2019," katanya.
Untuk penerapan awal e-planning dan e-budgeting baru dilakukan di Bappeda, berbasis dalam jaringan sehingga bisa diakses oleh SKPD untuk menginput program dan kegiatan.
"Jadi untuk tahap awal, SKPD masih menginput mungkin ke Bappeda, tetapi kalau dia (SKPD) sudah menggunakan internet, bisa mengakses langsung dari perangkat SKPD masing-masing untuk masuk ke website bappeda, ke aplikasi e-plenning, bisa menginput langsung," katanya.
Saat pemerintah Jayawijaya memaparkan kemajuan aplikasi tersebut di Jayapura pada 23 Februari lalu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) meminta Jayawijaya sebagai pusat unggulan di pegunungan Papua.
"Kita berharap dengan dibangunnya e-planning bisa juga kita menjalin, membantu teman-teman di kabupaten pemekaran yang ada di pegunungan Papua," katanya. (*)