Wamena (Antaranews Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya, Papua, belum merampungkan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk kepentingan pilkada 2018, karena petugasnya kesulitan menjangkau 10 distrik yang letaknya di daerah terpencil.
Komisioner KPU Jayawijaya Bidang Sosialisasi dan SDM Markus Way di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan Jumat siang, baru 30 distrik yang sudah menyerahkan data coklit.
"Dalam pengecekan masih ada 10 distrik yang belum memasukkan data tersebut dan meminta waktu diperpanjang hingga jumat Minggu depan. Rata-rata ini merupakan distrik yang terjauh," kata Markus Way.
Selain sulit dan jauhnya medan atau permukiman warga yang mesti dicoklit oleh petugas, persoalan lain yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan adalah karena separuh penduduk tidak memiliki KTP, KK.
"Kita sudah mengarahkan petugas kami untuk tetap saja menginput. Dari 40 distrik yang ada di Jayawijaya ini juga mengalami hal yang sama, dimana banyak masyarakat yang tinggal di kota, distrik dan kampung, banyak yang belum memiliki KTP dan kartu keluarga (KK)," katanya.
10 dari 40 distrik yang belum memasukkan data coklit tersebut adalah Distrik Bipiri, Hubikiak, Koragi, Kurulu, Libarek, Trikora, Yusilimo, Wamena Kota , Wouma, Yalengga.
"Kita sudah mengarahkan petugas kami untuk tetap saja menginput data," katanya.
Walau dalam sistem pendaftaran pemilih (sidali) yang digunakan, warga harus memiliki KTP dan KK namun petugas tetap mendata juga warga yang belum memiliki identitas diri, terutama yang sudah memiliki hak untuk memilih.
"Jadi tidak memiliki KTP, KK dan NIK itu tetap diinput ke pusat sehingga ada pertimbangan lain apakah mereka yang tidak memiliki KTP, KK dan NIK ini apakah mereka terlibat dalam pemilih atau tidak dan itu jadi pekerjaan rumaha bagi kita," katanya. (*)
Komisioner KPU Jayawijaya Bidang Sosialisasi dan SDM Markus Way di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan Jumat siang, baru 30 distrik yang sudah menyerahkan data coklit.
"Dalam pengecekan masih ada 10 distrik yang belum memasukkan data tersebut dan meminta waktu diperpanjang hingga jumat Minggu depan. Rata-rata ini merupakan distrik yang terjauh," kata Markus Way.
Selain sulit dan jauhnya medan atau permukiman warga yang mesti dicoklit oleh petugas, persoalan lain yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan adalah karena separuh penduduk tidak memiliki KTP, KK.
"Kita sudah mengarahkan petugas kami untuk tetap saja menginput. Dari 40 distrik yang ada di Jayawijaya ini juga mengalami hal yang sama, dimana banyak masyarakat yang tinggal di kota, distrik dan kampung, banyak yang belum memiliki KTP dan kartu keluarga (KK)," katanya.
10 dari 40 distrik yang belum memasukkan data coklit tersebut adalah Distrik Bipiri, Hubikiak, Koragi, Kurulu, Libarek, Trikora, Yusilimo, Wamena Kota , Wouma, Yalengga.
"Kita sudah mengarahkan petugas kami untuk tetap saja menginput data," katanya.
Walau dalam sistem pendaftaran pemilih (sidali) yang digunakan, warga harus memiliki KTP dan KK namun petugas tetap mendata juga warga yang belum memiliki identitas diri, terutama yang sudah memiliki hak untuk memilih.
"Jadi tidak memiliki KTP, KK dan NIK itu tetap diinput ke pusat sehingga ada pertimbangan lain apakah mereka yang tidak memiliki KTP, KK dan NIK ini apakah mereka terlibat dalam pemilih atau tidak dan itu jadi pekerjaan rumaha bagi kita," katanya. (*)