Wamena (Antaranews Papua) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera menggelar pelatihan tentang pengelolaan dana alokasi kampung/desa, yang melibatkan kepala kampung dan pendampingnya sebagai peserta, agar laporan penggunaan dana kampung terarah dan dapat dipercaya.
Kepala Inspektorat Jayawijaya Eddy Subianto di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan pelatihan tersebut direncanakan digelar 6-8 Maret mendatang, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).
"Oleh pemerintah melalui DPMK, nanti tanggal 6 sampai 8 ada lagi pembinaan, dengan menghadirkan kepala kampung, pendamping. Sekarang dari provinsi juga ada pembinaan. Terkait lambatnya laporan, itu tergantung aparatnya, bagaimana kesiapan bendaharanya, punya kapasitas atau tidak dan memang ada kampung yang selalu lambat menyampaikan laporan," ujarnya.
Ia mengatakan keterlambatan penyampaian laporan penggunaan dana kampung sering terjadi dan hal itu menjadi perhatian pemerintah setempat.
Padahal, pemerintah menempatkan pendamping dana kampung/desa itu untuk mengatasi persoalan keterlambatan pelaporan, namun beberapa desa tidak mau memanfaatkan jasa tenaga pendamping itu.
"Di kampung-kampung yang pendampingnya berjalan, itu laporan pertanggungjawabannya berjalan bagus, tetapi ada kampung yang tidak suka didampingi dan itu menjadi masalah juga," katanya.
Ia memastikan penyaluran dana kampung dari rekening pemerintah kabupaten ke pemerintah kampung selalu sesuai aturan, yaitu selambat-lambatnya setelah tujuh hari di rekening pemkab sudah harus ditransfer ke rekening pemerintah kampung.
"Penyalurannya tidak ada masalah sebab sesuai ketentuan," katanya.
Menurut dia, pengawasan dari berbagai instansi terhadap penggunaan dana kampung juga masih berjalan, karena jika tidak maka dana yang diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat itu akan disalahgunakan.
"Terkait pengawasannya, semua sudah diingatkan baik KPK, kejaksaan, kepolisian, inspektorat semua mengawasi. Beberapa kali kita lakukan MoU (kesepakatan bersama) dengan kejaksaan, Mendagri, kaitannya dengan pengawasan dana kampung. Jadi semuanya sudah dikerahkan untuk mengawasi dana kampung," katanya. (*)
Kepala Inspektorat Jayawijaya Eddy Subianto di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan pelatihan tersebut direncanakan digelar 6-8 Maret mendatang, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).
"Oleh pemerintah melalui DPMK, nanti tanggal 6 sampai 8 ada lagi pembinaan, dengan menghadirkan kepala kampung, pendamping. Sekarang dari provinsi juga ada pembinaan. Terkait lambatnya laporan, itu tergantung aparatnya, bagaimana kesiapan bendaharanya, punya kapasitas atau tidak dan memang ada kampung yang selalu lambat menyampaikan laporan," ujarnya.
Ia mengatakan keterlambatan penyampaian laporan penggunaan dana kampung sering terjadi dan hal itu menjadi perhatian pemerintah setempat.
Padahal, pemerintah menempatkan pendamping dana kampung/desa itu untuk mengatasi persoalan keterlambatan pelaporan, namun beberapa desa tidak mau memanfaatkan jasa tenaga pendamping itu.
"Di kampung-kampung yang pendampingnya berjalan, itu laporan pertanggungjawabannya berjalan bagus, tetapi ada kampung yang tidak suka didampingi dan itu menjadi masalah juga," katanya.
Ia memastikan penyaluran dana kampung dari rekening pemerintah kabupaten ke pemerintah kampung selalu sesuai aturan, yaitu selambat-lambatnya setelah tujuh hari di rekening pemkab sudah harus ditransfer ke rekening pemerintah kampung.
"Penyalurannya tidak ada masalah sebab sesuai ketentuan," katanya.
Menurut dia, pengawasan dari berbagai instansi terhadap penggunaan dana kampung juga masih berjalan, karena jika tidak maka dana yang diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat itu akan disalahgunakan.
"Terkait pengawasannya, semua sudah diingatkan baik KPK, kejaksaan, kepolisian, inspektorat semua mengawasi. Beberapa kali kita lakukan MoU (kesepakatan bersama) dengan kejaksaan, Mendagri, kaitannya dengan pengawasan dana kampung. Jadi semuanya sudah dikerahkan untuk mengawasi dana kampung," katanya. (*)