Biak (Antaranews Papua) - Pelaksana harian Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra menyebutkan sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemkab setempat belum menyerahkan laporan kinerja pemerintah (Lakip) 2017.
"Saya instruksikan ke 14 OPD itu segera menyerahkan Lakip kepada Pemkab Biak Numfor melalui bagian organisasi tata laksana sekretariat daerah," kata Markus yang juga Sekretaris Daerah Biak Numfor, di Biak, Senin.
Ia mengakui, penyerahan Lakip wajib dilakukan OPD sehingga menjadi tolok ukur penilaian terhadap kinerja pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsi.
Ke-14 OPD Biak Numfor yang belum menyerahkan Lakip, menurut Plh Bupati Markus Mansnembra, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Perhubungan, Badan Kepegawaian Pengembangan SDM.
Selain itu, Dinas Penanaman Modal Layanan terpadu Satu Pintu, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
"Pimpinan OPD saya harapkan dapat menyerahkan hasil penilaian kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja Pemkab Biak Numfor tahun 2018," ujarnya.
Ia menyebutkan berdasarkan evaluasi Pemprov Papua terhadap penilaian kinerja pemerintah maka Kabupaten Biak Numfor mendapat nilai C berada di urutan 11.
Markus pun berharap dengan adanya Lakip yang diberlakukan akan mendorong kinerja setiap kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Mangihut Sitinjak mengakui dinas kependudukan sudah menyerahkan hasil penilaian kinerja kepada Pemkab Biak Numfor melalui bagian organisasi tata laksana Sekretariat Daerah.
"Saya sudah mengajukan hasil penilaian laporan kinerja pemerintah di OPD Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, ya semua layanan data kependudukan setiap hari hingga diluar waktu kerja, ya ini membuktikan kinerjanya dapat diukur," ujar Mangihut.
Apel gabungan ASN Pemkab Biak Numfor dipimpin Plh Bupati Biak Markus Oktovinus Mansnembra dipusatkan di halaman kantor bupati Jalan Majapahit distrik Samofa. (*)
"Saya instruksikan ke 14 OPD itu segera menyerahkan Lakip kepada Pemkab Biak Numfor melalui bagian organisasi tata laksana sekretariat daerah," kata Markus yang juga Sekretaris Daerah Biak Numfor, di Biak, Senin.
Ia mengakui, penyerahan Lakip wajib dilakukan OPD sehingga menjadi tolok ukur penilaian terhadap kinerja pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsi.
Ke-14 OPD Biak Numfor yang belum menyerahkan Lakip, menurut Plh Bupati Markus Mansnembra, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Perhubungan, Badan Kepegawaian Pengembangan SDM.
Selain itu, Dinas Penanaman Modal Layanan terpadu Satu Pintu, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
"Pimpinan OPD saya harapkan dapat menyerahkan hasil penilaian kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja Pemkab Biak Numfor tahun 2018," ujarnya.
Ia menyebutkan berdasarkan evaluasi Pemprov Papua terhadap penilaian kinerja pemerintah maka Kabupaten Biak Numfor mendapat nilai C berada di urutan 11.
Markus pun berharap dengan adanya Lakip yang diberlakukan akan mendorong kinerja setiap kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kadis Kependudukan Pencatatan Sipil Mangihut Sitinjak mengakui dinas kependudukan sudah menyerahkan hasil penilaian kinerja kepada Pemkab Biak Numfor melalui bagian organisasi tata laksana Sekretariat Daerah.
"Saya sudah mengajukan hasil penilaian laporan kinerja pemerintah di OPD Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, ya semua layanan data kependudukan setiap hari hingga diluar waktu kerja, ya ini membuktikan kinerjanya dapat diukur," ujar Mangihut.
Apel gabungan ASN Pemkab Biak Numfor dipimpin Plh Bupati Biak Markus Oktovinus Mansnembra dipusatkan di halaman kantor bupati Jalan Majapahit distrik Samofa. (*)