Timika (Antaranews Papua) - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengakui Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) hingga kini masih eksis di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.
Ditemui usai menggelar rapat koordinasi dengan para bupati se pegunungan tengah Papua di Timika, Rabu, Kapolda Papua mengatakan KKB yang masih eksis berada di Banti tersebut berbaur dengan masyarakat setempat.
"Mereka hidup di sana, itu juga kampung mereka," kata Irjen Boy Rafli.
Menurut Kapolda, aparat sama sekali tidak melarang pentolan KKB bergaul dengan masyarakat kebanyakan.
Hanya saja yang dikhawatirkan, keberadaan sejumlah pucuk senjata api yang digunakan oleh pentolan KKB tersebut bisa memicu tindakan kekerasan kepada warga lainnya, termasuk aparat keamanan.
"Boleh-boleh saja mereka ada di sana, cuma masalahnya yaitu senjata api yang mereka punya. Itu kan kampung mereka, banyak saudaranya juga tinggal di situ. Itu sudah berlangsung turun-temurun," jelas Kapolda.
Kapolda Papua berharap pentolan KKB yang masih berada di wilayah Banti, Distrik Tembagapura itu menghentikan upaya teror penembakan terhadap fasilitas kendaraan PT Freeport Indonesia maupun aparat keamanan yang setiap hari melintas di ruas jalan tambang yang menghubungkan Timika ke Tembagapura dan sebaliknya.
"Yang terpenting mereka tidak menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat. Kalau sampai meresahkan masyarakat, tentu aparat Polri dan TNI tidak akan tinggal diam," ujar mantan Kadiv Humas Polri itu.
Kapolda menambahkan upaya mendekati KKB tidak bisa hanya mengandalkan aparat Polri dan TNI saja.
Hal itu, katanya, membutuhkan dukungan dan peran serta dari kalangan Pemda Mimika.
"Urusan membangun itu bukan semata tugas polisi, tapi juga pemerintah daerah. Kami minta Pemda melaksanakan program pembangunan masyarakat di Banti karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Kami tagih hal itu," kata Kapolda Papua.
Eksekutif Vice President PT Freeport Bidang Sustainable Community Development Sony Prasetyo belum lama ini mengatakan manajemen PT Freeport menerima surat dari KKB di Banti Tembagapura untuk meminta dibuka kembali aktivitas Rumah Sakit Waa-Banti dan sekolah SD-SMP Negeri Banti.
"Mereka mengirim surat kepada PT Freeport meminta agar fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit maupun sarana penerangan di Banti dibuka kembali. Mereka mengaku menjamin keamanan petugas yang dikirim ke Banti," kata Sony.
PT Freeport hingga kini belum menyikapi surat KKB tersebut dan berharap Pemkab Mimika terlibat aktif untuk memberikan pelayanan kepada sekitar seribuan jiwa warga yang masih bermukim di Kampung Banti.
"Kondisi di Banti sekarang benar-benar lumpuh. Jalan ke sana saja sudah rusak. Sama sekali tidak ada pelayanan umum di sana. Hal ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana solusinya ke depan," kata Sony saat pertemuan dengan rombongan DPR RI yang dipimpin Fadli Zon, pekan lalu bertempat di Hotel Rimba Papua Timika.(*)
Ditemui usai menggelar rapat koordinasi dengan para bupati se pegunungan tengah Papua di Timika, Rabu, Kapolda Papua mengatakan KKB yang masih eksis berada di Banti tersebut berbaur dengan masyarakat setempat.
"Mereka hidup di sana, itu juga kampung mereka," kata Irjen Boy Rafli.
Menurut Kapolda, aparat sama sekali tidak melarang pentolan KKB bergaul dengan masyarakat kebanyakan.
Hanya saja yang dikhawatirkan, keberadaan sejumlah pucuk senjata api yang digunakan oleh pentolan KKB tersebut bisa memicu tindakan kekerasan kepada warga lainnya, termasuk aparat keamanan.
"Boleh-boleh saja mereka ada di sana, cuma masalahnya yaitu senjata api yang mereka punya. Itu kan kampung mereka, banyak saudaranya juga tinggal di situ. Itu sudah berlangsung turun-temurun," jelas Kapolda.
Kapolda Papua berharap pentolan KKB yang masih berada di wilayah Banti, Distrik Tembagapura itu menghentikan upaya teror penembakan terhadap fasilitas kendaraan PT Freeport Indonesia maupun aparat keamanan yang setiap hari melintas di ruas jalan tambang yang menghubungkan Timika ke Tembagapura dan sebaliknya.
"Yang terpenting mereka tidak menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat. Kalau sampai meresahkan masyarakat, tentu aparat Polri dan TNI tidak akan tinggal diam," ujar mantan Kadiv Humas Polri itu.
Kapolda menambahkan upaya mendekati KKB tidak bisa hanya mengandalkan aparat Polri dan TNI saja.
Hal itu, katanya, membutuhkan dukungan dan peran serta dari kalangan Pemda Mimika.
"Urusan membangun itu bukan semata tugas polisi, tapi juga pemerintah daerah. Kami minta Pemda melaksanakan program pembangunan masyarakat di Banti karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Kami tagih hal itu," kata Kapolda Papua.
Eksekutif Vice President PT Freeport Bidang Sustainable Community Development Sony Prasetyo belum lama ini mengatakan manajemen PT Freeport menerima surat dari KKB di Banti Tembagapura untuk meminta dibuka kembali aktivitas Rumah Sakit Waa-Banti dan sekolah SD-SMP Negeri Banti.
"Mereka mengirim surat kepada PT Freeport meminta agar fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit maupun sarana penerangan di Banti dibuka kembali. Mereka mengaku menjamin keamanan petugas yang dikirim ke Banti," kata Sony.
PT Freeport hingga kini belum menyikapi surat KKB tersebut dan berharap Pemkab Mimika terlibat aktif untuk memberikan pelayanan kepada sekitar seribuan jiwa warga yang masih bermukim di Kampung Banti.
"Kondisi di Banti sekarang benar-benar lumpuh. Jalan ke sana saja sudah rusak. Sama sekali tidak ada pelayanan umum di sana. Hal ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana solusinya ke depan," kata Sony saat pertemuan dengan rombongan DPR RI yang dipimpin Fadli Zon, pekan lalu bertempat di Hotel Rimba Papua Timika.(*)