Jayapura (Antaranews Papua) - Legislator yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyatakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Distrik Muara Tami perlu direvisi karena dengan dibangunnya Jembatan Holtekam akan memicu peningkatan drastis mobilitas masyarakat ke wilayah tersebut.
"Saya pikir perubahan RTRW Muara Tami sangat perlu untuk penataan-penataan yang lebih teratur dan tidak tumpang tindih. Jadi jelas dimana wilayah pemukiman, perkantoran, pertanian dan lainnya," ujarnya di Jayapura, Sabtu.
Ia menyebut dengan target operasional Jembatan Holtekam pada akhir 2018, maka wacana revisi RTRW Distrik Muara Tami perlu segera dilakukan karena sebagian besar lahan kosong di wilayah Kota Jayapura ada di kawasan tersebut.
"Ini harus ada pembicaraan antara DPRD dengan Pemkot Jayapura dan perlu segera dilakukan karena jembatan Holtekam sebentar lagi sudah fungsional," kata dia.
Selain itu, salah seorang Kepala Suku Skouw Yambe ini mengingatkan pemerintah untuk segera memperjelas status kepemilikan lahan di kawasan perbatasan RI-PNG (Skouw-Wutung).
"Setelah jembatan jadi, saya harapkan daerah Kali Tami (wilayah perbatasan RI-PNG) jadi perhatian pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kota Jayapura, untuk kita mulai memperhatikan lahan-lahan itu," kata dia.
"Saya sebut lahan-lahan itu adalah `tanah tak bertuan` karena secara hukum positif lahan itu milik negara, tetapi secara hukum adat itu adalah milik masyarakat adat Kampung Wutung, PNG, dengan luasnya mencapai ribuan hektare," sambungnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo pada 12 April 2018 meninjau proyek pembangunan Jembatan Holtekam dan menyebut pada akhir tahun pengerjaannya akan selesai.
Presiden mengharapkan dengan adanya jembatan tersebut dapat memancing pertumbuhan kantung-kantung perekonomian yang baru dan kawasan Teluk Youtefa bisa menjadi areal wisata unggulan. (*)
"Saya pikir perubahan RTRW Muara Tami sangat perlu untuk penataan-penataan yang lebih teratur dan tidak tumpang tindih. Jadi jelas dimana wilayah pemukiman, perkantoran, pertanian dan lainnya," ujarnya di Jayapura, Sabtu.
Ia menyebut dengan target operasional Jembatan Holtekam pada akhir 2018, maka wacana revisi RTRW Distrik Muara Tami perlu segera dilakukan karena sebagian besar lahan kosong di wilayah Kota Jayapura ada di kawasan tersebut.
"Ini harus ada pembicaraan antara DPRD dengan Pemkot Jayapura dan perlu segera dilakukan karena jembatan Holtekam sebentar lagi sudah fungsional," kata dia.
Selain itu, salah seorang Kepala Suku Skouw Yambe ini mengingatkan pemerintah untuk segera memperjelas status kepemilikan lahan di kawasan perbatasan RI-PNG (Skouw-Wutung).
"Setelah jembatan jadi, saya harapkan daerah Kali Tami (wilayah perbatasan RI-PNG) jadi perhatian pemerintah, baik pusat, provinsi maupun Kota Jayapura, untuk kita mulai memperhatikan lahan-lahan itu," kata dia.
"Saya sebut lahan-lahan itu adalah `tanah tak bertuan` karena secara hukum positif lahan itu milik negara, tetapi secara hukum adat itu adalah milik masyarakat adat Kampung Wutung, PNG, dengan luasnya mencapai ribuan hektare," sambungnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo pada 12 April 2018 meninjau proyek pembangunan Jembatan Holtekam dan menyebut pada akhir tahun pengerjaannya akan selesai.
Presiden mengharapkan dengan adanya jembatan tersebut dapat memancing pertumbuhan kantung-kantung perekonomian yang baru dan kawasan Teluk Youtefa bisa menjadi areal wisata unggulan. (*)