Jayapura (Antaranews Papua) - Adi Sudibyo resmi menjabat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menggantikan Beni Ruslandi dan serah terima di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura pada Senin (16/4).
Serah terima jabatan dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Harry Azhari Azis, Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua, dan forkompimda setempat.
Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan selama ini pemprov sudah bersinergi dengan BPK secara vertikal dan horizontal dalam rangka sistem pengendalian intern maupun penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan menuju administrasi yang lebih baik.
"Koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan lain sebagainya telah dilakukan dalam semua strata jenjang eselon untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," katanya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Harry Azhari Azis mengatakan pihaknya meminta kepada pejabat baru untuk bekerja lebih baik lagi, khususnya dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.
"Sekarang kami sedang lakukan pemeriksaan yang terperinci di provinsi dan kabupaten/kota se-Papua, mohon diberikan waktu oleh pemeriksa-pemeriksa dan apabila ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki selama proses pemeriksaan segera beritahu pejabat terkait, jangan ditunda atau sampaikan di ujung akhir pemeriksaan," ujarnya.
Sedangkan menyangkut opini, hal itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan sudah menjadi kewajiban pemerintah di pusat maupun daerah. WTP bukan tujuan tapi kewajiban sehingga jika diibaratkan di perguruan tinggi sama dengan nilai A (terbaik).
"Jadi dari 30 pemerintah daerah di Papua, baru sembilan yang mengelola keuangan daerah dan keuangan negara dengan nilai A, sementara yang di bawah penilaian itu, ada nilai lain B (lulus dengan nilai pas-pasan), di bawah itu ada yang tidak lulus dan jumlahnya ada 11 daerah," katanya. (*)
Serah terima jabatan dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Harry Azhari Azis, Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua, dan forkompimda setempat.
Sekda Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan selama ini pemprov sudah bersinergi dengan BPK secara vertikal dan horizontal dalam rangka sistem pengendalian intern maupun penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan menuju administrasi yang lebih baik.
"Koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan lain sebagainya telah dilakukan dalam semua strata jenjang eselon untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," katanya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Harry Azhari Azis mengatakan pihaknya meminta kepada pejabat baru untuk bekerja lebih baik lagi, khususnya dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.
"Sekarang kami sedang lakukan pemeriksaan yang terperinci di provinsi dan kabupaten/kota se-Papua, mohon diberikan waktu oleh pemeriksa-pemeriksa dan apabila ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki selama proses pemeriksaan segera beritahu pejabat terkait, jangan ditunda atau sampaikan di ujung akhir pemeriksaan," ujarnya.
Sedangkan menyangkut opini, hal itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan sudah menjadi kewajiban pemerintah di pusat maupun daerah. WTP bukan tujuan tapi kewajiban sehingga jika diibaratkan di perguruan tinggi sama dengan nilai A (terbaik).
"Jadi dari 30 pemerintah daerah di Papua, baru sembilan yang mengelola keuangan daerah dan keuangan negara dengan nilai A, sementara yang di bawah penilaian itu, ada nilai lain B (lulus dengan nilai pas-pasan), di bawah itu ada yang tidak lulus dan jumlahnya ada 11 daerah," katanya. (*)