Makassar (Antaranews Papua) - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) akan membangun sembilan kantor perwakilan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Papua.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Makassar, Selasa, berharap rencana pembangunan sembilan kantor perwakilan di sejumlah wilayah di Indonesia dapat direalisasikan pada akhir 2018.
Ia mengatakan rencana pembangunan kantor perwakilan di sembilan daerah itu merupakan salah satu upaya dari KPK dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang penindakan dan pencegahan korupsi di daerah.
"Kini ada unit khusus koordinasi supervisi atau korsu untuk pencegahan. Kita juga rencana membangun sembilan kantor perwakilan regional, mudah-mudahan Makassar dapat (salah satu lokasi pembangunan)," katanya.
Untuk pembangunan kantor perwakilan sendiri sesuai rencana ditempatkan dibeberapa provinsi atau wilayah misalnya di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Jawa.
Ia menjelaskan rencana membangun kantor perwakilan di daerah tentunya diharapkan untuk memberikan pembimbingan pencegahan kepada masyarakat agar bisa melakukan pengawasan dan pencegahan secara bersama-sama kedepan.
"Untuk tujuannya sendiri tentu salah satunya yakni pencegahan. Mudah-mudahan sudah bisa terlaksana akhir tahun ini," ujarnya.
Sementara itu, satgas anti politik uang yang telah dibentuk bersama pihak kepolisian dan kejaksaaan terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi politik uang di pilkada serentak.
Satgas Money Politics yang memiliki mata dan telinga di mana-mana tentu akan mengawasi segala praktek yang menjurus ke tindakan tidak terpuji itu.
"KPK dengan polri dan kejaksaan, sudah bentuk satgas khusus untuk money politic, kita kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena polri memang sudah ada di setiap daerah di tanah air," katanya. (*)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Makassar, Selasa, berharap rencana pembangunan sembilan kantor perwakilan di sejumlah wilayah di Indonesia dapat direalisasikan pada akhir 2018.
Ia mengatakan rencana pembangunan kantor perwakilan di sembilan daerah itu merupakan salah satu upaya dari KPK dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang penindakan dan pencegahan korupsi di daerah.
"Kini ada unit khusus koordinasi supervisi atau korsu untuk pencegahan. Kita juga rencana membangun sembilan kantor perwakilan regional, mudah-mudahan Makassar dapat (salah satu lokasi pembangunan)," katanya.
Untuk pembangunan kantor perwakilan sendiri sesuai rencana ditempatkan dibeberapa provinsi atau wilayah misalnya di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Jawa.
Ia menjelaskan rencana membangun kantor perwakilan di daerah tentunya diharapkan untuk memberikan pembimbingan pencegahan kepada masyarakat agar bisa melakukan pengawasan dan pencegahan secara bersama-sama kedepan.
"Untuk tujuannya sendiri tentu salah satunya yakni pencegahan. Mudah-mudahan sudah bisa terlaksana akhir tahun ini," ujarnya.
Sementara itu, satgas anti politik uang yang telah dibentuk bersama pihak kepolisian dan kejaksaaan terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi politik uang di pilkada serentak.
Satgas Money Politics yang memiliki mata dan telinga di mana-mana tentu akan mengawasi segala praktek yang menjurus ke tindakan tidak terpuji itu.
"KPK dengan polri dan kejaksaan, sudah bentuk satgas khusus untuk money politic, kita kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena polri memang sudah ada di setiap daerah di tanah air," katanya. (*)