Jayapura (Antaranews Papua) - Politisi Golkar asal Papua Yorrys Raweyai, mendaftar sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wilayah Papua untuk pemilu 2019 di KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa sekitar pukul 10.00 WIT
"Tadi sekitar jam 10 pagi, saya didampingi beberapa teman, daftar sebagai calon peserta DPD di KPU Papua," kata Yorrys Raweyai di Kota Jayapura.
Ketika ditanya mengapa memilih menjadi senator (DPD) dari pada legislator pada pemilu 2019, Yorrys menjawab bahwa lebih fleksibel untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
"Saya sadari itu selama 10 tahun, saya hanya ingin mau buat perbandingan. Kalau anda masuk DPR, ada azas kepatuhan, ada aturan partai sebagai kader yang tidak boleh dilanggar, karena anda bisa diberikan peringatan, di-PAW-kan atau bahkan diberhentikan," katanya.
"Sehingga (legislator) agak terbatas untuk ekspresikan diri, tapi kalau DPD bisa. Dulu kenapa saya tidak masuk DPD, karena aturan yang menyebutkan anggota partai tidak boleh, harus keluar lima tahun," sambungnya.
Namun, lanjut dia, sekarang dengan adanya aturan pemilu yang baru, anggota partai bisa ikut mencalonkan diri sebagai senator atau DPD dari daerah pemilihannya.
"Yang pastinya saya tidak keluar dari Golkar. Saya ingin lebih fokus menyuarakan pembangunan di Papua, apalagi massa Otonomi Khusus atau Otsus akan berakhir beberapa tahun lagi," kata Yorrys.
Sementara itu, Komisioner KPU Papua Yesaya Musa Sombuk secara terpisah membenarkan bahwa politisi yang terkenal di partai berlambang pohon beringin itu telah menyerahkan berkas pendaftarannya.
"Iya, tadi pagi Pak Yorrys serahkan berkas di KPU, sebagai calon peserta DPD RI," katanya.
Ketika disinggung soal agenda KPU Papua pada hari ini, Musa Sombuk sampaikan sedang mengelar rapat pencabutan nomor urut bagi peserta pilkada Kabupaten Mimika.
"Ini kami sedang rapat untuk pencabutan nomor urut," katanya. (*)
"Tadi sekitar jam 10 pagi, saya didampingi beberapa teman, daftar sebagai calon peserta DPD di KPU Papua," kata Yorrys Raweyai di Kota Jayapura.
Ketika ditanya mengapa memilih menjadi senator (DPD) dari pada legislator pada pemilu 2019, Yorrys menjawab bahwa lebih fleksibel untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
"Saya sadari itu selama 10 tahun, saya hanya ingin mau buat perbandingan. Kalau anda masuk DPR, ada azas kepatuhan, ada aturan partai sebagai kader yang tidak boleh dilanggar, karena anda bisa diberikan peringatan, di-PAW-kan atau bahkan diberhentikan," katanya.
"Sehingga (legislator) agak terbatas untuk ekspresikan diri, tapi kalau DPD bisa. Dulu kenapa saya tidak masuk DPD, karena aturan yang menyebutkan anggota partai tidak boleh, harus keluar lima tahun," sambungnya.
Namun, lanjut dia, sekarang dengan adanya aturan pemilu yang baru, anggota partai bisa ikut mencalonkan diri sebagai senator atau DPD dari daerah pemilihannya.
"Yang pastinya saya tidak keluar dari Golkar. Saya ingin lebih fokus menyuarakan pembangunan di Papua, apalagi massa Otonomi Khusus atau Otsus akan berakhir beberapa tahun lagi," kata Yorrys.
Sementara itu, Komisioner KPU Papua Yesaya Musa Sombuk secara terpisah membenarkan bahwa politisi yang terkenal di partai berlambang pohon beringin itu telah menyerahkan berkas pendaftarannya.
"Iya, tadi pagi Pak Yorrys serahkan berkas di KPU, sebagai calon peserta DPD RI," katanya.
Ketika disinggung soal agenda KPU Papua pada hari ini, Musa Sombuk sampaikan sedang mengelar rapat pencabutan nomor urut bagi peserta pilkada Kabupaten Mimika.
"Ini kami sedang rapat untuk pencabutan nomor urut," katanya. (*)