Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat akan merekrut calon Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah pilkada 2018.
Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda, di Jayapura, Selasa, mengatakan perekrutan calon ASN tersebut hanya untuk formasi 2014 yang tertunda dan formasi baru 2018.
"Untuk penerimaan 2014, Pemprov Papua mendapat kuota 173 orang untuk formasi umum, sementara untuk kuota 2018 sekitar 300 orang," katanya.
Menurut Nicholaus, nantinya akan ada 473 orang yang akan direkrut, namun kemungkinan ke depan ada penambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing di kabupaten dan kota.
"Namun tentu kami masih terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pemerintah kabupaten/kota mengenai waktu perekrutan calon ASN, harapannya bisa segera dilakukan pada tahun ini, dan semoga tak lagi tertunda seperti yang terjadi pada 2014 dan tahun lalu," ujarnya.
Dia menjelaskan kuota ini ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara persoalan pengangkatan sisa tenaga honorer K2, belum ada kepastian sebab hingga kini belum ada informasi jelas.
"Sebab ada yang sudah mengabdi bertahun-tahun, belum lagi masih ada K2 yang tak masuk dalam data base, ini pun menjadi masalah dan tantangan bagi kami," katanya.
Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah meminta setiap daerah mengusulkan kuota pegawai sesuai kebutuhan, termasuk penerimaan calon pegawai yang tertunda yakni pada 2014. (*)
Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda, di Jayapura, Selasa, mengatakan perekrutan calon ASN tersebut hanya untuk formasi 2014 yang tertunda dan formasi baru 2018.
"Untuk penerimaan 2014, Pemprov Papua mendapat kuota 173 orang untuk formasi umum, sementara untuk kuota 2018 sekitar 300 orang," katanya.
Menurut Nicholaus, nantinya akan ada 473 orang yang akan direkrut, namun kemungkinan ke depan ada penambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing di kabupaten dan kota.
"Namun tentu kami masih terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pemerintah kabupaten/kota mengenai waktu perekrutan calon ASN, harapannya bisa segera dilakukan pada tahun ini, dan semoga tak lagi tertunda seperti yang terjadi pada 2014 dan tahun lalu," ujarnya.
Dia menjelaskan kuota ini ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara persoalan pengangkatan sisa tenaga honorer K2, belum ada kepastian sebab hingga kini belum ada informasi jelas.
"Sebab ada yang sudah mengabdi bertahun-tahun, belum lagi masih ada K2 yang tak masuk dalam data base, ini pun menjadi masalah dan tantangan bagi kami," katanya.
Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah meminta setiap daerah mengusulkan kuota pegawai sesuai kebutuhan, termasuk penerimaan calon pegawai yang tertunda yakni pada 2014. (*)