Wamena (Antaranews Papua) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, memastikan pendistribusian logistik Pilkada 2018 ke 20 distrik di sana hanya bisa menggunakan jalur udara atau pesawat.
Ketua Panwaslu Kabupaten Nduga Talius Tabuni di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Sabtu, mengatakan dari 32 distrik, hanya 12 distrik yang bisa dijangkau dengan mobil dan motor.
"Walau begitu, kami targetkan pelaksanaan pilkada sesuai aturan, mekanisme UU. Jadi warga di 32 distrik itu kita tidak bisa membatasi hak politik mereka," katanya.
Sebanyak 12 distrik terdekat ini misalnya Ibu Kota Kabupaten Nduga, Mberpem serta Batas Batu dan beberapa distrik lainnya yang bisa dijangkau melalui jalur darat dari Kabupaten Jayawijaya.
Agar penyaluran hak politik warga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di 248 kampung di sana tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak terkait karena sulitnya jangkauan, Panwas telah merekrut sejumlah pengawas.
Misalnya untuk tingkat distrik, ditempatkan tiga orang per-distrik dan ditambah dengan 248 petugas pengawas lapangan (PPL) serta 421 pengawas TPS yang tersebar di seluruh wilayah itu.
"Perekrutan sesuai dengan aturan (pengawas distrik, PPL, pengawas TPS), di dalam barang bukti sesuai dengan KTP, jadi kita tidak bisa merekrut orang di kampung lain untuk ditempatkan di kampung lain," katanya.
Untuk mengetahui kendala-kendala lain yang berkaitan dengan kelancaran Pilkada 2018, pada Sabtu, (19/5) Panwas Nduga melakukan rapat koordinasi bersama pihak terkait misalnya masyarakat, kepolisian, DPRD serta tokoh-tokoh, perwakilan parpol.
Rapat koordinasi itu tidak dihadiri oleh Komisioner KPU Nduga sehingga Panwas akan mencatat kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada, untuk disampaikan kepada KPU.
"Semua lembaga kami sudah undang, tetapi KPU tidak hadir sehingga kami akan catat semua masukan-masukan untuk mengantisipasi kendala yang disampaikan oleh masyarakat, dan memberikannya sebagai rekomendasi kepada KPU," katanya. (*)
Ketua Panwaslu Kabupaten Nduga Talius Tabuni di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Sabtu, mengatakan dari 32 distrik, hanya 12 distrik yang bisa dijangkau dengan mobil dan motor.
"Walau begitu, kami targetkan pelaksanaan pilkada sesuai aturan, mekanisme UU. Jadi warga di 32 distrik itu kita tidak bisa membatasi hak politik mereka," katanya.
Sebanyak 12 distrik terdekat ini misalnya Ibu Kota Kabupaten Nduga, Mberpem serta Batas Batu dan beberapa distrik lainnya yang bisa dijangkau melalui jalur darat dari Kabupaten Jayawijaya.
Agar penyaluran hak politik warga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di 248 kampung di sana tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak terkait karena sulitnya jangkauan, Panwas telah merekrut sejumlah pengawas.
Misalnya untuk tingkat distrik, ditempatkan tiga orang per-distrik dan ditambah dengan 248 petugas pengawas lapangan (PPL) serta 421 pengawas TPS yang tersebar di seluruh wilayah itu.
"Perekrutan sesuai dengan aturan (pengawas distrik, PPL, pengawas TPS), di dalam barang bukti sesuai dengan KTP, jadi kita tidak bisa merekrut orang di kampung lain untuk ditempatkan di kampung lain," katanya.
Untuk mengetahui kendala-kendala lain yang berkaitan dengan kelancaran Pilkada 2018, pada Sabtu, (19/5) Panwas Nduga melakukan rapat koordinasi bersama pihak terkait misalnya masyarakat, kepolisian, DPRD serta tokoh-tokoh, perwakilan parpol.
Rapat koordinasi itu tidak dihadiri oleh Komisioner KPU Nduga sehingga Panwas akan mencatat kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada, untuk disampaikan kepada KPU.
"Semua lembaga kami sudah undang, tetapi KPU tidak hadir sehingga kami akan catat semua masukan-masukan untuk mengantisipasi kendala yang disampaikan oleh masyarakat, dan memberikannya sebagai rekomendasi kepada KPU," katanya. (*)