Pembentukan Komando Operasi Angkatan Udara III di Kabupaten Biak Numfor, Papua merupakan implementasi kebijakan strategis sistem pertahanan keamanan pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat pengamanan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keberadaan satuan Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) III di Kabupaten Biak Numfor, Papua itu telah diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto saat berada di Kota Sorong, Papua Barat.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto saat itu mengatakan, letak geografis wilayah Papua sangat luas hampir separuh dari luas wilayah Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI).
Keberadaan wilayah Papua juga berbatasan langsung dengan berbagai negara tetangga, di antaranya Papua Nugini, Australia dan Republik Palau. Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk dapat mengoperasikan satuan baru Koopsau III Biak.
"Pemerintah Papua sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat karena sudah mengaktifkan operasional Koopsau III bermarkas di Biak, guna menambah kekuatan sistem pertahanan udara di wilayah Papua dan Papua Barat," kata Penjabat Gubernur Papua Soedarmo saat berkunjung ke Biak.
Pj Gubernur Soedarmo mengakui adanya penambahan satuan TNI Angkatan Udara di wilayah Timur NKRI akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah prajurit dan keluarganya di Biak.
Dengan adanya pergeseran personel prajurit ke Pulau Biak, menurut Soedarmo, diharapkan dapat menunjang peredaran perputaran uang yang dibelanjakan dari gaji anggota TNI AU untuk masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
Bahkan operasional Koopsau III yang wilayahnya meliputi sejumlah provinsi paling Timur Indonesia di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT, menurut Soedarmo, dapat menambah kekuatan jumlah prajurit TNI Angkatan Udara untuk mengamankan teritorial kedaulatan udara dan ancaman pelanggaran udara Indonesia khususnya di tanah Papua.
"Saya harapkan dengan operasional satuan Komando Operasi III TNI AU di Biak bisa menangkal dan mendeteksi pengamanan udara wilayah Papua dan Papua Barat dari ancaman pelanggaran kedaulatan udara," ungkap purnawirawan Pati TNI bintang dua itu.
Ia mengajak semua elemen masyarakat di tanah Papua senantiasa dapat memberikan dukugan terhadap berbagai program kerja strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup ekonomi masyarakat.
"Pemerintah juga menjamin dan memberikan rasa aman, nyaman dan kondusif kepada semua elemen warga untuk melakukan aktivitas keseharian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Penjabat Gubernur Soedarmo.
Lanud Tiga Provinsi
Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Kolonel Pnb Fajar Adriyanto mengatakan operasional Koopsau III bermarkas di Biak akan membawahi sejumlah pangkalan udara tiga provinsi di wilayah Timur Negara Kesatua Republik Indonesia.
Di antara pangkalan udara yang masuk dalam wilayah operasional Koopsau III Biak, menurut Kolonel Fajar, adalah Lanud Jayapura, Lanud Manuhua Biak, Lanud Timika, Lanud Merauke, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Dumatubun, Lanud Morotai serta Lanud Eltari Kupang.
Untuk Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III Biak, menurut Danlanud Kolonel Fajar, sudah ditetapkan Mabes TNI dengan menunjuk Marsma TNI Tamsil Gustari Malik.
Danlanud Kolonel Fajar mengatakan adanya operasional Koopsau III Biak sangat positif karena bertugas menjaga kedaulatan pertahanan wilayah udara NKRI di Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
Penempatan satuan Koopsau Biak, menurut Kolonel Fajar, sangat strategis karena membawahi operasional beberapa pangkalan udara NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Republik Palau, Australia, Papua Nugini serta Timor Leste.
Sedangkan dampak lain dari kehadiran Koopsau III, menurut Danlanud Kolonel Fajar, akan menambah pembangunan fisik perumahan dan markas komando kesatuan sehingga bisa membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal Papua.
Kolonel Fajar mengakui pengaruh lain dioperasikannya Koopsau III adanya perputaran uang di Kabupaten Biak Numfor karena setiap prajurit yang ditempatkan di Biak otomatis akan membelanjakan sebagian penghasilan gaji.
"Untuk kebutuhan keseharian seperti makan minum serta belanja keperluan rumah tangga bagi keluarga prajurit maka gaji harus disisihkan guna keperluan keseharian," katanya.
Hak Ulayat
Legislator DPRD Kabupaten Biak Numfor Jan Dantje Kbarek mengingatkan pengembangan markas komando operasi TNI AU III di Biak perlu memerhatikan kepemilikan hak ulayat masyarakat adat lokal Biak.
"Penambahan markas TNI di Pulau Biak dari sisi sistem keamanan pertahanan Negara sangat strategis sehingga ketika pembangunan sarana prasarananya dimulai maka harus berbicara dengan para tetua adat lokal sebagai pewaris kepemilikan hak ulayat secara turun temurun," ungkap politikus PDIP Biak itu.
Pengakuan tanah hak ulayat masyarakat adat, menurut politikus PDIP Dantje Kbarek, menjadi salah satu nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan pengakuan sertifikat kepemilikan tanah secara gratis kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat di berbagai daerah seluruh Indonesia.
Dantje Kbarek menyebut pengembangan fasilitas TNI di Pulau Biak harus didukung karena merupakan program pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertahanan dan untuk menjadikan Biak sebagai pusat poros maritim dunia.
Bahkan adanya peningkatan status satuan baru TNI di Biak, menurut Dantje Kbarek, akan memberikan dampak kenyamanan dan keamanan bagi warga Biak Numfor dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor.
Secara pribadi, menurut Dantje Kbarek, ia sebagai masyarakat Biak Numfor sangat mendukung dengan adanya kota Biak dijadikan sebagai salah satu tempat pengembangan fasilitas TNI guna menjaga kedaulatan eksistensi wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto 11 Mei 2018 di Sorong, Provinsi Papua Barat, meresmikan operasional Divisi III Kostrad, Komando Armada III, Pasmar III dan Koopsau III.
Berdasarkan data dengan operasional pembentukan Markas Koopsau III di Biak maka akan ditingkatkan juga dengan kenaikan status type A dua Pangkalan Udara di Papua, yakni Pangkalan Udara Manuhua Biak dan Pangkalan Udara Jayapura. (*)
Keberadaan satuan Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) III di Kabupaten Biak Numfor, Papua itu telah diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto saat berada di Kota Sorong, Papua Barat.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto saat itu mengatakan, letak geografis wilayah Papua sangat luas hampir separuh dari luas wilayah Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI).
Keberadaan wilayah Papua juga berbatasan langsung dengan berbagai negara tetangga, di antaranya Papua Nugini, Australia dan Republik Palau. Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk dapat mengoperasikan satuan baru Koopsau III Biak.
"Pemerintah Papua sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat karena sudah mengaktifkan operasional Koopsau III bermarkas di Biak, guna menambah kekuatan sistem pertahanan udara di wilayah Papua dan Papua Barat," kata Penjabat Gubernur Papua Soedarmo saat berkunjung ke Biak.
Pj Gubernur Soedarmo mengakui adanya penambahan satuan TNI Angkatan Udara di wilayah Timur NKRI akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah prajurit dan keluarganya di Biak.
Dengan adanya pergeseran personel prajurit ke Pulau Biak, menurut Soedarmo, diharapkan dapat menunjang peredaran perputaran uang yang dibelanjakan dari gaji anggota TNI AU untuk masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
Bahkan operasional Koopsau III yang wilayahnya meliputi sejumlah provinsi paling Timur Indonesia di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT, menurut Soedarmo, dapat menambah kekuatan jumlah prajurit TNI Angkatan Udara untuk mengamankan teritorial kedaulatan udara dan ancaman pelanggaran udara Indonesia khususnya di tanah Papua.
"Saya harapkan dengan operasional satuan Komando Operasi III TNI AU di Biak bisa menangkal dan mendeteksi pengamanan udara wilayah Papua dan Papua Barat dari ancaman pelanggaran kedaulatan udara," ungkap purnawirawan Pati TNI bintang dua itu.
Ia mengajak semua elemen masyarakat di tanah Papua senantiasa dapat memberikan dukugan terhadap berbagai program kerja strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup ekonomi masyarakat.
"Pemerintah juga menjamin dan memberikan rasa aman, nyaman dan kondusif kepada semua elemen warga untuk melakukan aktivitas keseharian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Penjabat Gubernur Soedarmo.
Lanud Tiga Provinsi
Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Kolonel Pnb Fajar Adriyanto mengatakan operasional Koopsau III bermarkas di Biak akan membawahi sejumlah pangkalan udara tiga provinsi di wilayah Timur Negara Kesatua Republik Indonesia.
Di antara pangkalan udara yang masuk dalam wilayah operasional Koopsau III Biak, menurut Kolonel Fajar, adalah Lanud Jayapura, Lanud Manuhua Biak, Lanud Timika, Lanud Merauke, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Dumatubun, Lanud Morotai serta Lanud Eltari Kupang.
Untuk Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III Biak, menurut Danlanud Kolonel Fajar, sudah ditetapkan Mabes TNI dengan menunjuk Marsma TNI Tamsil Gustari Malik.
Danlanud Kolonel Fajar mengatakan adanya operasional Koopsau III Biak sangat positif karena bertugas menjaga kedaulatan pertahanan wilayah udara NKRI di Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
Penempatan satuan Koopsau Biak, menurut Kolonel Fajar, sangat strategis karena membawahi operasional beberapa pangkalan udara NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Republik Palau, Australia, Papua Nugini serta Timor Leste.
Sedangkan dampak lain dari kehadiran Koopsau III, menurut Danlanud Kolonel Fajar, akan menambah pembangunan fisik perumahan dan markas komando kesatuan sehingga bisa membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal Papua.
Kolonel Fajar mengakui pengaruh lain dioperasikannya Koopsau III adanya perputaran uang di Kabupaten Biak Numfor karena setiap prajurit yang ditempatkan di Biak otomatis akan membelanjakan sebagian penghasilan gaji.
"Untuk kebutuhan keseharian seperti makan minum serta belanja keperluan rumah tangga bagi keluarga prajurit maka gaji harus disisihkan guna keperluan keseharian," katanya.
Hak Ulayat
Legislator DPRD Kabupaten Biak Numfor Jan Dantje Kbarek mengingatkan pengembangan markas komando operasi TNI AU III di Biak perlu memerhatikan kepemilikan hak ulayat masyarakat adat lokal Biak.
"Penambahan markas TNI di Pulau Biak dari sisi sistem keamanan pertahanan Negara sangat strategis sehingga ketika pembangunan sarana prasarananya dimulai maka harus berbicara dengan para tetua adat lokal sebagai pewaris kepemilikan hak ulayat secara turun temurun," ungkap politikus PDIP Biak itu.
Pengakuan tanah hak ulayat masyarakat adat, menurut politikus PDIP Dantje Kbarek, menjadi salah satu nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan pengakuan sertifikat kepemilikan tanah secara gratis kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat di berbagai daerah seluruh Indonesia.
Dantje Kbarek menyebut pengembangan fasilitas TNI di Pulau Biak harus didukung karena merupakan program pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertahanan dan untuk menjadikan Biak sebagai pusat poros maritim dunia.
Bahkan adanya peningkatan status satuan baru TNI di Biak, menurut Dantje Kbarek, akan memberikan dampak kenyamanan dan keamanan bagi warga Biak Numfor dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor.
Secara pribadi, menurut Dantje Kbarek, ia sebagai masyarakat Biak Numfor sangat mendukung dengan adanya kota Biak dijadikan sebagai salah satu tempat pengembangan fasilitas TNI guna menjaga kedaulatan eksistensi wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto 11 Mei 2018 di Sorong, Provinsi Papua Barat, meresmikan operasional Divisi III Kostrad, Komando Armada III, Pasmar III dan Koopsau III.
Berdasarkan data dengan operasional pembentukan Markas Koopsau III di Biak maka akan ditingkatkan juga dengan kenaikan status type A dua Pangkalan Udara di Papua, yakni Pangkalan Udara Manuhua Biak dan Pangkalan Udara Jayapura. (*)