Jayapura (Antaranews Papua) - Legislator Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Ruben Magai meminta Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mempertahankan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada, agar kinerja pemerintahan tidak terganggu.
"Ya mungkin dalam posisi jabatan kosong itu bisa (mutasi pengisian), tapi tidak langsung `rolling` jabatan, apalagi dalam kondisi pemerintahan transisi saat ini, lantas semua posisi jabatan SKPD diganti tentu akan berdampak pada kinerja pemerintahan,` ujarnya di Jayapura, Rabu.
Ia pun mengingatkan Penjabat Gubernur Papua untuk lebih fokus menyelesaikan tugas utamanya yang diemban di Papua, yaitu menyukseskan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018.
Mengingat waktu kerja yang tidak terlalu panjang, Penjabat Gubernur Papua tidak cukup waktu untuk menganalisa kinerja SKPD kemudian melakukan pergantian pejabat.
"Ya kembali pada tugas inti dulu, sebulan ini pak Penjabat Gubernur sebulan mau bikin apa? Biarlah nanti soal jabatan SKPD dikembalikan kepada kepala daerah difinitif untuk menata kelola pemerintahan," kata Ruben.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Peduli Pembangunan dan Demokrasi (FPPD) Panji Agung yang mengingatkan Penjabat Gubernur Papua agar lebih fokus membangun komunikasi dengan seluruh elemen terkait guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2018.
"Jadi, kami memberikan masukan kepada Penjabat Gubernur Papua sekaligus mewanti-wanti jangan sampai ke depannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Gubernur Papua, saya harap supaya bisa fokus pada penyelenggaraan Pilkada Papua," ujar Panji.
Ia menilai perombakan pimpinan SKPD akan berkaitan dengan netralitas pemerintah sehingga hal tersebut perlu diperhatikan dengan sangat cermat karena sekarang masyarakat sudah sangat kritis terhadap segala sesuatu. (*)
"Ya mungkin dalam posisi jabatan kosong itu bisa (mutasi pengisian), tapi tidak langsung `rolling` jabatan, apalagi dalam kondisi pemerintahan transisi saat ini, lantas semua posisi jabatan SKPD diganti tentu akan berdampak pada kinerja pemerintahan,` ujarnya di Jayapura, Rabu.
Ia pun mengingatkan Penjabat Gubernur Papua untuk lebih fokus menyelesaikan tugas utamanya yang diemban di Papua, yaitu menyukseskan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018.
Mengingat waktu kerja yang tidak terlalu panjang, Penjabat Gubernur Papua tidak cukup waktu untuk menganalisa kinerja SKPD kemudian melakukan pergantian pejabat.
"Ya kembali pada tugas inti dulu, sebulan ini pak Penjabat Gubernur sebulan mau bikin apa? Biarlah nanti soal jabatan SKPD dikembalikan kepada kepala daerah difinitif untuk menata kelola pemerintahan," kata Ruben.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Peduli Pembangunan dan Demokrasi (FPPD) Panji Agung yang mengingatkan Penjabat Gubernur Papua agar lebih fokus membangun komunikasi dengan seluruh elemen terkait guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2018.
"Jadi, kami memberikan masukan kepada Penjabat Gubernur Papua sekaligus mewanti-wanti jangan sampai ke depannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Gubernur Papua, saya harap supaya bisa fokus pada penyelenggaraan Pilkada Papua," ujar Panji.
Ia menilai perombakan pimpinan SKPD akan berkaitan dengan netralitas pemerintah sehingga hal tersebut perlu diperhatikan dengan sangat cermat karena sekarang masyarakat sudah sangat kritis terhadap segala sesuatu. (*)