Jayapura (Antara) - Pejabat Bank Sentral Indonesia dan Papua Nugini (PNG) mengagendakan pertemuan guna membahas rencana kerja sama kedua belah pihak.
"Awal bulan akan ada pertemuan antara BI dengan bank sentral PNG di Jakarta. Yang dibahas tidak hanya mengenai Kina saja, tetapi hal lain yang menyangkut kerjasama kedua belah pihak," ujar Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Minggu.
Ia menjelaskan ada beberapa isu utama yang ingin disampaikan BI kepada bank sentral PNG, terutama mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI.
Menurut dia, dengan banyaknya masyarakat PNG yang berbelanja di Indonesia, diperlukan pengertian antara kedua belah pihak agar dalam penegakan aturan tersebut tidak akan ada masalah yang dapat membuat hubungan kedua negara tidak harmonis.
"Kita juga ingin mendorong penyediaan `money changer` di masing-masing perbatasan. Ini salah satu upaya agar kewajiban penggunaan rupiah dapat dijalankan," ujarnya.
Joko juga menyampaikan isu lain yang akan dibahas adalah mengenai jumlah Kina (mata uang PNG) yang dapat di repatriasi oleh perbankan Indonesia kepada perbankan PNG.
Ia menyebut hal tersebut sudah berjalan, hanya jumlah yang bisa ditukarkan perbankan Indonesia tidak bisa terlalu besar sehingga kina yang disimpan cukup banyak.
Namun ia juga menegaskan bahwa dalam hubungan perdagangan antar kedua negara pemerintah berupaya agar tidak terlibat kecuali diperlukan pembicaraan mengenai regulasi yang dianggap dapat memperlancar arus perdagangan.
"Kita sarankan dalam kegiatan ekonomi, campur tangan pemerintah lebih sedikit akan lebih bagus karena mekanisme yang berlaku sesuai dengan mekanisme pasar. Hanya pemerintah akan melakukan penyempurnaan bila dalam proses "B to B" (bisnis) itu ada masalah," kata Joko. (*)
"Awal bulan akan ada pertemuan antara BI dengan bank sentral PNG di Jakarta. Yang dibahas tidak hanya mengenai Kina saja, tetapi hal lain yang menyangkut kerjasama kedua belah pihak," ujar Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Minggu.
Ia menjelaskan ada beberapa isu utama yang ingin disampaikan BI kepada bank sentral PNG, terutama mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI.
Menurut dia, dengan banyaknya masyarakat PNG yang berbelanja di Indonesia, diperlukan pengertian antara kedua belah pihak agar dalam penegakan aturan tersebut tidak akan ada masalah yang dapat membuat hubungan kedua negara tidak harmonis.
"Kita juga ingin mendorong penyediaan `money changer` di masing-masing perbatasan. Ini salah satu upaya agar kewajiban penggunaan rupiah dapat dijalankan," ujarnya.
Joko juga menyampaikan isu lain yang akan dibahas adalah mengenai jumlah Kina (mata uang PNG) yang dapat di repatriasi oleh perbankan Indonesia kepada perbankan PNG.
Ia menyebut hal tersebut sudah berjalan, hanya jumlah yang bisa ditukarkan perbankan Indonesia tidak bisa terlalu besar sehingga kina yang disimpan cukup banyak.
Namun ia juga menegaskan bahwa dalam hubungan perdagangan antar kedua negara pemerintah berupaya agar tidak terlibat kecuali diperlukan pembicaraan mengenai regulasi yang dianggap dapat memperlancar arus perdagangan.
"Kita sarankan dalam kegiatan ekonomi, campur tangan pemerintah lebih sedikit akan lebih bagus karena mekanisme yang berlaku sesuai dengan mekanisme pasar. Hanya pemerintah akan melakukan penyempurnaan bila dalam proses "B to B" (bisnis) itu ada masalah," kata Joko. (*)