Wamena (Antaranews Papua) - Pejabat kepolisian daerah Papua memastikan sejumlah personel di polres-polres telah melakukan sosialisasi agar tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, pada 27 Juni 2018.
Wakapolda Papua Brigjen Polisi Yakobus Marjuki di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan PSU menjadi sumber konflik vertikal maupun horizontal sehingga harus dicegah.
"Target kita dengan pembinaan yang dilakukan oleh personel yang dilakukan oleh polisi, tidak ada PSU. PSU menjadi sumber konflik di Papua," kata Brigjen Jakobus Marjuki.
Yakobus mengatakan dalam UU dijelaskan bahwa jika ada permasalahan di tempat pemunguntan suara (TPS) maka bisa langsung dilakukan pemunguntan susulan atau pemunguntan suara ulang di TPS bersangkutan.
"Ini yang kita tekankan di Papua sehingga nanti tidak masalah pada saat pleno di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Semua merasa puas sehingga tidak ada pengerahan massa," katanya.
Dari pertemuan bersama penyelenggara pemilu tiga kabupaten yang berlangsung di Jayawijaya, Jumat siang, penyelenggara menyampaikan bahwa mereka sudah siap menyukseskan pesta demokrasi 2018.
"Tinggal bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan muncul di TPS, manakala ada kekurangan-kekurangan dalam isi kotak suara itu bisa segera diselesaikan. Kalau perlu, tidak perlu dengan pemungutan susulan. Manakala ada masalah-masalah di TPS dalam pemungutan, silahkan dimusyawarahkan di sana secara adil, tidak memihak sehingg tidak menjadi masalah," katanya.
Berdasarkan pengalaman, pendistribusian logistik pemilu ke Kabupaten Yahukimo dan Nduga selalu terlambat dan hal itu juga dibicarakan saat pertemuan di Jayawijaya, dengan harapan pendistribusian logistik pilgub tidak terhambat.
Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Nyoman Chadiasa mengatakan TNI selalu memberikan dukungan untuk menyukseskan pilgub Papua, dan jika mendekati batas waktu pemilihan ada pendistribusian logistik yang tidak berjalan lancar maka TNI siap memberikan bantuan transportasi.
"Intinya kita akan bantu sukseskan pilkada ini. Kalau butuh angkutan udara nanti kita siapkan heli, kalaupun nanti butuh jalur sungai atau laut, nanti kita bantu dari TNI AL. Yang penting lewat prosedur karena mengguntakan angkutan militer itu harus izin dari pejabat tinggi," katanya. (*)
Wakapolda Papua Brigjen Polisi Yakobus Marjuki di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan PSU menjadi sumber konflik vertikal maupun horizontal sehingga harus dicegah.
"Target kita dengan pembinaan yang dilakukan oleh personel yang dilakukan oleh polisi, tidak ada PSU. PSU menjadi sumber konflik di Papua," kata Brigjen Jakobus Marjuki.
Yakobus mengatakan dalam UU dijelaskan bahwa jika ada permasalahan di tempat pemunguntan suara (TPS) maka bisa langsung dilakukan pemunguntan susulan atau pemunguntan suara ulang di TPS bersangkutan.
"Ini yang kita tekankan di Papua sehingga nanti tidak masalah pada saat pleno di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Semua merasa puas sehingga tidak ada pengerahan massa," katanya.
Dari pertemuan bersama penyelenggara pemilu tiga kabupaten yang berlangsung di Jayawijaya, Jumat siang, penyelenggara menyampaikan bahwa mereka sudah siap menyukseskan pesta demokrasi 2018.
"Tinggal bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan muncul di TPS, manakala ada kekurangan-kekurangan dalam isi kotak suara itu bisa segera diselesaikan. Kalau perlu, tidak perlu dengan pemungutan susulan. Manakala ada masalah-masalah di TPS dalam pemungutan, silahkan dimusyawarahkan di sana secara adil, tidak memihak sehingg tidak menjadi masalah," katanya.
Berdasarkan pengalaman, pendistribusian logistik pemilu ke Kabupaten Yahukimo dan Nduga selalu terlambat dan hal itu juga dibicarakan saat pertemuan di Jayawijaya, dengan harapan pendistribusian logistik pilgub tidak terhambat.
Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Nyoman Chadiasa mengatakan TNI selalu memberikan dukungan untuk menyukseskan pilgub Papua, dan jika mendekati batas waktu pemilihan ada pendistribusian logistik yang tidak berjalan lancar maka TNI siap memberikan bantuan transportasi.
"Intinya kita akan bantu sukseskan pilkada ini. Kalau butuh angkutan udara nanti kita siapkan heli, kalaupun nanti butuh jalur sungai atau laut, nanti kita bantu dari TNI AL. Yang penting lewat prosedur karena mengguntakan angkutan militer itu harus izin dari pejabat tinggi," katanya. (*)