Wamena (Antaranews Papua) - Asisten I Sekda Jayawijaya, Provinsi Papua, Tinggal Wusono mengatakan baru satu organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten itu yang menerapkan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam penyusunan APBD.
"Karena baru satu OPD, pemkab sedang mendorong agar di atas tahun 2019, seluruh OPD sudah menerapkan ASB," katanya di Wamena, Kamis.
Dalam penyusunan ASB yang berlangsung di Kantor Bappeda Jayawijaya, pemkab melibatkan konsultan dari Universitas Gadjah Mada untuk melakukan analisis.
Dengan adanya ASB, seluruh OPD dari sisi kinerja akan semakin baik dan terukur. Selain itu, dengan ASB setiap item belanja masing-masing OPD akan dianalisis dan distandirisasi atau disamakan, sehingga tidak ada perbedaan antara OPD satu dengan OPD lainya.
Ia mengemukakan baru 19 item yang sudah distandarisasi dalam ASB, dan ke depan akan ditambah lagi item-item dalam ASB tersebut.
Kepala Bappeda Jayawijaya Petrus Mahauze mengatakan dengan penerapan ASN, proses pengalokasian dana dari OPD tidak lagi menggunakan prakiraan, estimasi karena sudah harus menggunakan standar belanja yang pasti.
Contoh, kalau ingin bangun jalan untuk satu kilo meter misalnya, dananya satu miliar lima ratus, sehingga tidak bisa dibilang lima miliar. Jadi sudah ada standarnya, tambahnya.
Jika pemkab sudah menerapkan ASB dalam penyusunan APBD maka pada akhir tahun bisa dihindari terjadinya kekurangan atau kelebihan anggaran.
Dengan ASB, diakhir anggaran tidak ada lagi kekurangan dan kelebihan anggaran karena sudah dihitung kewajarannya. Kita harap implementasinya paling lambat di 2020, dimana dari 19 item yang ada ke depan bisa dikembangkan dengan 30-35 jenis ASB yang akan digunakan oleh semua OPD," katanya.
"Karena baru satu OPD, pemkab sedang mendorong agar di atas tahun 2019, seluruh OPD sudah menerapkan ASB," katanya di Wamena, Kamis.
Dalam penyusunan ASB yang berlangsung di Kantor Bappeda Jayawijaya, pemkab melibatkan konsultan dari Universitas Gadjah Mada untuk melakukan analisis.
Dengan adanya ASB, seluruh OPD dari sisi kinerja akan semakin baik dan terukur. Selain itu, dengan ASB setiap item belanja masing-masing OPD akan dianalisis dan distandirisasi atau disamakan, sehingga tidak ada perbedaan antara OPD satu dengan OPD lainya.
Ia mengemukakan baru 19 item yang sudah distandarisasi dalam ASB, dan ke depan akan ditambah lagi item-item dalam ASB tersebut.
Kepala Bappeda Jayawijaya Petrus Mahauze mengatakan dengan penerapan ASN, proses pengalokasian dana dari OPD tidak lagi menggunakan prakiraan, estimasi karena sudah harus menggunakan standar belanja yang pasti.
Contoh, kalau ingin bangun jalan untuk satu kilo meter misalnya, dananya satu miliar lima ratus, sehingga tidak bisa dibilang lima miliar. Jadi sudah ada standarnya, tambahnya.
Jika pemkab sudah menerapkan ASB dalam penyusunan APBD maka pada akhir tahun bisa dihindari terjadinya kekurangan atau kelebihan anggaran.
Dengan ASB, diakhir anggaran tidak ada lagi kekurangan dan kelebihan anggaran karena sudah dihitung kewajarannya. Kita harap implementasinya paling lambat di 2020, dimana dari 19 item yang ada ke depan bisa dikembangkan dengan 30-35 jenis ASB yang akan digunakan oleh semua OPD," katanya.