Timika (Antaranews Papua) - Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Mimika menilai besarnya jumlah penerima dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah itu tidak serta-merta menunjukan gambaran atau potret tingkat kemiskinan yang parah dibanding dengan daerah lainnya, terutama di Papua.
Kepala Dinsos Mimika, Petrus Yumte di Timika, Rabu, mengatakan Keluarga Penerima Manfaat/KPM dana PKH di Mimika pada 2018 sebanyak 10.000 atau meningkat 4.000 KPM dibanding 2017.
"Pendataan bukan urusan Dinsos, tetapi berdasarkan data yang disajikan oleh BPS ke Kementerian Sosial. Data tersebut dikirim kembali ke daerah untuk dilakukan validasi ulang saat pencairan, mana KPM yang memenuhi syarat dan tidak," katanya.
Petrus mengatakan sejumlah kabupaten/kota di Papua yang sudah cukup maju justru jumlah KPM penerima dana Bansos PKH-nya lebih tinggi dari daerah lain seperti Kabupaten dan Kota Jayapura.
"Kabupaten dan Kota Jayapura malah jumlah penerima dana PKH-nya lebih tinggi dari Mimika. Lantas apakah dengan begitu disimpulkan bahwa kedua daerah itu termiskin di Papua? Belum tentu. Soal kemiskinan ini sangat relatif," ujarnya.
Ia mengatakan belum tentu semua kabupaten di Provinsi Papua telah dilakukan pendataan yang akurat oleh BPS terkait kondisi kemampuan ekonomi dan aspek demografis penduduknya.
Provinsi Papua saat ini memiliki 29 kabupaten/kota, di mana sebagian besar konsentrasi penduduk asli berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.
"Masih banyak kabupaten yang belum dilakukan pendataan secara benar oleh BPS. Kalau datanya sudah masuk semua, maka pasti ada kabupaten yang jumlah penerima PKH-nya jauh lebih tinggi dari Mimika, Kabupaten dan Kota Jayapura. Bisa jadi kondisinya jauh lebih parah. Apakah kabupaten yang sekarang ini belum didata lantas penduduknya jauh lebih sejahtera? Belum tentu juga," kata Petrus.
Ia meminta masyarakat setempat tidak begitu saja langsung percaya dengan pernyataan sejumlah tokoh yang mempolitisasi data kemiskinan penduduk Mimika dengan mengaitkannya dengan kenaikan jumlah penerima dana Bansos PKH.
"Politisasi data kemiskinan penduduk Mimika itu kan ramai dibicarakan saat musim kampanye Pilkada pada beberapa waktu lalu. Berarti kan ini sangat politis untuk kepentingan dan tujuan politik tertentu," tandas Petrus.
Pembayaran dana Bansos PKH tahap pertama 2018 di Mimika sudah rampung dan sekarang akan memasuki pencairan tahap kedua. Dalam setahun, dana bantuan sosial itu dicairkan empat tahap.
Setiap tahap, KPM PKH menerima bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp500.000 yang disalurkan melalui BRI Cabang Timika.
Kepala Dinsos Mimika, Petrus Yumte di Timika, Rabu, mengatakan Keluarga Penerima Manfaat/KPM dana PKH di Mimika pada 2018 sebanyak 10.000 atau meningkat 4.000 KPM dibanding 2017.
"Pendataan bukan urusan Dinsos, tetapi berdasarkan data yang disajikan oleh BPS ke Kementerian Sosial. Data tersebut dikirim kembali ke daerah untuk dilakukan validasi ulang saat pencairan, mana KPM yang memenuhi syarat dan tidak," katanya.
Petrus mengatakan sejumlah kabupaten/kota di Papua yang sudah cukup maju justru jumlah KPM penerima dana Bansos PKH-nya lebih tinggi dari daerah lain seperti Kabupaten dan Kota Jayapura.
"Kabupaten dan Kota Jayapura malah jumlah penerima dana PKH-nya lebih tinggi dari Mimika. Lantas apakah dengan begitu disimpulkan bahwa kedua daerah itu termiskin di Papua? Belum tentu. Soal kemiskinan ini sangat relatif," ujarnya.
Ia mengatakan belum tentu semua kabupaten di Provinsi Papua telah dilakukan pendataan yang akurat oleh BPS terkait kondisi kemampuan ekonomi dan aspek demografis penduduknya.
Provinsi Papua saat ini memiliki 29 kabupaten/kota, di mana sebagian besar konsentrasi penduduk asli berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.
"Masih banyak kabupaten yang belum dilakukan pendataan secara benar oleh BPS. Kalau datanya sudah masuk semua, maka pasti ada kabupaten yang jumlah penerima PKH-nya jauh lebih tinggi dari Mimika, Kabupaten dan Kota Jayapura. Bisa jadi kondisinya jauh lebih parah. Apakah kabupaten yang sekarang ini belum didata lantas penduduknya jauh lebih sejahtera? Belum tentu juga," kata Petrus.
Ia meminta masyarakat setempat tidak begitu saja langsung percaya dengan pernyataan sejumlah tokoh yang mempolitisasi data kemiskinan penduduk Mimika dengan mengaitkannya dengan kenaikan jumlah penerima dana Bansos PKH.
"Politisasi data kemiskinan penduduk Mimika itu kan ramai dibicarakan saat musim kampanye Pilkada pada beberapa waktu lalu. Berarti kan ini sangat politis untuk kepentingan dan tujuan politik tertentu," tandas Petrus.
Pembayaran dana Bansos PKH tahap pertama 2018 di Mimika sudah rampung dan sekarang akan memasuki pencairan tahap kedua. Dalam setahun, dana bantuan sosial itu dicairkan empat tahap.
Setiap tahap, KPM PKH menerima bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp500.000 yang disalurkan melalui BRI Cabang Timika.