Timika (Antaranews Papua) - Pihak Kepolisian Resor Mimika, Papua menilai angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Timika masih relatif tinggi.
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Jumat mengatakan, para penegak hukum di Timika, dalam hal ini Polres Mimika, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri telah sepakat menerapkan hukuman maksimal kepada para pelaku kekerasan terhadap anak.
"Tidak ada kejahatan terhadap anak yang hukumannya hanya satu tahun pasti di atas empat atau lima tahun, dan kita konsisten atas itu," kata Agung.
Meski telah dikerjakan lintas instansi, faktanya tindak kekerasan terhadap anak di Timika masih tinggi. Situasi ini bahkan telah jadi perhatian dan sorotan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam berkali-kali kunjungannya ke Timika.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Mimika mencatat, sejak 2015 hingga 2018 sebanyak 76 anak telah menjadi korban kekerasan. Dari angka tersebut, 80 persennya adalah korban kekerasan seksual dan 95 persen pelaku dikenal oleh korban. Di periode yang sama, 14 anak terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana.
Fenomena masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Timika menurut Agung bisa dijelaskan dengan dua teori. Pertama di era keterbukaan, warga semakin berani melaporkan tindak kejahatan seksual terhadap anak yang dulunya dianggap tabu. Kemudian, banyak tindakan yang dulunya dianggap wajar untuk pendidikan, kini dinilai sebagai tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
"Teori kedua menyebutkan, semakin penegak hukum peduli pada satu fenomena atau anomali di masyarakat, justru kasus kejahatan pada fenomena tersebut akan semakin menyeruak. Penyebabnya terjelaskan pada teori pertama," ujarnya.?
Namun Kapolres optimis angka kekerasan, baik fisik, psikis hingga seksual terhadap anak akan semakin menurun. Apalagi saat ini pemerintah menaruh perhatian serius pada kasus-kasus tersebut.
"Pemerintah sebagai penggagas dan kami dari "criminal justice sistem" sebagai "supporting team" ada perhatian serius untuk membentuk generasi berkualitas, khususnya generasi anak anak Papua yang cerdas tanggap dan tangguh menghadapi tantangan," katanya.
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Jumat mengatakan, para penegak hukum di Timika, dalam hal ini Polres Mimika, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri telah sepakat menerapkan hukuman maksimal kepada para pelaku kekerasan terhadap anak.
"Tidak ada kejahatan terhadap anak yang hukumannya hanya satu tahun pasti di atas empat atau lima tahun, dan kita konsisten atas itu," kata Agung.
Meski telah dikerjakan lintas instansi, faktanya tindak kekerasan terhadap anak di Timika masih tinggi. Situasi ini bahkan telah jadi perhatian dan sorotan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam berkali-kali kunjungannya ke Timika.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Mimika mencatat, sejak 2015 hingga 2018 sebanyak 76 anak telah menjadi korban kekerasan. Dari angka tersebut, 80 persennya adalah korban kekerasan seksual dan 95 persen pelaku dikenal oleh korban. Di periode yang sama, 14 anak terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana.
Fenomena masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Timika menurut Agung bisa dijelaskan dengan dua teori. Pertama di era keterbukaan, warga semakin berani melaporkan tindak kejahatan seksual terhadap anak yang dulunya dianggap tabu. Kemudian, banyak tindakan yang dulunya dianggap wajar untuk pendidikan, kini dinilai sebagai tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
"Teori kedua menyebutkan, semakin penegak hukum peduli pada satu fenomena atau anomali di masyarakat, justru kasus kejahatan pada fenomena tersebut akan semakin menyeruak. Penyebabnya terjelaskan pada teori pertama," ujarnya.?
Namun Kapolres optimis angka kekerasan, baik fisik, psikis hingga seksual terhadap anak akan semakin menurun. Apalagi saat ini pemerintah menaruh perhatian serius pada kasus-kasus tersebut.
"Pemerintah sebagai penggagas dan kami dari "criminal justice sistem" sebagai "supporting team" ada perhatian serius untuk membentuk generasi berkualitas, khususnya generasi anak anak Papua yang cerdas tanggap dan tangguh menghadapi tantangan," katanya.