Jayapura (Antaranews Papua) - Legislator yang tergabung di Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk mendorong dilakukannya evaluasi zonasi Taman Nasional (TN) Lorentz guna memaksimalkan pembangunan.
"Saya harapkan Pemprov Papua mengundang para perwakilannya di pusat untuk menyuarakan Zonasi TN Lorentz supaya ada peninjauan," ujarnya di Jayapura, Selasa.
Ia menjelaskan dengan kondisi masyarakat di sekitar kawasan TN Lorentz diperlukan adanya penyesuaian zona pengelolaan areal tersebut.
Namun, ia mengingatkan Pemprov Papua bahwa kewenangan untuk mengevaluasi Undang-Undang Tata Ruang, di dalamnya termasuk pengaturan zona pengelolaan TN Lorentz, harus dilakukan pemerintah pusat bersama DPR RI.
"Masalah Zonasi TN Lorentz tidak bisa diselesaikan dengan Perda, karena UU Tata Ruang dilakukan DPR RI bersama pemerintah pusat sehingga memang penyelesaiannya harus di pusat," ujar dia.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA Heri Doseinanen sempat mengungkapkan salah satu permasalahan yang membuat masyarakat Distrik Agatz, Kabupaten Asmat, harus hidup di atas air adalah karena daerah mereka sudah berbatasan dengan areal TN Lorentz.
"Itu sebabnya pemerintah tidak bisa merelokasi mereka untuk hidup di tempat yang lebih layak," ujarnya.
Sebelumnya, pihak Balai TN Lorentz memandang perlu adanya evaluasi terhadap zona pengelolaan TN Lorentz yang merujuk pada perkembangan pembangunan dan kondisi nyata masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut.
"Perlu dilakukan sebuah upaya penyesuaian terhadap peruntukan zona pengelolaan melalui mekanisme usulan revisi atas zona pengelolaannya," ujar Kepala Balai TN Lorentz, Acha A. Sokoy.
"Saya harapkan Pemprov Papua mengundang para perwakilannya di pusat untuk menyuarakan Zonasi TN Lorentz supaya ada peninjauan," ujarnya di Jayapura, Selasa.
Ia menjelaskan dengan kondisi masyarakat di sekitar kawasan TN Lorentz diperlukan adanya penyesuaian zona pengelolaan areal tersebut.
Namun, ia mengingatkan Pemprov Papua bahwa kewenangan untuk mengevaluasi Undang-Undang Tata Ruang, di dalamnya termasuk pengaturan zona pengelolaan TN Lorentz, harus dilakukan pemerintah pusat bersama DPR RI.
"Masalah Zonasi TN Lorentz tidak bisa diselesaikan dengan Perda, karena UU Tata Ruang dilakukan DPR RI bersama pemerintah pusat sehingga memang penyelesaiannya harus di pusat," ujar dia.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA Heri Doseinanen sempat mengungkapkan salah satu permasalahan yang membuat masyarakat Distrik Agatz, Kabupaten Asmat, harus hidup di atas air adalah karena daerah mereka sudah berbatasan dengan areal TN Lorentz.
"Itu sebabnya pemerintah tidak bisa merelokasi mereka untuk hidup di tempat yang lebih layak," ujarnya.
Sebelumnya, pihak Balai TN Lorentz memandang perlu adanya evaluasi terhadap zona pengelolaan TN Lorentz yang merujuk pada perkembangan pembangunan dan kondisi nyata masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut.
"Perlu dilakukan sebuah upaya penyesuaian terhadap peruntukan zona pengelolaan melalui mekanisme usulan revisi atas zona pengelolaannya," ujar Kepala Balai TN Lorentz, Acha A. Sokoy.