Jayapura (Antaranews Papua) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Provinsi Papua untuk mempertahankan indeks kualitas lingkungannya dengan memanfaatkan sumber daya hutan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bidang Perekonomian Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Abdul Muin di Jayapura, Selasa, mengatakan pasalnya, Papua menduduki peringkat ketiga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2017 secara nasional dengan presentase 81,47 persen.?
"Sedangkan peringkat pertama diraih Provinsi Papua Barat dengan 85,69 persen dan Kalimantan Barat di peringkat kedua sesuai rilis KLHK pada 2018," lanjutnya.
Menurut Abdul, nilai IKLH Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada di atas nilai rata-rata target nasional pada 2018, di mana ini menjadi salah satu rencana strategis KLHK sepanjang 2015-2019.
"Perlu ada upaya terpadu untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKLH untuk regional Papua (Papua dan Papua Barat) demi mewujudkan lingkungan yang sehat bagi kehidupan manusia," ujarnya.
Dia menjelaskan adapun konsep pembangunan berkelanjutan, salah satu kunci utamanya adalah terhadap kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di mana hal tersebut tertuang dalam rencana aksi nasional.
"Salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan, selain pilar ekonomi, sosial dan tata kelolalanya," lanjutnya.
Dia menambahkan kondisi seperti ini yang perlu dicermati bersama bukan hanya menjadi fokus perhatian dinas lingkungan hidup maupun kementerian lingkungan hidup namun diperlukan dukungan semua pihak baik legislatif maupun eksekutif, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Kepala Bidang Perekonomian Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Abdul Muin di Jayapura, Selasa, mengatakan pasalnya, Papua menduduki peringkat ketiga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2017 secara nasional dengan presentase 81,47 persen.?
"Sedangkan peringkat pertama diraih Provinsi Papua Barat dengan 85,69 persen dan Kalimantan Barat di peringkat kedua sesuai rilis KLHK pada 2018," lanjutnya.
Menurut Abdul, nilai IKLH Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada di atas nilai rata-rata target nasional pada 2018, di mana ini menjadi salah satu rencana strategis KLHK sepanjang 2015-2019.
"Perlu ada upaya terpadu untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKLH untuk regional Papua (Papua dan Papua Barat) demi mewujudkan lingkungan yang sehat bagi kehidupan manusia," ujarnya.
Dia menjelaskan adapun konsep pembangunan berkelanjutan, salah satu kunci utamanya adalah terhadap kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di mana hal tersebut tertuang dalam rencana aksi nasional.
"Salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan, selain pilar ekonomi, sosial dan tata kelolalanya," lanjutnya.
Dia menambahkan kondisi seperti ini yang perlu dicermati bersama bukan hanya menjadi fokus perhatian dinas lingkungan hidup maupun kementerian lingkungan hidup namun diperlukan dukungan semua pihak baik legislatif maupun eksekutif, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.