Jayapura (Antaranews Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta konflik yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) antara bupati dan legislatif setempat pada Selasa (2/10) segera diselesaikan karena telah menelan banyak korban jiwa dan materi.
"Dalam pertemuan yang digelar Rabu (10/10) di Gedung Negara Jayapura disepakati tahapan penyelesaian dari konflik di Kabupaten Pegunungan Bintang ini yakni pembentukan tim untuk mendamaikan kedua pihak," kata Lukas di Jayapura, Rabu.
Menurut Lukas, tim yang dibentuk ini akan bekerja, namun seperti apa hasilnya nanti akan dibahas secara menyeluruh baik masyarakat yang pro maupun kontra pemerintah.
"Intinya persoalan yang sudah terjadi harus diselesaikan secara damai, kami mengajak bagaimana bersatu memikirkan kepentingan pembangunan yang lebih penting daripada ribut-ribut," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa jika menilik kembali keputusan Mahkamah Agung (MA) tidak ada perintah mengenai pemberhentian Bupati Pegunungan Bintang di mana putusan tersebut membenarkan tahapan yang dilakukan telah sesuai aturan.
"Jika putusan MA tersebut kembali dikaji, Bupati dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang akan saling gugat terus," katanya lagi.
Dia menambahkan jadi diminta dari pada rakyat menjadi korban lebih baik berdamai, di mana dengan mendorong peninjauan kembali maupun kasasi, prosesnya akan panjang.
Sebelumnya, terjadi pertikaian antarkedua kelompok terkait aksi mosi tidak percaya kepada Bupati Pegunungan Bintang yang dilakukan DPRD setempat hingga menyebabkan massa pendukung saling serang. Pertikaian yang terjadi Selasa (2/10) menyebabkan puluhan rumah terbakar, satu meninggal dan tercatat tujuh orang terluka termasuk dua anggota polri, salah satunya anggota Brimob Polda Papua, yakni Brigpol Dolfinus Donggori yang terkena panah di bagian mata.
"Dalam pertemuan yang digelar Rabu (10/10) di Gedung Negara Jayapura disepakati tahapan penyelesaian dari konflik di Kabupaten Pegunungan Bintang ini yakni pembentukan tim untuk mendamaikan kedua pihak," kata Lukas di Jayapura, Rabu.
Menurut Lukas, tim yang dibentuk ini akan bekerja, namun seperti apa hasilnya nanti akan dibahas secara menyeluruh baik masyarakat yang pro maupun kontra pemerintah.
"Intinya persoalan yang sudah terjadi harus diselesaikan secara damai, kami mengajak bagaimana bersatu memikirkan kepentingan pembangunan yang lebih penting daripada ribut-ribut," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa jika menilik kembali keputusan Mahkamah Agung (MA) tidak ada perintah mengenai pemberhentian Bupati Pegunungan Bintang di mana putusan tersebut membenarkan tahapan yang dilakukan telah sesuai aturan.
"Jika putusan MA tersebut kembali dikaji, Bupati dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang akan saling gugat terus," katanya lagi.
Dia menambahkan jadi diminta dari pada rakyat menjadi korban lebih baik berdamai, di mana dengan mendorong peninjauan kembali maupun kasasi, prosesnya akan panjang.
Sebelumnya, terjadi pertikaian antarkedua kelompok terkait aksi mosi tidak percaya kepada Bupati Pegunungan Bintang yang dilakukan DPRD setempat hingga menyebabkan massa pendukung saling serang. Pertikaian yang terjadi Selasa (2/10) menyebabkan puluhan rumah terbakar, satu meninggal dan tercatat tujuh orang terluka termasuk dua anggota polri, salah satunya anggota Brimob Polda Papua, yakni Brigpol Dolfinus Donggori yang terkena panah di bagian mata.