Jayapura (Antaranews Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui rendahnya daya serap anggaran pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2018.
"Jika ditanya mengenai daya serap, Papua tahun ini melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, apalagi yang melaksanakan pemerintahan adalah pejabat sebelumnya, pastinya rendah," kata Lukas di Jayapura, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut juga terlihat dari masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
"Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, semua tender dibatalkan khususnya yang tahun anggaran 2018," ujarnya.
Dia menjelaskan bisa dipastikan banyak tender tahun ini batal, selain itu dalam rapat kerja yang digelar belum lama ini, selain program perampingan birokrasi, untuk dua tahun mendatang seluruhnya untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON).
"Jadi pada 2019 dan 2020 tidak ada kegiatan lain selain yang berhubungan dengan PON XX di Bumi Cenderawasih," tambahnya.
Dia menerangkan pada 2021 baru OPD di lingkungan Pemprov Papua dapat melaksanakan program dan kegiatan lain sehingga karena hal tersebut pencapaian daya serap pasti rendah.
"Bahkan ada OPD di lingkungan Pemprov Papua yang penyerapan anggarannya masih nol persen hingga kini," ujar Lukas.
"Jika ditanya mengenai daya serap, Papua tahun ini melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, apalagi yang melaksanakan pemerintahan adalah pejabat sebelumnya, pastinya rendah," kata Lukas di Jayapura, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut juga terlihat dari masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
"Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, semua tender dibatalkan khususnya yang tahun anggaran 2018," ujarnya.
Dia menjelaskan bisa dipastikan banyak tender tahun ini batal, selain itu dalam rapat kerja yang digelar belum lama ini, selain program perampingan birokrasi, untuk dua tahun mendatang seluruhnya untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON).
"Jadi pada 2019 dan 2020 tidak ada kegiatan lain selain yang berhubungan dengan PON XX di Bumi Cenderawasih," tambahnya.
Dia menerangkan pada 2021 baru OPD di lingkungan Pemprov Papua dapat melaksanakan program dan kegiatan lain sehingga karena hal tersebut pencapaian daya serap pasti rendah.
"Bahkan ada OPD di lingkungan Pemprov Papua yang penyerapan anggarannya masih nol persen hingga kini," ujar Lukas.