Jayapura (Antaranews Papua) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua memberikan apresiasi terhadap kerja sama di bidang ekonomi yang telah dibangun antara Pemprov Papua dengan Madang, Papua Nugini (PNG).
Ketua Kadin Provinsi Papua Adolf Alpius Asmuruf di Jayapura, Selasa, mengatakan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan "Letter of Intent Sister Province" merupakan langkah baik untuk meningkatkan perekonomian di dua wilayah tersebut.
"Namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Papua yakni bagaimana mengatur pelaku bisnisnya (pengusaha) terutama pengusaha asli Bumi Cenderawasih," katanya.
Menurut Adolf, tujuan gubernur dalam kerja sama ini adalah bagaimana pangusaha asli Papua bisa diangkat, di mana jika hendak didongkrak, perangkat yang ada di bawah harus diatur baik, artinya pengusaha ada, bank ada, usahanya ada.
"Di Papua belum ada produk asli lokal yang bisa diekspor ke PNG, Sehingga butuh kerja sama dengan Kadin di provinsi lain di mana terdapat industri besar yang memproduksi barang untuk di ekspor ke negara tetangga ini," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua dan Madang, Papua Nugini menandatangani Letter of Intent (LoI) Sister Province yang mengakomodasi kerja sama berbagai bidang di Gedung Negara Jayapura pada Minggu malam (21/10).
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan LoI ini tak hanya mengakomodasi kerja sama perekonomian saja, namun lebih dari itu, yakni memuat poin-poin di bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan hingga penyelamatan dan pencarian.
"Kerja sama di bidang perdagangan adalah yang paling siap dilakukan karena kedua provinsi telah mensepakati beberapa hal seperti kesiapan sarana perkapalan, lahan hingga pergudangan," katanya.
Ketua Kadin Provinsi Papua Adolf Alpius Asmuruf di Jayapura, Selasa, mengatakan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan "Letter of Intent Sister Province" merupakan langkah baik untuk meningkatkan perekonomian di dua wilayah tersebut.
"Namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Papua yakni bagaimana mengatur pelaku bisnisnya (pengusaha) terutama pengusaha asli Bumi Cenderawasih," katanya.
Menurut Adolf, tujuan gubernur dalam kerja sama ini adalah bagaimana pangusaha asli Papua bisa diangkat, di mana jika hendak didongkrak, perangkat yang ada di bawah harus diatur baik, artinya pengusaha ada, bank ada, usahanya ada.
"Di Papua belum ada produk asli lokal yang bisa diekspor ke PNG, Sehingga butuh kerja sama dengan Kadin di provinsi lain di mana terdapat industri besar yang memproduksi barang untuk di ekspor ke negara tetangga ini," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua dan Madang, Papua Nugini menandatangani Letter of Intent (LoI) Sister Province yang mengakomodasi kerja sama berbagai bidang di Gedung Negara Jayapura pada Minggu malam (21/10).
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan LoI ini tak hanya mengakomodasi kerja sama perekonomian saja, namun lebih dari itu, yakni memuat poin-poin di bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan hingga penyelamatan dan pencarian.
"Kerja sama di bidang perdagangan adalah yang paling siap dilakukan karena kedua provinsi telah mensepakati beberapa hal seperti kesiapan sarana perkapalan, lahan hingga pergudangan," katanya.