Timika (Antaranews Papua) - Jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengapresiasi rencana pembentukan subpenyalur bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga distrik (kecamatan) terpencil untuk membantu masyarakat mendapatkan BBM dengan harga murah.
Sekretaris Disperindag Mimika Inocentius Yoga Pribadi di Timika, Papua, Rabu, mengatakan dalam pertemuan dengan jajaran BPH Migas di Timika baru-baru ini dibahas rencana pembentukan subpenyalur BBM, terutama di kampung-kampung dan distrik-distrik yang jauh dari Kota Timika.
Syarat utama untuk membentuk satu subpenyalur BBM tersebut yaitu jaraknya dengan SPBU terdekat minimal lima kilometer, menyertakan foto copy kartu keluarga (minimal 200 KK) warga di lokasi yang akan dibuka sub penyalur BBM, serta memiliki modal minimal Rp25 juta - Rp40 juta untuk pembelian BBM ke SPBU.
Untuk sekali pembelian BBM ke SPBU terdekat, sub penyalur tersebut diberikan alokasi BBM (hanya dua jenis BBM yaitu premium dan solar) maksimal 3.000 liter untuk melayani kebutuhan warga di wilayahnya.
"Kami mengapresiasi hal ini sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan mendapatkan BBM dengan harga murah di wilayah pedalaman. Sebab untuk membentuk SPBU atau minimal Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) syaratnya terlalu berat. Makanya BPH Migas melihat pembentukan subpenyalur BBM bersubsidi ini menjadi solusi konkret," kata Yoga.
Guna merealisasikan hal itu, BPH Migas akan menunjuk seorang perwakilan untuk mendampingi pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur guna melakukan sosialisasi sekaligus melakukan verifikasi lokasi yang akan dibuka subpenyalur BBM bersubsidi.
Subpenyalur BBM bersubsidi bisa dipercayakan kepada orang perorangan yang memiliki kecukupan modal atau bisa dari wadah koperasi atau badan hukum lainnya.
"Siapa saja boleh mengajukan diri menjadi subpenyalur BBM bersubsidi. Tentu kelayakan usaha mereka akan diverifikasi. Kalau memang layak, kami akan ajukan ke BPH Migas dan selanjutnya BPH Migas akan menindaklanjutinya ke Pertamina untuk ditetapkan sebagai subpenyalur BBM bersubsidi dari SPBU terdekat," jelas Yoga.
Soal harga BBM yang akan dijual oleh subpenyalur di setiap wilayah, katanya, akan diputuskan bersama-sama oleh Disperindag dan BPH Migas dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke SPBU terdekat dan ongkos angkut BBM dari SPBU ke lokasi subpenyalur.
"Semua biaya akan dihitung termasuk ongkos angkut BBM dari SPBU terdekat ke lokasi subpenyalur dan biaya-biaya lainnya. Jadi, harga jual BBM bersubsidi di satu wilayah pedalaman seperti di Agimuga, Kokonao, Potowayburu, sudah dihitung dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Dengan demikian, warga yang bermukim di pedalaman tidak lagi membeli BBM bersubsidi dengan harga yang sangat mahal seperti yang terjadi selama ini," kata Yoga.
Disperindag Mimika rencananya akan mengundang semua kepala distrik (camat) dari berbagai wilayah pedalaman dan pesisir Mimika untuk membicarakan rencana pembentukan subpenyalur BBM bersubsidi di wilayah mereka masing-masing.
"Kami cukup optimistis hal ini bisa kami realisasikan di semua distrik di Mimika karena kebutuhan BBM kian meningkat terutama untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat seperti bahan bakar kendaraan, bahan bakar perahu untuk mencari ikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya," ujar Yoga.
Hampir semua distrik di wilayah pedalaman dan pesisir Mimika hingga kini masih kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau.
Distrik-distrik di wilayah pedalaman dan pesisir Mimika meliputi Distrik Jila, Hoeya, Alama, Tembagapura, Agimuga, Jita, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Amar, dan Mimika Barat Jauh.
Sekretaris Disperindag Mimika Inocentius Yoga Pribadi di Timika, Papua, Rabu, mengatakan dalam pertemuan dengan jajaran BPH Migas di Timika baru-baru ini dibahas rencana pembentukan subpenyalur BBM, terutama di kampung-kampung dan distrik-distrik yang jauh dari Kota Timika.
Syarat utama untuk membentuk satu subpenyalur BBM tersebut yaitu jaraknya dengan SPBU terdekat minimal lima kilometer, menyertakan foto copy kartu keluarga (minimal 200 KK) warga di lokasi yang akan dibuka sub penyalur BBM, serta memiliki modal minimal Rp25 juta - Rp40 juta untuk pembelian BBM ke SPBU.
Untuk sekali pembelian BBM ke SPBU terdekat, sub penyalur tersebut diberikan alokasi BBM (hanya dua jenis BBM yaitu premium dan solar) maksimal 3.000 liter untuk melayani kebutuhan warga di wilayahnya.
"Kami mengapresiasi hal ini sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan mendapatkan BBM dengan harga murah di wilayah pedalaman. Sebab untuk membentuk SPBU atau minimal Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) syaratnya terlalu berat. Makanya BPH Migas melihat pembentukan subpenyalur BBM bersubsidi ini menjadi solusi konkret," kata Yoga.
Guna merealisasikan hal itu, BPH Migas akan menunjuk seorang perwakilan untuk mendampingi pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur guna melakukan sosialisasi sekaligus melakukan verifikasi lokasi yang akan dibuka subpenyalur BBM bersubsidi.
Subpenyalur BBM bersubsidi bisa dipercayakan kepada orang perorangan yang memiliki kecukupan modal atau bisa dari wadah koperasi atau badan hukum lainnya.
"Siapa saja boleh mengajukan diri menjadi subpenyalur BBM bersubsidi. Tentu kelayakan usaha mereka akan diverifikasi. Kalau memang layak, kami akan ajukan ke BPH Migas dan selanjutnya BPH Migas akan menindaklanjutinya ke Pertamina untuk ditetapkan sebagai subpenyalur BBM bersubsidi dari SPBU terdekat," jelas Yoga.
Soal harga BBM yang akan dijual oleh subpenyalur di setiap wilayah, katanya, akan diputuskan bersama-sama oleh Disperindag dan BPH Migas dengan mempertimbangkan jarak tempuh ke SPBU terdekat dan ongkos angkut BBM dari SPBU ke lokasi subpenyalur.
"Semua biaya akan dihitung termasuk ongkos angkut BBM dari SPBU terdekat ke lokasi subpenyalur dan biaya-biaya lainnya. Jadi, harga jual BBM bersubsidi di satu wilayah pedalaman seperti di Agimuga, Kokonao, Potowayburu, sudah dihitung dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Dengan demikian, warga yang bermukim di pedalaman tidak lagi membeli BBM bersubsidi dengan harga yang sangat mahal seperti yang terjadi selama ini," kata Yoga.
Disperindag Mimika rencananya akan mengundang semua kepala distrik (camat) dari berbagai wilayah pedalaman dan pesisir Mimika untuk membicarakan rencana pembentukan subpenyalur BBM bersubsidi di wilayah mereka masing-masing.
"Kami cukup optimistis hal ini bisa kami realisasikan di semua distrik di Mimika karena kebutuhan BBM kian meningkat terutama untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat seperti bahan bakar kendaraan, bahan bakar perahu untuk mencari ikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya," ujar Yoga.
Hampir semua distrik di wilayah pedalaman dan pesisir Mimika hingga kini masih kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau.
Distrik-distrik di wilayah pedalaman dan pesisir Mimika meliputi Distrik Jila, Hoeya, Alama, Tembagapura, Agimuga, Jita, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Amar, dan Mimika Barat Jauh.