Timika (Antaranews Papua) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika, Kabupaten Mimika, Papua, optimistis penyerapan APBN yang dikelola 42 satuan kerja (satker) di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak bisa mencapai target minimal 90 persen hingga akhir 2018.
Kepala KPPN Timika Tukima di Timika, Kamis, mengatakan tahun ini sebanyak 42 Satker mengelola dana APBN dengan total mencapai Rp1,6 triliun.
Anggaran itu diperuntukan untuk membiayai belanja pegawai Rp330,4 miliar, belanja barang Rp355,3 miliar dan belanja pembangunan Rp226,9 miliar.
Tukima menjelaskan bahwa alokasi terbesar APBN di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak tahun ini berupa trasfer daerah untuk dana desa (DD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang menyerap anggaran sebesar Rp698,2 miliar.
Hingga awal November, penyerapan anggaran oleh 42 Satker pengelola APBN di Mimika dan Puncak sudah mencapai 61 persen dari target minimal sekitar 90 persen sampai akhir tahun.
"Saya masih punya keyakinan sampai akhir tahun target itu bisa tercapai sebab penagihan-penagihan kontrak pekerjaan itu biasanya dilakukan pada akhir tahun," kata Tukima.
Ia menyebutkan kendala utama yang menghambat kelancaran penyerapan anggaran yaitu kebiasaan selalu mengajukan tagihan pembayaran kontrak kerja pada akhir tahun menjelang penutupan tahun anggaran.
"Kenyataan di lapangan masih seperti itu. Mestinya dari awal tahun teman-teman Satker ini sudah melakukan perencanaan yang matang sebab ada yang namanya halaman 3 DIPA yaitu perencanaan penarikan bulanan. Namun yang terjadi, teman-teman Satker tidak patuh terhadap apa yang sudah mereka rencanakan sendiri," ujarnya.
Tukima mengemukakan penyebab keterlambatan pencairan anggaran dipicu oleh keterlambatan proses kontrak pekerjaan, dimana rata-rata kontrak pekerjaan baru dilakukan pada pertengahan tahun anggaran berjalan.
Padahal aturan memungkinkan proses kontrak pekerjaan dilakukan pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan penandatanganan kontrak pekerjaan baru akan dilakukan pada awal tahun anggaran berikutnya.
"Setiap tahun biasanya DIPA per masing-masing satuan kerja tahun anggaran berikutnya sudah diserahkan sejak pertengahan Desember tahun sebelumnya. Tahun lalu kami serahkan DIPA 2018 pada 18 Desember 2017 termasuk transfer daerah terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD)," jelas Tukima.
Selain transfer daerah untuk dana desa dan DAK fisik yang menyedot anggaran terbesar dari APBN, Satker yang cukup besar mengelola APBN di Timika yaitu Satker Bandara Mozes Kilangin dengan alokasi anggaran Rp275,1 miliar.
Hingga kini anggaran yang sudah terserap oleh Satker Bandara Mozes Kilangin sebesar Rp108 miliar dengan realisasi mencapai 38 persen.
Kemudian Satker Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat sebesar Rp67,5 miliar dengan realisasi mencapai 51,7 persen.
"Kalau Satker Mozes Kilangin dan Satker PJN, kami optimistis mereka bisa mencapai target penyerapan anggaran sebab semua sudah dalam bentuk kontraktual. Sementara ini semua pekerjaan mereka sedang dalam tahap penyelesaian," jelas Tukima.
Kepala KPPN Timika Tukima di Timika, Kamis, mengatakan tahun ini sebanyak 42 Satker mengelola dana APBN dengan total mencapai Rp1,6 triliun.
Anggaran itu diperuntukan untuk membiayai belanja pegawai Rp330,4 miliar, belanja barang Rp355,3 miliar dan belanja pembangunan Rp226,9 miliar.
Tukima menjelaskan bahwa alokasi terbesar APBN di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak tahun ini berupa trasfer daerah untuk dana desa (DD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang menyerap anggaran sebesar Rp698,2 miliar.
Hingga awal November, penyerapan anggaran oleh 42 Satker pengelola APBN di Mimika dan Puncak sudah mencapai 61 persen dari target minimal sekitar 90 persen sampai akhir tahun.
"Saya masih punya keyakinan sampai akhir tahun target itu bisa tercapai sebab penagihan-penagihan kontrak pekerjaan itu biasanya dilakukan pada akhir tahun," kata Tukima.
Ia menyebutkan kendala utama yang menghambat kelancaran penyerapan anggaran yaitu kebiasaan selalu mengajukan tagihan pembayaran kontrak kerja pada akhir tahun menjelang penutupan tahun anggaran.
"Kenyataan di lapangan masih seperti itu. Mestinya dari awal tahun teman-teman Satker ini sudah melakukan perencanaan yang matang sebab ada yang namanya halaman 3 DIPA yaitu perencanaan penarikan bulanan. Namun yang terjadi, teman-teman Satker tidak patuh terhadap apa yang sudah mereka rencanakan sendiri," ujarnya.
Tukima mengemukakan penyebab keterlambatan pencairan anggaran dipicu oleh keterlambatan proses kontrak pekerjaan, dimana rata-rata kontrak pekerjaan baru dilakukan pada pertengahan tahun anggaran berjalan.
Padahal aturan memungkinkan proses kontrak pekerjaan dilakukan pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan penandatanganan kontrak pekerjaan baru akan dilakukan pada awal tahun anggaran berikutnya.
"Setiap tahun biasanya DIPA per masing-masing satuan kerja tahun anggaran berikutnya sudah diserahkan sejak pertengahan Desember tahun sebelumnya. Tahun lalu kami serahkan DIPA 2018 pada 18 Desember 2017 termasuk transfer daerah terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD)," jelas Tukima.
Selain transfer daerah untuk dana desa dan DAK fisik yang menyedot anggaran terbesar dari APBN, Satker yang cukup besar mengelola APBN di Timika yaitu Satker Bandara Mozes Kilangin dengan alokasi anggaran Rp275,1 miliar.
Hingga kini anggaran yang sudah terserap oleh Satker Bandara Mozes Kilangin sebesar Rp108 miliar dengan realisasi mencapai 38 persen.
Kemudian Satker Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat sebesar Rp67,5 miliar dengan realisasi mencapai 51,7 persen.
"Kalau Satker Mozes Kilangin dan Satker PJN, kami optimistis mereka bisa mencapai target penyerapan anggaran sebab semua sudah dalam bentuk kontraktual. Sementara ini semua pekerjaan mereka sedang dalam tahap penyelesaian," jelas Tukima.