Jayapura (Antaranews Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar rapat pleno dengan agenda pembahasan dan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) hasil pencermatan/perbaikan kedua, di Kota Jayapura, Senin.
Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi Diana Simbiak di sela-sela rapat pleno itu mengatakan rapat tersebut untuk membahas sekaligus merekapitulasi DPT hasil perubahan kedua di 15 kabupaten/kota dari total 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
Sebanyak 15 kabupaten/kota rapat plenonya diambil alih KPU Provinsi Papua, karena masa tugas para komisionernya telah selesaisejak 24 Oktober 2018.
Sedangkan 14 KPU lainnya dilaksanakan secara terpisah, karena komisioner KPU-nya masih aktif.
Dari 15 kabupaten/kota, empat kabupaten lebih dulu dipaparkan DPT hasil perubahan kedua, yakni Yalimo, Mamberamo Tengah, Puncak dan Kabupaten Waropen.
"Sementara sembilan kabupaten lainnya masih dalam tahap penyampaian hingga malam ini," katanya.
Menurut dia, kegiatan yang digelar tersebut sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang direvisi oleh KPU.
"Sesuai dengan surat edaran bernomor 1099, yang direvisi menjadi surat edaran bernomor 1353, jadwal dan tahapan sinkronisasi pencermatan data bersama Bawaslu, Parpol Dukcapil, dan KPU, pada 8-12 November 2018," katanya.
Namun, kata dia, komisioner KPU dari 15 kabupaten yang sedang menyampaikan DPT hasil perubahan kedua itu sedang mengalami kekosongan komisioner sejak 24 Oktober 2018.
"Jadi, kami dari KPU Provinsi Papua merangkap atau mengambil alih sementara pelaksanaan tugas-tugas 15 KPU itu. Dan soal rekutmen komisioner KPU yang baru itu sudah kami lakukan dan tinggal menunggu waktu untuk dilantik, dalam waktu dekat ini, diperkirakan dalam tanggal 15 ini sudah terisi," katanya.
Menurut dia, 15 kabupaten yang nantinya menyampaikan DPT hasil perubahan kedua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke.
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.
Hingga kini rapat pleno pembahasan DPT hasil perubahan kedua itu masih berlangsung.
Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi Diana Simbiak di sela-sela rapat pleno itu mengatakan rapat tersebut untuk membahas sekaligus merekapitulasi DPT hasil perubahan kedua di 15 kabupaten/kota dari total 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
Sebanyak 15 kabupaten/kota rapat plenonya diambil alih KPU Provinsi Papua, karena masa tugas para komisionernya telah selesaisejak 24 Oktober 2018.
Sedangkan 14 KPU lainnya dilaksanakan secara terpisah, karena komisioner KPU-nya masih aktif.
Dari 15 kabupaten/kota, empat kabupaten lebih dulu dipaparkan DPT hasil perubahan kedua, yakni Yalimo, Mamberamo Tengah, Puncak dan Kabupaten Waropen.
"Sementara sembilan kabupaten lainnya masih dalam tahap penyampaian hingga malam ini," katanya.
Menurut dia, kegiatan yang digelar tersebut sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang direvisi oleh KPU.
"Sesuai dengan surat edaran bernomor 1099, yang direvisi menjadi surat edaran bernomor 1353, jadwal dan tahapan sinkronisasi pencermatan data bersama Bawaslu, Parpol Dukcapil, dan KPU, pada 8-12 November 2018," katanya.
Namun, kata dia, komisioner KPU dari 15 kabupaten yang sedang menyampaikan DPT hasil perubahan kedua itu sedang mengalami kekosongan komisioner sejak 24 Oktober 2018.
"Jadi, kami dari KPU Provinsi Papua merangkap atau mengambil alih sementara pelaksanaan tugas-tugas 15 KPU itu. Dan soal rekutmen komisioner KPU yang baru itu sudah kami lakukan dan tinggal menunggu waktu untuk dilantik, dalam waktu dekat ini, diperkirakan dalam tanggal 15 ini sudah terisi," katanya.
Menurut dia, 15 kabupaten yang nantinya menyampaikan DPT hasil perubahan kedua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke.
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.
Hingga kini rapat pleno pembahasan DPT hasil perubahan kedua itu masih berlangsung.