Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menghendaki penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 segera dilakukan untuk menghindari kekhawatiran munculnya dampak sosial, apalagi tingkat pencari kerja di Bumi Cenderawasih masih lebih dominan ingin menjadi pegawai negeri.
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya meminta pemerintah pusat memberi kepastian waktu terkait perekrutan CASN 2018 hingga kini belum disertai petunjuk pelaksanaannya.
"Keinginan menjadi pegawai negeri sipil sangat besar, tetapi kesempatan yang ada pun kecil bahkan minim, makanya, kami harapkan kepada pemerintah pusat melalui perwakilan dari kementerian terkait, agar bisa memberikan kesempatan dan kepastian kapan perekrutan dilaksanakan," katanya.
Menurut Elysa, jika merujuk pada jadwal program dari Kementerian PAN-RB, sebenarnya pelaksanaan perekrutan CASN 2018 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana kesepakatan dengan Presiden Jokowi secara manual, paling lambat dilaksanakan pada Desember mendatang.
"Hanya saja secara teknis perlu dibicarakan kembali antara pihak kementerian bersama Provinsi Papua dan Papua Barat, mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga mengaku belum bisa memberi kepastian karena itu merupakan kewenangan Menteri PAN-RB.
Senada dengan Elysa Auri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan masyarakat sudah menunggu dan sangat menantikan sehingga sebagai instansi terkait akan terus mendorong kepada pihak kementerian agar segera melaksanakan perekrutan CASN ini.
"Memang harus mengikuti petunjuk dari pusat karena kewenangan ini menjadi kewenangan pusat bukan kami di daerah," katanya.
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya meminta pemerintah pusat memberi kepastian waktu terkait perekrutan CASN 2018 hingga kini belum disertai petunjuk pelaksanaannya.
"Keinginan menjadi pegawai negeri sipil sangat besar, tetapi kesempatan yang ada pun kecil bahkan minim, makanya, kami harapkan kepada pemerintah pusat melalui perwakilan dari kementerian terkait, agar bisa memberikan kesempatan dan kepastian kapan perekrutan dilaksanakan," katanya.
Menurut Elysa, jika merujuk pada jadwal program dari Kementerian PAN-RB, sebenarnya pelaksanaan perekrutan CASN 2018 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana kesepakatan dengan Presiden Jokowi secara manual, paling lambat dilaksanakan pada Desember mendatang.
"Hanya saja secara teknis perlu dibicarakan kembali antara pihak kementerian bersama Provinsi Papua dan Papua Barat, mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga mengaku belum bisa memberi kepastian karena itu merupakan kewenangan Menteri PAN-RB.
Senada dengan Elysa Auri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicholaus Wenda mengatakan masyarakat sudah menunggu dan sangat menantikan sehingga sebagai instansi terkait akan terus mendorong kepada pihak kementerian agar segera melaksanakan perekrutan CASN ini.
"Memang harus mengikuti petunjuk dari pusat karena kewenangan ini menjadi kewenangan pusat bukan kami di daerah," katanya.