Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi Papua rencananya akan menggelar pertemuan kembali guna membahas kucuran dana yang diterima PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero atas transaksi divestasi 51 persen saham PT Freeport dan pembagiannya di Timika.
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, mengatakan pemerintah daerah belum berbicara 10 persen saham Freeport induk, apakah dari 10 persen Freeport Induk keseluruhan atau 10 persen dari 51 persen.
"Jika berbicara 10 persen berarti keseluruhan induk, karena menggunakan saham Freeport keseluruhan maka butuh lagi 5 miliar dolar AS, untuk itu Inalum harus menambah lagi jumlah sekian artinya 5 persen lagi," katanya.
Menurut Lukas, jangan lagi Inalum mengatakan 10 persen dari 51 persen karena artinya akan kekurangan empat koma sekian persen, itu nantinya akan dibahas di Jayapura dan dalam pembagiannya bisa mengatur uangnya.
"Di mana nantinya, 32 persen untuk provinsi, 32 persen untuk daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Mimika dan 30 persen kabupaten/kota di seluruh Papua serta sisanya empat persen kepada masyarakat adat, itu yang akan diatur," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan untuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Papua, itu sudah dibentuk dan telah ada peraturan daerah (perda).
"Terkait prosentasenya dengan Kabupaten Mimika, hal inilah yang akan dibicarakan bersama pemerintah daerah setempat selaku daerah penghasil," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya sudah berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 4 miliar dolar AS dan pekan ini dananya sudah masuk, di mana sesudah uang masuk, Inalum tinggal menunggu beberapa perizinan dari Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan juga Keuangan.
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Jumat, mengatakan pemerintah daerah belum berbicara 10 persen saham Freeport induk, apakah dari 10 persen Freeport Induk keseluruhan atau 10 persen dari 51 persen.
"Jika berbicara 10 persen berarti keseluruhan induk, karena menggunakan saham Freeport keseluruhan maka butuh lagi 5 miliar dolar AS, untuk itu Inalum harus menambah lagi jumlah sekian artinya 5 persen lagi," katanya.
Menurut Lukas, jangan lagi Inalum mengatakan 10 persen dari 51 persen karena artinya akan kekurangan empat koma sekian persen, itu nantinya akan dibahas di Jayapura dan dalam pembagiannya bisa mengatur uangnya.
"Di mana nantinya, 32 persen untuk provinsi, 32 persen untuk daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Mimika dan 30 persen kabupaten/kota di seluruh Papua serta sisanya empat persen kepada masyarakat adat, itu yang akan diatur," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan untuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Papua, itu sudah dibentuk dan telah ada peraturan daerah (perda).
"Terkait prosentasenya dengan Kabupaten Mimika, hal inilah yang akan dibicarakan bersama pemerintah daerah setempat selaku daerah penghasil," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya sudah berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 4 miliar dolar AS dan pekan ini dananya sudah masuk, di mana sesudah uang masuk, Inalum tinggal menunggu beberapa perizinan dari Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan juga Keuangan.