Wamena (Antaranews Papua) - Wakil Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, John R Banua meminta dinas teknis terkait menempatkan petugas untuk menampingi petani kopi arabika atau kopi asli Jayawijaya.
"Ke depan semua OPD terkait harus ikut turun ke lokasi dan membagikan petugas untuk pengawasan di semua tempat yang ada kopi di Jayawijaya," kata John di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu.
Bupati terpilih pada Pilkada 2018 itu mengaku sudah meluncurkan tanda indikasi geografis kopi arabika Belim Wamena, pada Selasa (27/11).
Dengan adanya peluncuran indikasi geografis dan logo kopi arabika, menurut dia, harus diikuti juga dengan bertambahnya produksi kopi sesuai kebutuhan pasar.
"Jadi kalau verifikasi ini sudah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, marilah kita kembali ke masyarakat untuk bagaimana kita produksi kopi dalam jumlah yang banyak," katanya.
Ia mengatakan sebagian besar kampung di Jayawijaya sangat potensial untuk pengembangan kopi arabika, dan pemerintah akan mengawal agar petani bisa mendapat keuntungan dari penjualan kopi.
"Saya harap pada tahun 2019 kita harus perbaiki semua, karena banyak di kampung-kampung kebun kopi kita ada, tetapi tidak terawat," katanya.
Kepela Dinas Pertanian Jayawijaya Hendri Tetelepta mengatakan upaya proteksi kopi melalui sertifikat sudah dilakukan pada 2012, namun sempat terhenti dan baru dilanjutkan lagi pada tahun 2018.
Ia mengatakan pada proyek perubahannya sebagai peserta diklat kepempimpinan tingkat II, ia mendorong adanya sertifikat indikasi geografis kopi arabika, dan kopi itu sudah terdaftar di Kemenkum HAM.
"Kita tinggal menunggu verifikasi dari Kemenkum HAM dan kita bisa menerima sertifikat indikasi geografis kopi arabika," katanya.
Menurut dia, logo dan dokumen persyaratan Kopi Arabika yang sudah dibawa ke KemenkumHAM, juga mendapat dukungan pemerintah setempat melalui keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 663 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018.
"Sertifikat geografis itu merupakan satu sertifikat untuk satu produk unggulan dari satu daerah yang karena keunikan, cara budi daya yang masih khas, jadi dia menunjukkan di mana produk itu dihasilkan," katanya.
"Ke depan semua OPD terkait harus ikut turun ke lokasi dan membagikan petugas untuk pengawasan di semua tempat yang ada kopi di Jayawijaya," kata John di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu.
Bupati terpilih pada Pilkada 2018 itu mengaku sudah meluncurkan tanda indikasi geografis kopi arabika Belim Wamena, pada Selasa (27/11).
Dengan adanya peluncuran indikasi geografis dan logo kopi arabika, menurut dia, harus diikuti juga dengan bertambahnya produksi kopi sesuai kebutuhan pasar.
"Jadi kalau verifikasi ini sudah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, marilah kita kembali ke masyarakat untuk bagaimana kita produksi kopi dalam jumlah yang banyak," katanya.
Ia mengatakan sebagian besar kampung di Jayawijaya sangat potensial untuk pengembangan kopi arabika, dan pemerintah akan mengawal agar petani bisa mendapat keuntungan dari penjualan kopi.
"Saya harap pada tahun 2019 kita harus perbaiki semua, karena banyak di kampung-kampung kebun kopi kita ada, tetapi tidak terawat," katanya.
Kepela Dinas Pertanian Jayawijaya Hendri Tetelepta mengatakan upaya proteksi kopi melalui sertifikat sudah dilakukan pada 2012, namun sempat terhenti dan baru dilanjutkan lagi pada tahun 2018.
Ia mengatakan pada proyek perubahannya sebagai peserta diklat kepempimpinan tingkat II, ia mendorong adanya sertifikat indikasi geografis kopi arabika, dan kopi itu sudah terdaftar di Kemenkum HAM.
"Kita tinggal menunggu verifikasi dari Kemenkum HAM dan kita bisa menerima sertifikat indikasi geografis kopi arabika," katanya.
Menurut dia, logo dan dokumen persyaratan Kopi Arabika yang sudah dibawa ke KemenkumHAM, juga mendapat dukungan pemerintah setempat melalui keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 663 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018.
"Sertifikat geografis itu merupakan satu sertifikat untuk satu produk unggulan dari satu daerah yang karena keunikan, cara budi daya yang masih khas, jadi dia menunjukkan di mana produk itu dihasilkan," katanya.