Jayapura (Antaranews Papua) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengingatkan sejumlah kabupaten di provinsi itu yang belum membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) agar segera membentuk komisi tersebut.?
Pada peringatan Hari Aids Sedunia, Sabtu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai di Jayapura, Sabtu mengingatkan khusus kepada kabupaten/ kota untuk segera bentuk KPA.
Secara struktural, kata dia, dari 29 kabupaten/kota, baru sembilan kabupaten yang sudah memiliki KPA. Jadi bagaimana bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Memang ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) luar Negeri yang membantu tetapi hanya bersifat asistensi teknis program.
"Karena dari 29/kota kabupaten yang ada di Provinsi Papua baru sembilan kabupaten yang sudah punya KPA, kabupaten lainnya belum. Pembentukan KPA ini sangat penting agar dapat menanggulangi orang dengan HIV/AIDS," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya berharap masing-masing kabupaten agar ada perhatian terhadap kasus kenakalan remaja, dan anak-anak "aibon" (anak jalanan) di terminal karena salah satu pemicu penyakit HIV/AIDS datangnya dari kasus-kasus itu.
Guna menolong para penderita Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA), menurut dia, pihaknya juga telah menyediakan obat Antiretroviral (ARV) di setiap klinik, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah terdaftar di dalam sistem registrasi layanan ARV. Obat ini dikirim dari Kementerian Kesehatan RI dan diakses/dikonsumsi gratis oleh para ODHA.
"Tapi harus kami akui, masih ada beberapa Dinkes di kabupaten kurang bekerja baik. Ini terbukti, dari 30 ribuan penderita ini, baru sekitar 40 persen yang teratur minum ARV," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura ini menambahkan, pihaknya berencana tahun depan dibawah kordinasi KPA Provinsi Papua, akan membuat Konferensi AIDS besar-besaran. Harus ada penandatangan kerjasama lintas sektor untuk perangi HIV-AIDS.
Pada peringatan Hari Aids Sedunia, Sabtu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai di Jayapura, Sabtu mengingatkan khusus kepada kabupaten/ kota untuk segera bentuk KPA.
Secara struktural, kata dia, dari 29 kabupaten/kota, baru sembilan kabupaten yang sudah memiliki KPA. Jadi bagaimana bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Memang ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) luar Negeri yang membantu tetapi hanya bersifat asistensi teknis program.
"Karena dari 29/kota kabupaten yang ada di Provinsi Papua baru sembilan kabupaten yang sudah punya KPA, kabupaten lainnya belum. Pembentukan KPA ini sangat penting agar dapat menanggulangi orang dengan HIV/AIDS," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya berharap masing-masing kabupaten agar ada perhatian terhadap kasus kenakalan remaja, dan anak-anak "aibon" (anak jalanan) di terminal karena salah satu pemicu penyakit HIV/AIDS datangnya dari kasus-kasus itu.
Guna menolong para penderita Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA), menurut dia, pihaknya juga telah menyediakan obat Antiretroviral (ARV) di setiap klinik, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah terdaftar di dalam sistem registrasi layanan ARV. Obat ini dikirim dari Kementerian Kesehatan RI dan diakses/dikonsumsi gratis oleh para ODHA.
"Tapi harus kami akui, masih ada beberapa Dinkes di kabupaten kurang bekerja baik. Ini terbukti, dari 30 ribuan penderita ini, baru sekitar 40 persen yang teratur minum ARV," ujarnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura ini menambahkan, pihaknya berencana tahun depan dibawah kordinasi KPA Provinsi Papua, akan membuat Konferensi AIDS besar-besaran. Harus ada penandatangan kerjasama lintas sektor untuk perangi HIV-AIDS.